Samarinda (ANTARA Kaltim) - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Kalimantan Timur menolak rencana DPRD setempat membentuk panitia khusus untuk membahas kondisi kesehatan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak.
Ketua DPW Partai Nasdem Kaltim Harbiansyah Hanafiah kepada pers di Samarinda, Selasa, mengatakan rencana pembentukan pansus itu sarat kepentingan politik, karena menyentuh persoalan pribadi gubernur dan tidak menyentuh langsung kepentingan masyarakat yang lebih besar.
"Secara tegas perwakilan kami di DPRD Kaltim tidak ikut menyetujui rencana pembentukan pansus itu. Lain halnya soal rencana pansus RSI Samarinda, karena itu untuk kepentingan orang banyak dan kami sendiri tidak tahu persis duduk persoalannya, maka kami tidak mau ikut terlibat," jelas Harbiansyah.
Kendati secara fisik Awang Faroek harus menggunakan kursi roda setiap hari selama dua tahun terakhir, namun faktanya roda pemerintahan Provinsi Kaltim tetap berjalan normal tanpa hambatan.
Bahkan tidak jarang Gubernur Awang Faroek juga melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah, termasuk hingga wilayah perbatasan untuk memantau program pembangunan yang sedang berlangsung di kabupaten/kota.
"Saya ikut mendampingi perjalanan Gubernur Kaltim ke wilayah utara beberapa pekan lalu dengan menggunakan jalur darat. Untuk ukuran orang yang sehat mungkin akan merasa lelah, tapi luar biasanya Pak Gubernur masih tahan," ujarnya.
Bahkan sepulang dari kunjungan selama empat hari itu, Awang Faroek langsung ikut menyambut dan mendampingi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke sejumlah daerah di Kaltim selama dua hari.
Dengan berbagai bukti tersebut, Harbiansyah menganggap bahwa Gubernur Awang Faroek Ishak masih mampu melanjutkan roda pemerintahan hingga periodesasinya berakhir pada 2018.
"Kalau pansus ini tetap dilanjutkan, ini akan menjadi preseden buruk untuk demokrasi di Kaltim, karena gubernur masih mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah. Lain halnya bila selama beberapa waktu beliau tidak aktif menjalankan tugasnya sebagai gubernur," jelasnya.
Ia membantah dukungan moril ini terkait masuknya Awang Faroek Ishak sebagai kader Partai Nasdem.
"Jika Pak Awang Faroek tidak masuk Partai Nasdem pun, kami juga akan melakukan pembelaan yang sama. Jadi, dalam waktu dekat saya akan mempertanyakan masalah ini kepada pimpinan DPRD Kaltim, apa alasannya membentuk pansus kesehatan gubernur," tambahnya.
Sebelumnya, rencana pembentukan Pansus Kesehatan Gubernur Kaltim disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar Dahri Yasin, setelah menerima banyak masukan dari masyarakat yang memertanyakan kesehatan Awang Faroek dan pengaruhnya dalam memimpin Kaltim.
Pansus ini rencananya dibentuk bersamaan dengan Pansus Rumah Sakit Islam (RSI) AW Sjahranie yang beberapa waktu terakhir dilanda konflik internal dan rencananya diusulkan pada rapat paripurna 9 Desember 2016.
Menurut informasi yang dihimpun, setidaknya sudah ada tiga fraksi di DPRD Kaltim yang hingga kini belum menandatangani rencana pembentukan pansus tersebut, yakni Fraksi Gerindra, Demokrat, dan PPP-Nasdem. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Ketua DPW Partai Nasdem Kaltim Harbiansyah Hanafiah kepada pers di Samarinda, Selasa, mengatakan rencana pembentukan pansus itu sarat kepentingan politik, karena menyentuh persoalan pribadi gubernur dan tidak menyentuh langsung kepentingan masyarakat yang lebih besar.
"Secara tegas perwakilan kami di DPRD Kaltim tidak ikut menyetujui rencana pembentukan pansus itu. Lain halnya soal rencana pansus RSI Samarinda, karena itu untuk kepentingan orang banyak dan kami sendiri tidak tahu persis duduk persoalannya, maka kami tidak mau ikut terlibat," jelas Harbiansyah.
Kendati secara fisik Awang Faroek harus menggunakan kursi roda setiap hari selama dua tahun terakhir, namun faktanya roda pemerintahan Provinsi Kaltim tetap berjalan normal tanpa hambatan.
Bahkan tidak jarang Gubernur Awang Faroek juga melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah, termasuk hingga wilayah perbatasan untuk memantau program pembangunan yang sedang berlangsung di kabupaten/kota.
"Saya ikut mendampingi perjalanan Gubernur Kaltim ke wilayah utara beberapa pekan lalu dengan menggunakan jalur darat. Untuk ukuran orang yang sehat mungkin akan merasa lelah, tapi luar biasanya Pak Gubernur masih tahan," ujarnya.
Bahkan sepulang dari kunjungan selama empat hari itu, Awang Faroek langsung ikut menyambut dan mendampingi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke sejumlah daerah di Kaltim selama dua hari.
Dengan berbagai bukti tersebut, Harbiansyah menganggap bahwa Gubernur Awang Faroek Ishak masih mampu melanjutkan roda pemerintahan hingga periodesasinya berakhir pada 2018.
"Kalau pansus ini tetap dilanjutkan, ini akan menjadi preseden buruk untuk demokrasi di Kaltim, karena gubernur masih mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah. Lain halnya bila selama beberapa waktu beliau tidak aktif menjalankan tugasnya sebagai gubernur," jelasnya.
Ia membantah dukungan moril ini terkait masuknya Awang Faroek Ishak sebagai kader Partai Nasdem.
"Jika Pak Awang Faroek tidak masuk Partai Nasdem pun, kami juga akan melakukan pembelaan yang sama. Jadi, dalam waktu dekat saya akan mempertanyakan masalah ini kepada pimpinan DPRD Kaltim, apa alasannya membentuk pansus kesehatan gubernur," tambahnya.
Sebelumnya, rencana pembentukan Pansus Kesehatan Gubernur Kaltim disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar Dahri Yasin, setelah menerima banyak masukan dari masyarakat yang memertanyakan kesehatan Awang Faroek dan pengaruhnya dalam memimpin Kaltim.
Pansus ini rencananya dibentuk bersamaan dengan Pansus Rumah Sakit Islam (RSI) AW Sjahranie yang beberapa waktu terakhir dilanda konflik internal dan rencananya diusulkan pada rapat paripurna 9 Desember 2016.
Menurut informasi yang dihimpun, setidaknya sudah ada tiga fraksi di DPRD Kaltim yang hingga kini belum menandatangani rencana pembentukan pansus tersebut, yakni Fraksi Gerindra, Demokrat, dan PPP-Nasdem. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016