Penajam (ANTARA Kaltim) - Gubernur dan DPRD Kalimantan Timur diminta memfasilitasi rencana penyampaian aspirasi dari DPRD dan kepala daerah se-Kaltim kepada pemerintah pusat terkait kondisi keuangan daerah yang sedang defisit saat ini.
"Penyampaian aspirasi itu perlu difasilitasi Gubernur dan DPRD Kaltim, jika dilakukan masing-masing daerah akan sulit," kata Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Nanang Ali ketika ditemui di Penajam, Selasa.
Ia mengatakan lembaganya sudah melakukan koordinasi dengan Bupati Penajam Paser Utara dan pimpinan DPRD serta kepala daerah lainnya di Kaltim mengenai masalah tersebut.
"Tapi yang menjadi persoalan adalah anggaran tidak ada, sehingga provinsi diharapkan dapat memfasilitasi rencana itu," ucap Nanang Ali.
Ia menegaskan rencana kepala daerah dan DPRD se-Kaltim itu bukan demo atau unjuk rasa, namun sebagai bentuk penyampaian aspirasi karena pemerintah pusat menilai daerah tidak bisa menyerap anggaran secara maksimal.
"Kami sampaikan aspirasi agar tidak terjadi kesalahan komunikasi, karena dengan ada silpa (sisa lebih penggunaan anggaran), pemerintah pusat beranggapan daerah tidak maksimal menyerap anggaran, Padahal hampir seluruh daerah di Kaltim mengalami defisit," ujar politisi dari Partai Golkar itu.
Akibat penilaian tersebut, pendapatan dari APBN yang diterima daerah ditarik kembali oleh pemerintah pusat, sehingga anggaran pendapatan daerah semakin merosot.
"Penilaian itu tidak bisa disamaratakan di seluruh daerah, karena saat ini keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami defisit sekitar Rp393 miliar," kata Nanang Ali.
Seharusnya, tambah Nanang, pemerintah pusat memberikan anggaran kepada daerah pada awal tahun atau sebelum pengesahan APBD, sehingga ada kepastian anggaran yang akan diterima daerah.
APBD Kabupaten Penajam Paser Utara pada 2016 mengalami defisit sekitar Rp393 miliar, sebagai imbas penurunan anggaran negara dan harus melakukan berbagai upaya penghematan anggaran di semua kegiatan.
Sementara pada 2017, kekuatan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara diperkirakan turun sekitar Rp400 miliar menjadi Rp1,03 triliun, sehingga harus ada upaya penghematan agar kekuatan anggaran pendanaan daerah tercukupi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Penyampaian aspirasi itu perlu difasilitasi Gubernur dan DPRD Kaltim, jika dilakukan masing-masing daerah akan sulit," kata Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Nanang Ali ketika ditemui di Penajam, Selasa.
Ia mengatakan lembaganya sudah melakukan koordinasi dengan Bupati Penajam Paser Utara dan pimpinan DPRD serta kepala daerah lainnya di Kaltim mengenai masalah tersebut.
"Tapi yang menjadi persoalan adalah anggaran tidak ada, sehingga provinsi diharapkan dapat memfasilitasi rencana itu," ucap Nanang Ali.
Ia menegaskan rencana kepala daerah dan DPRD se-Kaltim itu bukan demo atau unjuk rasa, namun sebagai bentuk penyampaian aspirasi karena pemerintah pusat menilai daerah tidak bisa menyerap anggaran secara maksimal.
"Kami sampaikan aspirasi agar tidak terjadi kesalahan komunikasi, karena dengan ada silpa (sisa lebih penggunaan anggaran), pemerintah pusat beranggapan daerah tidak maksimal menyerap anggaran, Padahal hampir seluruh daerah di Kaltim mengalami defisit," ujar politisi dari Partai Golkar itu.
Akibat penilaian tersebut, pendapatan dari APBN yang diterima daerah ditarik kembali oleh pemerintah pusat, sehingga anggaran pendapatan daerah semakin merosot.
"Penilaian itu tidak bisa disamaratakan di seluruh daerah, karena saat ini keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami defisit sekitar Rp393 miliar," kata Nanang Ali.
Seharusnya, tambah Nanang, pemerintah pusat memberikan anggaran kepada daerah pada awal tahun atau sebelum pengesahan APBD, sehingga ada kepastian anggaran yang akan diterima daerah.
APBD Kabupaten Penajam Paser Utara pada 2016 mengalami defisit sekitar Rp393 miliar, sebagai imbas penurunan anggaran negara dan harus melakukan berbagai upaya penghematan anggaran di semua kegiatan.
Sementara pada 2017, kekuatan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara diperkirakan turun sekitar Rp400 miliar menjadi Rp1,03 triliun, sehingga harus ada upaya penghematan agar kekuatan anggaran pendanaan daerah tercukupi. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016