Samarinda, (ANTARA Kaltim) - Sisa lebih pagu anggaran (silpa) Dana Desa (DD) 2015 di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, mencapai 80 persen, karena tahun lalu tidak dapat terserap akibat adanya berbagai faktor baik faktor politik maupun kesalahan kode rekening.
"Total DD untuk Kabupaten Paser tahun 2015 sebesar Rp38 miliar, namun hingga kini dananya belum terserap semua karena silpa yang harus ditambahkan ke tahun 2016 mencapai 80 persen dari total pagu tersebut," ujar Meidy Perangin Angin, Pendamping Desa Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Kabupaten Paser dihubungi dari Samarinda, Minggu.
Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi DD Paser 2015 , katanya, ada beberapa permasalahan sehingga sampai tutup tahun anggaran dananya belum bisa ditransfer dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum kabupaten (RKUK).
Permasalahan itu adalah proses politik pemilihan kepala daerah di Kabupaten Paser pada 2015 dan Penjabat Bupati Paser yang baru dilantik pada November, sehingga kondisi ini berakibat pada proses administrasi pencarian DD yang baru bisa dilakukan pada Desember.
Kendala lainnya adalah terjadinya kesalahan kode rekening DD dari RKUN ke RKUK. Jika pengangkatan penjabat bupati dilakukan lebih cepat, maka kesalahan kode rekening tersebut bisa diketahui lebih awal sehingga bisa lebih cepat diperbaiki.
Akibat dari adanya permasalahan itu sehingga DD 2015 baru bisa diproses pada minggu ketiga bulan Desember, itupun tidak bisa semuanya, namun hanya untuk 25 desa dari total 139 desa yang ada di Paser, sehingga selebihnya baru bisa diproses pada Januari 2016.
Sedangkan untuk proses pencarian DD 2016 di Paser yang sebesar Rp86,098 miliar, lanjutnya, telah dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Paser dengan melibatkan tim verifikasi yang melibatkan unsur pengawas dan unsur pemerintahan.
Untuk proses pencairan DD di Kabupaten Paser 2016 dari RKUN ke RKUD, lanjut Meidy, telah dilakukan pada Maret. Sedangkan untuk bisa mencairkan dana tersebut, desa harus melampirkan dokumen yang terkait dengan perencanaan pembangunan desa.
Dokumen perencanaan yang harus dilengkapi itu adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPMDes), dan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) penggunaan DD 2015.
"Persyaratan inilah yang kemudian menghambat karena pencarian DD 2015 yang terlambat, sehingga tiap desa tidak dapat merealisasikan sesuai tahapan sebagai syarat pencairan DD 2016," ujarnya. *
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016