Samarinda (ANTARA Kaltim) - Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) mendorong percepatan pembangunan maritim di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
"Kami berkomitmen mendorong akselerasi pembangunan maritim di dua provinsi ini karena secara eko region, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, merupakan satu kesatuan," kata Ketua Umum Iskindo Kaltim-Kaltara, Supriadi Syam di Samarinda, Minggu.
"Apalagi, setelah Indonesia mendeklarasikan diri sebagai poros maritim dunia, posisi Kaltim-Kaltara sangat strategis karena berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI II," ujarnya.
Komitmen mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Kaltim dan Kalimantan Utara itu kata Supriadi, dibahas dalam musyawarah wilayah (Muswil) I Iskindo yang digelar di Samarinda (28/8).
Pada Muswil Iskindo itu lanjutnya, sejumlah rekomendasi menjadi catatan penting untuk penerapan konsep poros maritim dunia di Kaltim-Kaltara.
Secara umum lanjut Supriadi, implementasi gagasan poros maritim di Kaltim-Kaltara harus didukung struktur organisasi perangkat daerah, yang ramah terhadap pembangunan sektor maritim.
Karena itu menurutnya, struktur organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Kaltim-Kaltara harus mencerminkan komitmen menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia.
"Setelah struktur organisasi itu ada, pekerjaan rumah berikutnya adalah melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kelautan, menjadi salah satu program utama pemerintah pusat, untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kalau strukturnya sudah ada, tapi SDM nya belum siap, percuma," ujarnya.
Karena itu tambahnya, pemerintah daerah di Kaltim dan Kaltara harus berani mengambil inisiatif untuk mengevaluasi struktur organisasi perangkat daerah dan memetakan kebutuhan SDM sektor maritim.
"Acuan untuk menata kelembagaaan di daerah bisa merujuk pada kelembagaan tingkat pusat, dengan panduan lima pilar dan program utama pembangunan sektor maritim di Indonesia," ujarnya.
Ia menjelaskan, lima pilar pembangunan maritim Indonesia yakni, mengembalikan budaya sebagai bangsa maritim, mengelola sumberdaya hayati laut untuk kepentingan kedaulatan pangan, membangun infrastruktur untuk konektivitas maritim dan pariwisata maritim.
Pilar lainnya lanjutnya, mengajak seluruh pemangku kepentingan bekerjasama membangunan sektor maritim, dan membangun kekuatan pertahanan maritim yang tangguh. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Kami berkomitmen mendorong akselerasi pembangunan maritim di dua provinsi ini karena secara eko region, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, merupakan satu kesatuan," kata Ketua Umum Iskindo Kaltim-Kaltara, Supriadi Syam di Samarinda, Minggu.
"Apalagi, setelah Indonesia mendeklarasikan diri sebagai poros maritim dunia, posisi Kaltim-Kaltara sangat strategis karena berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI II," ujarnya.
Komitmen mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Kaltim dan Kalimantan Utara itu kata Supriadi, dibahas dalam musyawarah wilayah (Muswil) I Iskindo yang digelar di Samarinda (28/8).
Pada Muswil Iskindo itu lanjutnya, sejumlah rekomendasi menjadi catatan penting untuk penerapan konsep poros maritim dunia di Kaltim-Kaltara.
Secara umum lanjut Supriadi, implementasi gagasan poros maritim di Kaltim-Kaltara harus didukung struktur organisasi perangkat daerah, yang ramah terhadap pembangunan sektor maritim.
Karena itu menurutnya, struktur organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Kaltim-Kaltara harus mencerminkan komitmen menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia.
"Setelah struktur organisasi itu ada, pekerjaan rumah berikutnya adalah melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kelautan, menjadi salah satu program utama pemerintah pusat, untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kalau strukturnya sudah ada, tapi SDM nya belum siap, percuma," ujarnya.
Karena itu tambahnya, pemerintah daerah di Kaltim dan Kaltara harus berani mengambil inisiatif untuk mengevaluasi struktur organisasi perangkat daerah dan memetakan kebutuhan SDM sektor maritim.
"Acuan untuk menata kelembagaaan di daerah bisa merujuk pada kelembagaan tingkat pusat, dengan panduan lima pilar dan program utama pembangunan sektor maritim di Indonesia," ujarnya.
Ia menjelaskan, lima pilar pembangunan maritim Indonesia yakni, mengembalikan budaya sebagai bangsa maritim, mengelola sumberdaya hayati laut untuk kepentingan kedaulatan pangan, membangun infrastruktur untuk konektivitas maritim dan pariwisata maritim.
Pilar lainnya lanjutnya, mengajak seluruh pemangku kepentingan bekerjasama membangunan sektor maritim, dan membangun kekuatan pertahanan maritim yang tangguh. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016