Samarinda (ANTARA Kaltim) – Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim menggelar konsolidasi dengan OPD pengelola bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) kabupaten/ kota se-Provinsi Kalimatan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara(Kaltara) untuk menyamakan persepsi tentang pembangunan berwawasan kependudukan.
"Pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait masalah kependudukan karena rata-rata pejabat bupati/walikota, kepala OPD dan pengelola KB di daerah baru, sehingga perlu kembali di sosialisasikan dan disamakan persepsinya tentang kependudukan,"kata Plt Kepala BKKBN Kaltim, Drs Sudibyo di Samarinda, Rabu (5/3).
Jadi para peserta dibekali program-program pengendalian kependudukan di antaranya tentang pendidikan kependudukan, para meter kependudukan dan dampak-dampak kependudukan agar mereka bisa melaksanakan tugas-tugasnya.
Karena bidang kependudukan merupakan bidang baru di OPD KB di daerah, mereka masih bingung terhadap program-program kependudukan, oleh karena itu perlu adanya pertemuan dan menyamakan persepsi tentang tugas dan fungsinya sebagai badan pengelola bidang kependudukan.
Sudibyo menjelaskan selama ini ada beberapa pejabat di daerah yang mempertanyakan bahwa kependudukan yang ada di dinas atau badan pengendalian penduduk seolah-olah menangani administrasi kependudukan , padahal OPD kependudukan dan KB tersebut menangani masalah kebijakan kependudukan, terkait kualitas dan kuantitas.
Selain itu pertemuan ini dapat merancang program-program apa yang mesti dilakukan pada tahun 2018 mendatang yang anggarannya berasal dari APBD pemerintah setempat dan didukung oleh anggaran dari APBN melalui BKKBN Kaltim.
"Konsolidasi ini sangat penting dan merupakan sebuah keharusan dalam melaksanakan program-program pembangunan kependudukan,"katanya.
Sekadar di ketahui kata Sudibyo bahwa masalah kependudukan di Kaltim di antaranya jumlah penduduk Kaltim pada tahun 2012 sebesar 3.250.125 jiwa kemudian meningkat pada tahun 2015 menjadi 3.426.638 jiwa, berarti terdapat penambahan penduduk selama tiga tahun terakhir sekitar 59.000 jiwa atau laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,24 persen.
Kamudian masalah pertumbuhan penduduk yakni berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 dimana laju pertumbuhan penduduk Kaltim tercatat sebesar 3,82 persen, namun dari 3,82 persen tersebut 2,6 persen merupakan penduduk migrasi dari luar daerah dan 1,2 persen adalah pertumbuhan penduduk secara alamiah.
Selanjutnya masalah penyebaran penduduk berdasarkan data menunjukkan masih belum merata yakni penduduk di daerah perkotaan jauh lebih besar yakni 66 persen , sedangkan sisanya 34 persen tersebar di pedesaan.
"Jadi program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) adalah program strategis untuk mengatasi masalah-masalah kependudukan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,"kata Sudibyo.
Sementara itu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) BKKBN Kaltim, Husnul Hatimah mengatakan kegiatan konsolidasi bidang pengendalian penduduk ini di ikuti sebanyak 25 orang dari OPD pengelola bidang kependudukan dan KB dari kabupaten/kota se Kaltim dan Kaltara.
"Diharapkan dari pertemuan ini menghasilkan persepsi yang sama dan konsep yang jelas sehingga nantinya dapat di jadikan acuan dalam membuat kebijakan oleh kepala daerah dan pemangku kebijakan,"katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait masalah kependudukan karena rata-rata pejabat bupati/walikota, kepala OPD dan pengelola KB di daerah baru, sehingga perlu kembali di sosialisasikan dan disamakan persepsinya tentang kependudukan,"kata Plt Kepala BKKBN Kaltim, Drs Sudibyo di Samarinda, Rabu (5/3).
Jadi para peserta dibekali program-program pengendalian kependudukan di antaranya tentang pendidikan kependudukan, para meter kependudukan dan dampak-dampak kependudukan agar mereka bisa melaksanakan tugas-tugasnya.
Karena bidang kependudukan merupakan bidang baru di OPD KB di daerah, mereka masih bingung terhadap program-program kependudukan, oleh karena itu perlu adanya pertemuan dan menyamakan persepsi tentang tugas dan fungsinya sebagai badan pengelola bidang kependudukan.
Sudibyo menjelaskan selama ini ada beberapa pejabat di daerah yang mempertanyakan bahwa kependudukan yang ada di dinas atau badan pengendalian penduduk seolah-olah menangani administrasi kependudukan , padahal OPD kependudukan dan KB tersebut menangani masalah kebijakan kependudukan, terkait kualitas dan kuantitas.
Selain itu pertemuan ini dapat merancang program-program apa yang mesti dilakukan pada tahun 2018 mendatang yang anggarannya berasal dari APBD pemerintah setempat dan didukung oleh anggaran dari APBN melalui BKKBN Kaltim.
"Konsolidasi ini sangat penting dan merupakan sebuah keharusan dalam melaksanakan program-program pembangunan kependudukan,"katanya.
Sekadar di ketahui kata Sudibyo bahwa masalah kependudukan di Kaltim di antaranya jumlah penduduk Kaltim pada tahun 2012 sebesar 3.250.125 jiwa kemudian meningkat pada tahun 2015 menjadi 3.426.638 jiwa, berarti terdapat penambahan penduduk selama tiga tahun terakhir sekitar 59.000 jiwa atau laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,24 persen.
Kamudian masalah pertumbuhan penduduk yakni berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 dimana laju pertumbuhan penduduk Kaltim tercatat sebesar 3,82 persen, namun dari 3,82 persen tersebut 2,6 persen merupakan penduduk migrasi dari luar daerah dan 1,2 persen adalah pertumbuhan penduduk secara alamiah.
Selanjutnya masalah penyebaran penduduk berdasarkan data menunjukkan masih belum merata yakni penduduk di daerah perkotaan jauh lebih besar yakni 66 persen , sedangkan sisanya 34 persen tersebar di pedesaan.
"Jadi program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) adalah program strategis untuk mengatasi masalah-masalah kependudukan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,"kata Sudibyo.
Sementara itu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) BKKBN Kaltim, Husnul Hatimah mengatakan kegiatan konsolidasi bidang pengendalian penduduk ini di ikuti sebanyak 25 orang dari OPD pengelola bidang kependudukan dan KB dari kabupaten/kota se Kaltim dan Kaltara.
"Diharapkan dari pertemuan ini menghasilkan persepsi yang sama dan konsep yang jelas sehingga nantinya dapat di jadikan acuan dalam membuat kebijakan oleh kepala daerah dan pemangku kebijakan,"katanya. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017