Samarinda (ANTARA Kaltim) - Berbagai upaya untuk menyukseskan program Keluarga Berencana dan Permbangunan Keluarga di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, maka dilakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah khusus atau spasial.
"Penyusunan peta kerja spasial KSPK intinya adalah untuk menentukan wilayah-wilayah mana yang menjadi prioritas untuk mendapatkan penanganan segera karena persoalan ditiap daerah berbeda-beda," kata Kepala BKKBN kaltim, Sukaryo Teguh Santoso usai membuka workshop penyusunan peta kerja spasial Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) di Samarinda, Senin (20/2).
Setelah dilakukan observasi dilapangan, maka didapatkan data-data tentang wilayah dan diketahui wilayah-wilayah mana saja yang menjadi daerah prioritas. Gambaran untuk menentukan suatu wilayah menjadi prioritas di antaranya daerah itu paling banyak terdapat keluarga pra sejahteranya (miskin) , paling sedikit kepesertaan KB nya, paling banyak jumlah Lansia atau jumlah Balitanya.
Jadi menurutnya berdasarkan data yang ada telah ditentukan wilayah-wilayah prioritas maka intervensi bidang KSPK dengan berbagai programnya menindaklanjuti seperti program Bina Keluarga Balita (BKB) seperti pos yandu, PAUD, Bina Keluarga Remaja (BKR) melalui Pusat Informasi Konseling (PIK) dan Generasi Berencana (Genre) serta Bina Keluarga Lansia (BKL) serta program pemberdayaan ekonomi keluarga.
Sukaryo Teguh Santoso yang akrab dipanggil Teguh berharap kepada para peserta workshop dapat memahami arah kebijakan program Kependudukan Keluarga berencana dan Pembangunan keluarga (KKBPK) dan strategi , sehingga pada akhirnya ditindak lanjuti atau di implementasikan dilapangan.
"Ini adalah sebuah manajemen pendekatan dengan konsep holistic, integratif, tematik dan spasial," katanya.
Sementara itu Kepala bidang KSPK BKKBN Kaltim, Hartini mengatakan jumlah peserta workshop penyusunan peta kerja spasial sebanyak 30 peserta dari 15 kabupaten/kota dari Provinsi Kalimatan Timur dan Kalimantan Utara.
"Setelah pertemuan ini masing-masing peserta kembali ke daeranya untuk melakukan observasi dan pemetaan wilayah prioritas, kemudian kita akan melakukan pertemuan kembali untuk menentukan langkah-langkah penanganan terhadap daerah yang menjadi prioritas," kata Hartini.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Penyusunan peta kerja spasial KSPK intinya adalah untuk menentukan wilayah-wilayah mana yang menjadi prioritas untuk mendapatkan penanganan segera karena persoalan ditiap daerah berbeda-beda," kata Kepala BKKBN kaltim, Sukaryo Teguh Santoso usai membuka workshop penyusunan peta kerja spasial Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) di Samarinda, Senin (20/2).
Setelah dilakukan observasi dilapangan, maka didapatkan data-data tentang wilayah dan diketahui wilayah-wilayah mana saja yang menjadi daerah prioritas. Gambaran untuk menentukan suatu wilayah menjadi prioritas di antaranya daerah itu paling banyak terdapat keluarga pra sejahteranya (miskin) , paling sedikit kepesertaan KB nya, paling banyak jumlah Lansia atau jumlah Balitanya.
Jadi menurutnya berdasarkan data yang ada telah ditentukan wilayah-wilayah prioritas maka intervensi bidang KSPK dengan berbagai programnya menindaklanjuti seperti program Bina Keluarga Balita (BKB) seperti pos yandu, PAUD, Bina Keluarga Remaja (BKR) melalui Pusat Informasi Konseling (PIK) dan Generasi Berencana (Genre) serta Bina Keluarga Lansia (BKL) serta program pemberdayaan ekonomi keluarga.
Sukaryo Teguh Santoso yang akrab dipanggil Teguh berharap kepada para peserta workshop dapat memahami arah kebijakan program Kependudukan Keluarga berencana dan Pembangunan keluarga (KKBPK) dan strategi , sehingga pada akhirnya ditindak lanjuti atau di implementasikan dilapangan.
"Ini adalah sebuah manajemen pendekatan dengan konsep holistic, integratif, tematik dan spasial," katanya.
Sementara itu Kepala bidang KSPK BKKBN Kaltim, Hartini mengatakan jumlah peserta workshop penyusunan peta kerja spasial sebanyak 30 peserta dari 15 kabupaten/kota dari Provinsi Kalimatan Timur dan Kalimantan Utara.
"Setelah pertemuan ini masing-masing peserta kembali ke daeranya untuk melakukan observasi dan pemetaan wilayah prioritas, kemudian kita akan melakukan pertemuan kembali untuk menentukan langkah-langkah penanganan terhadap daerah yang menjadi prioritas," kata Hartini.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017