Samarinda (ANTARA Kaltim) - Sekretaris Utama BKKBN pusat Ambar Rahayu memberikan apresiasi terhadap terobosan atau inovasi yang dilakukan Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim yang menggandeng Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Pertambangan untuk meningkatkan program kesejahteraan masyarakat di pedesaan.
“Apa yang telah dilakukan BKKBN Kaltim merupakan suatu inovasi baru, sehingga patut dicontoh oleh daerah lain,†katanya usai pembukaan Rapat Kerja Derah (Rakerda) BKKBN di Kantor Gubernur Kaltim.
Ia mengatakan sesuai arahan Presiden Jokowi bahwa kita didrong untuk melakukan perencanaan dan penganggaran berbasis program, bukan berbasis fungsi sehingga kegiatan itu benar-benar menyentuh langsung kepada masyarakat.
Oleh karena itu dalam melaksanakan progam Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) harus bersama-sama antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta,halini merupakan suat contoh.
“Namun hal yang terpenting adalah bagaimana pelaksanannya nanti, jadi bukan penandatanganan kesepakatannya (MOU), itu hanya legal aspeknya, yang terpenting adalah prakteknya atau inplementasinya,â€tegas Ambar.
Dia juga berharap semua pilar dalam KKBPK dapat terimplementasi atau diterapkan melalui partisipasi aktif pihak swasta, supaya mereka merasa memiliki terhadap program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pada akhirnya nanti akan berdampak terhadap peningkatan kualitas produksi apabila SDM yang mengelola perusahaan berkualitas.
Sekadar diketahui bahwa sebelumnya BKKBN Kaltim telah menggandeng Forum Corporate Social Responsibility Pertambangan meluncurkan program peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga bertajuk "One Corporate One Village", nantinya satu perusahaan pertambangan melakukan pembinaan terhadap satu desa.
Kepala BKKBN Kaltim Sukaryo Teguh Santoso mengatakan program One Corporate One Village menyasar keluarga kategori prasejahtera yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Provinsi Kaltim melalui pola pembinaan yang dilakukan perusahaan-perusahaan pertambangan.
" Forum CSR Tambang kita gandeng untuk mendukung program BKKBN terhadap Kampung KB yang telah dibentuk di 9 Kabupaten/kota," kata Sukaryo.
Dikatakannya 9 Kampung KB yang telah dibentuk di Provinsi Kaltim adalah di Kabupaten, Paser,Panajam Paser Utara, Berau ,Kutai Timur, Kutai Barat, Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda, Balikpapan serta Bontang.
Ia menjelaskan sasaran dari program ini adalah para keluarga prasejahtera yang jumlahnya lebih kurang 52.000 keluarga dan tersebar di sekitar 150 desa.
"Nantinya, perusahaan-perusahaan tambang batu bara yang tergabung dalam Forum CSR akan membina beberapa keluarga prasejahtera yang terdapat di salah satu kampung, dusun atau desa. Mereka akan diberdayakan agar taraf kehidupannya lebih baik menjadi sejahtera," ujarnya.
Teguh mengungkapkan berdasarkan hasil susesnas 2015 menyebutkan bahwa provinsi Kaltim kondisi TFR nya 2,16 dan TFR tingkat nasional 2,29. Semestinya angka tersebut dicapai pasca tahun 2019. Namun angka itu sudah tercapai tidak menunggu sampai akhir RPJM 2019.
Meskipun demikian katanya berdasarkan pendataan keluarga tahun 2015 telah selesai dilaksanakan. Hasilnya dari 742.000 keluarga yang ada di Kaltim 8,21 persen (52.000) termasuk keluarga Pra sejahtera.
"Jadi melalui Kampung KB ,minimal 50 persen saja dari keluarga prasejahtera itu terangkat perekonomiannya sudah sangat bagus. Yang jelas, gagasan ini harus didukung semua pihak," kata Sukaryo Teguh Santoso.(*).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
“Apa yang telah dilakukan BKKBN Kaltim merupakan suatu inovasi baru, sehingga patut dicontoh oleh daerah lain,†katanya usai pembukaan Rapat Kerja Derah (Rakerda) BKKBN di Kantor Gubernur Kaltim.
Ia mengatakan sesuai arahan Presiden Jokowi bahwa kita didrong untuk melakukan perencanaan dan penganggaran berbasis program, bukan berbasis fungsi sehingga kegiatan itu benar-benar menyentuh langsung kepada masyarakat.
Oleh karena itu dalam melaksanakan progam Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) harus bersama-sama antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta,halini merupakan suat contoh.
“Namun hal yang terpenting adalah bagaimana pelaksanannya nanti, jadi bukan penandatanganan kesepakatannya (MOU), itu hanya legal aspeknya, yang terpenting adalah prakteknya atau inplementasinya,â€tegas Ambar.
Dia juga berharap semua pilar dalam KKBPK dapat terimplementasi atau diterapkan melalui partisipasi aktif pihak swasta, supaya mereka merasa memiliki terhadap program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pada akhirnya nanti akan berdampak terhadap peningkatan kualitas produksi apabila SDM yang mengelola perusahaan berkualitas.
Sekadar diketahui bahwa sebelumnya BKKBN Kaltim telah menggandeng Forum Corporate Social Responsibility Pertambangan meluncurkan program peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga bertajuk "One Corporate One Village", nantinya satu perusahaan pertambangan melakukan pembinaan terhadap satu desa.
Kepala BKKBN Kaltim Sukaryo Teguh Santoso mengatakan program One Corporate One Village menyasar keluarga kategori prasejahtera yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Provinsi Kaltim melalui pola pembinaan yang dilakukan perusahaan-perusahaan pertambangan.
" Forum CSR Tambang kita gandeng untuk mendukung program BKKBN terhadap Kampung KB yang telah dibentuk di 9 Kabupaten/kota," kata Sukaryo.
Dikatakannya 9 Kampung KB yang telah dibentuk di Provinsi Kaltim adalah di Kabupaten, Paser,Panajam Paser Utara, Berau ,Kutai Timur, Kutai Barat, Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda, Balikpapan serta Bontang.
Ia menjelaskan sasaran dari program ini adalah para keluarga prasejahtera yang jumlahnya lebih kurang 52.000 keluarga dan tersebar di sekitar 150 desa.
"Nantinya, perusahaan-perusahaan tambang batu bara yang tergabung dalam Forum CSR akan membina beberapa keluarga prasejahtera yang terdapat di salah satu kampung, dusun atau desa. Mereka akan diberdayakan agar taraf kehidupannya lebih baik menjadi sejahtera," ujarnya.
Teguh mengungkapkan berdasarkan hasil susesnas 2015 menyebutkan bahwa provinsi Kaltim kondisi TFR nya 2,16 dan TFR tingkat nasional 2,29. Semestinya angka tersebut dicapai pasca tahun 2019. Namun angka itu sudah tercapai tidak menunggu sampai akhir RPJM 2019.
Meskipun demikian katanya berdasarkan pendataan keluarga tahun 2015 telah selesai dilaksanakan. Hasilnya dari 742.000 keluarga yang ada di Kaltim 8,21 persen (52.000) termasuk keluarga Pra sejahtera.
"Jadi melalui Kampung KB ,minimal 50 persen saja dari keluarga prasejahtera itu terangkat perekonomiannya sudah sangat bagus. Yang jelas, gagasan ini harus didukung semua pihak," kata Sukaryo Teguh Santoso.(*).
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016