Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, menyiapkan anggaran senilai Rp375 miliar melalui kontrak tahun jamak pada 2017 hingga 2020 untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi di sejumlah titik tiap hujan deras.
"Semua titik atau kawasan penyebab banjir tetap ditangani serius, sedangkan penanganan yang menggunakan pola multiyears contract (kontrak tahun jamak) hanya untuk satu titik," ujar Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail di Samarinda, Jumat.
Menurutnya, terbatasnya anggaran pada 2017 membuat penanganan banjir yang dibiayai melalui multiyears contract dari APBD Samarinda hanya satu titik banjir, yakni di simpang empat Sempaja.
Satu titik tersebut merupakan hasil persetujuan bersama oleh Pemkot Samarinda karena terbatasnya anggaran, sedangkan sebelumnya untuk kontrak tahun jamak sampai ada tiga titik banjir yang ditangani.
Banjir parah yang seharusnya dibiayai pola tahun jamak itu adalah di persimpangan antara Jl KH Wahid Hasyim Sempaja - Jl AW Sjahranie - Jl PM Noor. Kawasan simpang empat Sempaja ini merupakan titik yang menjadi langganan banjir.
Titik lainnya adalah di Jl DI Panjaitan mulai bawah Bukit Alaya hingga depan Perumahan Citra Land. Jika hujan deras, jalur ini kerap melumpuhkan arus lalu lintas poros Samarinda-Bontang.
Titik lainnya adalah di Jl Pangeran Antasari Gang Indra yang akan ditangani secara parsial. Penanganan parsial ini sama dengan untuk banjir di Jl DI Panjaitan.
Menurutnya, penanganan di Jl Pangeran Antasari sudah ada Bendungan Pengendali (Bendali) banjir HM Ardans, sehingga di titik ini tidak mungkin menggunakan dana multy years.
"Penanganan banjir secara parsial ini tidak lepas dari master plan yang telah dibuat, sehingga dua titik banjir ini tidak dibiayai secara multy years. Meski demikian, penanganan banjir di Jl Antasari dan Jl DI Panjaitan tetap dilakukan," ujarnya.
Apalagi anggaran senilai Rp375 miliar tersebut memang untuk program penanggulangan banjir yang difokuskan untuk mengatasi banjir di Jalan KH Wahid Wasyim dan Jalan DI Panjaitan, meskipun tidak semuanya untuk multy years.
"Persoalan banjir itu tidak harus menggunakan dana besar karena bisa dilakukan dengan cara sederhana, misalnya menormalkan gorong-gorong, menormalkan saluran air. Kemudian di kawasan Bengkuring bisa dibuat kanal-kanl yang tidak harus dibeton, namun yang terpenting adalah aliran jalur airnya jelas," kata Nusyirwan.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Semua titik atau kawasan penyebab banjir tetap ditangani serius, sedangkan penanganan yang menggunakan pola multiyears contract (kontrak tahun jamak) hanya untuk satu titik," ujar Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail di Samarinda, Jumat.
Menurutnya, terbatasnya anggaran pada 2017 membuat penanganan banjir yang dibiayai melalui multiyears contract dari APBD Samarinda hanya satu titik banjir, yakni di simpang empat Sempaja.
Satu titik tersebut merupakan hasil persetujuan bersama oleh Pemkot Samarinda karena terbatasnya anggaran, sedangkan sebelumnya untuk kontrak tahun jamak sampai ada tiga titik banjir yang ditangani.
Banjir parah yang seharusnya dibiayai pola tahun jamak itu adalah di persimpangan antara Jl KH Wahid Hasyim Sempaja - Jl AW Sjahranie - Jl PM Noor. Kawasan simpang empat Sempaja ini merupakan titik yang menjadi langganan banjir.
Titik lainnya adalah di Jl DI Panjaitan mulai bawah Bukit Alaya hingga depan Perumahan Citra Land. Jika hujan deras, jalur ini kerap melumpuhkan arus lalu lintas poros Samarinda-Bontang.
Titik lainnya adalah di Jl Pangeran Antasari Gang Indra yang akan ditangani secara parsial. Penanganan parsial ini sama dengan untuk banjir di Jl DI Panjaitan.
Menurutnya, penanganan di Jl Pangeran Antasari sudah ada Bendungan Pengendali (Bendali) banjir HM Ardans, sehingga di titik ini tidak mungkin menggunakan dana multy years.
"Penanganan banjir secara parsial ini tidak lepas dari master plan yang telah dibuat, sehingga dua titik banjir ini tidak dibiayai secara multy years. Meski demikian, penanganan banjir di Jl Antasari dan Jl DI Panjaitan tetap dilakukan," ujarnya.
Apalagi anggaran senilai Rp375 miliar tersebut memang untuk program penanggulangan banjir yang difokuskan untuk mengatasi banjir di Jalan KH Wahid Wasyim dan Jalan DI Panjaitan, meskipun tidak semuanya untuk multy years.
"Persoalan banjir itu tidak harus menggunakan dana besar karena bisa dilakukan dengan cara sederhana, misalnya menormalkan gorong-gorong, menormalkan saluran air. Kemudian di kawasan Bengkuring bisa dibuat kanal-kanl yang tidak harus dibeton, namun yang terpenting adalah aliran jalur airnya jelas," kata Nusyirwan.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017