Samarinda (ANTARA Kaltim) - Setiap mahasiswa yang akan melaksanakan kuliah kerja nyata perlu memperoleh pemahaman mengenai kondisi ekonomi, sosial, dan berbagai hal tentang kelurahan/desa sebelum terjun ke lapangan agar kegiatan KKN bisa berjalan optimal, kata pejabat DPMPD Kaltim.
"Setelah mendapat pemahaman, kemudian diberikan strategi bagaimana upaya meningkatkan kapasitas masyarakat, tentunya tetap memegang prinsip kearifan lokal," ujar Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim Musa Ibrahim di Samarinda, Rabu.
Menurut ia, mahasiswa merupakan kaum intelek yang memiliki pengetahuan ilmiah dari berbagai disiplin ilmu, sehingga ilmu yang mereka peroleh selama di kampus sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk pembangunan, terutama di tingkat perdesaan.
Namun, kendala yang terjadi selama ini, kebanyakan dari mereka belum paham mengenai program kerja pemerintahan desa, baik dari sisi pengembangan ekonomi lokal, kawasan, pembangunan SDM dari sisi hukum, adat istiadat, dan hal lain yang terkait dengan lokal desa, sehingga pelaksanaan KKN belum optimal.
Sebelumnya, ketika mewakili Kepala DPMPD Kaltim Mohammad Jauhar Efendi menjadi pembicara dalam seminar nasional yang digelar Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul Samarinda, Musa Ibrahim mengaku telah menyampaikan hal yang sama.
Pada seminar yang dihadiri para mahasiswa ekonomi dari 16 provinsi di Indonesia itu, ia juga mengatakan bahwa sesuai dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, maka mahasiswa yang melakukan KKN perlu mengambil peran ini di desa.
Dalam mewujudkan Nawa Cita ketiga itu, lanjutnya, tentu tidak bisa berjalan mulus jika hanya menunggu peran pemerintah pusat hingga daerah, sehingga perlu sinergitas dan dukungan banyak pihak, termasuk mahasiswa.
"Untuk itu, sebelum melakukan KKN perlu memahami apa yang harus dilakukan. Guna mendapat pemahaman dan strateginya, mahasiswa bisa mengikuti pelatihan di Lembaga Sertifikasi Profesi dan Pembangunan Perdesaan Indonesia (LSP3I)," paparnya.
Di lembaga ini, mahasiswa akan mendapat strategi membantu pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan, misalnya mahasiswa jurusan ekonomi akan diarahkan bagaimana strategi mengembangkan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Kemudian bagi mahasiswa jurusan hukum dapat membantu menyusun peraturan desa atau membuat aturan yang akan dijalankan oleh Badan Kerja Sama Antar-Desa (BKAD).
Sedangkan mahasiswa KKN yang mengambil program studi lain pun, tetap mendapat pelatihan dan strategi jitu yang disesuaikan dengan disiplin ilmu masing-masing.
"Setidaknya ada dua keuntungan yang diperoleh mahasiswa mengikuti program LSP3I, yakni pertama adalah keuntungan jangka pendek untuk diterapkan saat KKN. Keuntungan kedua adalah ketika mereka mengabdi di masyarakat atau di manapun sudah mengerti mengenai konsep membangun desa," tutur Musa. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Setelah mendapat pemahaman, kemudian diberikan strategi bagaimana upaya meningkatkan kapasitas masyarakat, tentunya tetap memegang prinsip kearifan lokal," ujar Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim Musa Ibrahim di Samarinda, Rabu.
Menurut ia, mahasiswa merupakan kaum intelek yang memiliki pengetahuan ilmiah dari berbagai disiplin ilmu, sehingga ilmu yang mereka peroleh selama di kampus sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk pembangunan, terutama di tingkat perdesaan.
Namun, kendala yang terjadi selama ini, kebanyakan dari mereka belum paham mengenai program kerja pemerintahan desa, baik dari sisi pengembangan ekonomi lokal, kawasan, pembangunan SDM dari sisi hukum, adat istiadat, dan hal lain yang terkait dengan lokal desa, sehingga pelaksanaan KKN belum optimal.
Sebelumnya, ketika mewakili Kepala DPMPD Kaltim Mohammad Jauhar Efendi menjadi pembicara dalam seminar nasional yang digelar Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul Samarinda, Musa Ibrahim mengaku telah menyampaikan hal yang sama.
Pada seminar yang dihadiri para mahasiswa ekonomi dari 16 provinsi di Indonesia itu, ia juga mengatakan bahwa sesuai dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, maka mahasiswa yang melakukan KKN perlu mengambil peran ini di desa.
Dalam mewujudkan Nawa Cita ketiga itu, lanjutnya, tentu tidak bisa berjalan mulus jika hanya menunggu peran pemerintah pusat hingga daerah, sehingga perlu sinergitas dan dukungan banyak pihak, termasuk mahasiswa.
"Untuk itu, sebelum melakukan KKN perlu memahami apa yang harus dilakukan. Guna mendapat pemahaman dan strateginya, mahasiswa bisa mengikuti pelatihan di Lembaga Sertifikasi Profesi dan Pembangunan Perdesaan Indonesia (LSP3I)," paparnya.
Di lembaga ini, mahasiswa akan mendapat strategi membantu pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan, misalnya mahasiswa jurusan ekonomi akan diarahkan bagaimana strategi mengembangkan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Kemudian bagi mahasiswa jurusan hukum dapat membantu menyusun peraturan desa atau membuat aturan yang akan dijalankan oleh Badan Kerja Sama Antar-Desa (BKAD).
Sedangkan mahasiswa KKN yang mengambil program studi lain pun, tetap mendapat pelatihan dan strategi jitu yang disesuaikan dengan disiplin ilmu masing-masing.
"Setidaknya ada dua keuntungan yang diperoleh mahasiswa mengikuti program LSP3I, yakni pertama adalah keuntungan jangka pendek untuk diterapkan saat KKN. Keuntungan kedua adalah ketika mereka mengabdi di masyarakat atau di manapun sudah mengerti mengenai konsep membangun desa," tutur Musa. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017