Jakarta (ANTARA News) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti
Nurbaya mengatakan pemerintah kembali mempersiapkan reforma agraria dan
perhutanan sosial untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia.
"Yang reforma agraria, paling banyak di luar Jawa. Karena di Jawa, tanah yang diberikan tidak ada. Ciri reforma agraria adalah tanahnya diberikan," kata Siti ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Sementara itu, Siti menjelaskan untuk perhutanan sosial di Pulau Jawa tanahnya tidak diberikan, namun hanya untuk dimanfaatkan.
Menurut data dari Kementerian LHK, sebanyak 11 target pilot perhutanan sosial di Pulau Jawa yaitu 4 area di Probolinggo Provinsi Jawa Timur, 2 kawasan di Pemalang Provinsi Jawa Tengah, dua area di Garut kemudian masing-masing satu area di Purwakarta, Bandung Selatan dan Bogor Provinsi Jawa Barat.
Kemudian target pilot implementasi perhutanan sosial di luar Pulau Jawa yaitu di Tanah Bumbu, Tanah Laut, Musi Rawas, Pelalawan dan Bangka Belitung.
Seluruh total target pilot perhutanan sosial baik di Pulau Jawa dan luar Jawa yaitu seluas 106 ribu hektare.
Sementara untuk reforma agraria, jelas Siti, pemerintah masih menyiapkan di 15 lokasi dengan potensi luas mencapai 4,1 juta hektare.
Menteri Siti telah menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (8/6).
Program perhutanan sosial bertujuan membangun pelosok desa agar masyarakat produktif serta membangkitkan keunggulan domestik.
Masyarakat harus diberi kesempatan untuk mengelola hutan dan lahan, melalui skema perhutanan sosial. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi terkait Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA).
Selain itu, perhutanan sosial juga diharapkan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik berbasis rakyat.
Perhutanan sosial juga diyakini mampu mengembangkan "agroforestry", mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, serta menyelesaikan konflik sosial sebagai akibat perambahan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Yang reforma agraria, paling banyak di luar Jawa. Karena di Jawa, tanah yang diberikan tidak ada. Ciri reforma agraria adalah tanahnya diberikan," kata Siti ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Sementara itu, Siti menjelaskan untuk perhutanan sosial di Pulau Jawa tanahnya tidak diberikan, namun hanya untuk dimanfaatkan.
Menurut data dari Kementerian LHK, sebanyak 11 target pilot perhutanan sosial di Pulau Jawa yaitu 4 area di Probolinggo Provinsi Jawa Timur, 2 kawasan di Pemalang Provinsi Jawa Tengah, dua area di Garut kemudian masing-masing satu area di Purwakarta, Bandung Selatan dan Bogor Provinsi Jawa Barat.
Kemudian target pilot implementasi perhutanan sosial di luar Pulau Jawa yaitu di Tanah Bumbu, Tanah Laut, Musi Rawas, Pelalawan dan Bangka Belitung.
Seluruh total target pilot perhutanan sosial baik di Pulau Jawa dan luar Jawa yaitu seluas 106 ribu hektare.
Sementara untuk reforma agraria, jelas Siti, pemerintah masih menyiapkan di 15 lokasi dengan potensi luas mencapai 4,1 juta hektare.
Menteri Siti telah menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (8/6).
Program perhutanan sosial bertujuan membangun pelosok desa agar masyarakat produktif serta membangkitkan keunggulan domestik.
Masyarakat harus diberi kesempatan untuk mengelola hutan dan lahan, melalui skema perhutanan sosial. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi terkait Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA).
Selain itu, perhutanan sosial juga diharapkan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik berbasis rakyat.
Perhutanan sosial juga diyakini mampu mengembangkan "agroforestry", mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, serta menyelesaikan konflik sosial sebagai akibat perambahan. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017