Penajam (ANTARA Kaltim) - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, membentuk tim penataan desa dan kelurahan atau TPDK untuk mempermudah upaya peralihan status kelurahan menjadi desa.
"Kami bentuk TPDK tingkat kabupaten dengan melibatkan satuan kerja perangkat daerah atau SKPD terkait," kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPMPD Kabupaten Penajam Paser Utara, Margono Hadi Susanto saat dihubungi di Penajam, Sabtu.
TPDK kabupaten itu melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum serta kecamatan.
Menurut Margono Hadi Susanto TPDK kabupaten tersebut untuk melakukan observasi kelayakan pembentukan desa baru, namun tidak menentukan tapal batas wilayah.
"TPDK tidak punya wewenang menentukan tapal batas wilayah antardesa atau kelurahan sebagai syarat utama, tapi hanya sebatas melakukan observasi kelayakan pembentukan desa," katanya.
Hingga saat ini lanjut Margono Hadi Susanto, ada empat kelurahan yang sudah mengajukan usulan perubahan status desa, di antaranya Kelurahan Pemaluan, Sepaku, Gersik dan Kelurahan Tanjung.
"Kalau usulan pembentukan desa baru atau pemekaran ada sembilan wilayah yang sampai saat ini masuk ke BPMPD," ujarnya.
Sembilan desa yang mengajukan pemekaran tersebut yakni, Desa Glarak, Tambong, Sungai Baru Makmur, Waru Barat serta Desa Taka dan Gunung Batu.
Namun, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara belum bisa menindaklanjuti usulan itu karena masih menunggu regulasi atau aturan terkait penataan desa dan kelurahan dari Kementerian Dalam Negeri.
"Rencana terkait perubahan status kelurahan menjadi desa dan pemekaran desa belum bisa direalisasikan karena terkendala belum adanya regulasi dari pemerintah pusat," ungkap Margono.
Selama peraturan tersebut belum diterbitkan Kemendagri tambahnya, BPMPD Kabupaten Penajam Paser Utara, hanya bisa menginventarisir usulan dari masing-masing kelurahan dan desa di daerah itu. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Kami bentuk TPDK tingkat kabupaten dengan melibatkan satuan kerja perangkat daerah atau SKPD terkait," kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPMPD Kabupaten Penajam Paser Utara, Margono Hadi Susanto saat dihubungi di Penajam, Sabtu.
TPDK kabupaten itu melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum serta kecamatan.
Menurut Margono Hadi Susanto TPDK kabupaten tersebut untuk melakukan observasi kelayakan pembentukan desa baru, namun tidak menentukan tapal batas wilayah.
"TPDK tidak punya wewenang menentukan tapal batas wilayah antardesa atau kelurahan sebagai syarat utama, tapi hanya sebatas melakukan observasi kelayakan pembentukan desa," katanya.
Hingga saat ini lanjut Margono Hadi Susanto, ada empat kelurahan yang sudah mengajukan usulan perubahan status desa, di antaranya Kelurahan Pemaluan, Sepaku, Gersik dan Kelurahan Tanjung.
"Kalau usulan pembentukan desa baru atau pemekaran ada sembilan wilayah yang sampai saat ini masuk ke BPMPD," ujarnya.
Sembilan desa yang mengajukan pemekaran tersebut yakni, Desa Glarak, Tambong, Sungai Baru Makmur, Waru Barat serta Desa Taka dan Gunung Batu.
Namun, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara belum bisa menindaklanjuti usulan itu karena masih menunggu regulasi atau aturan terkait penataan desa dan kelurahan dari Kementerian Dalam Negeri.
"Rencana terkait perubahan status kelurahan menjadi desa dan pemekaran desa belum bisa direalisasikan karena terkendala belum adanya regulasi dari pemerintah pusat," ungkap Margono.
Selama peraturan tersebut belum diterbitkan Kemendagri tambahnya, BPMPD Kabupaten Penajam Paser Utara, hanya bisa menginventarisir usulan dari masing-masing kelurahan dan desa di daerah itu. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016