Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendukung rencana Kementerian Desa, Pembangunan Kawasan Tertinggal dan Transmigrasi untuk memberdayakan mantan pekerja seks komersial atau PSK melalui program transmigrasi.
Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak di Samarinda, Kamis menyatakan, daerah itu terbuka untuk program transmigrasi bagi mantan PSK.
Namun, Awang Faroek meminta Kementerian Desa tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait tujuan penempatan dan siapa saja yang dikirim dari daerah asal.
"Program transmigrasinya baik dan kami sangat mendukung. Tapi, soal PSK yang dikirim harus selektif dan mereka sudah dilatih oleh daerah asal sebelum datang ke sini (Kaltim)," ujar Awang Faroek.
Ia menyebutkan alasan Pemprov Kaltim meminta agar Kementerian Desa intensif melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah karena daerah itu punya pengalaman buruk atas perilaku peserta transmigrasi.
Pemerintah Provinsi Kaltim, menurut Awang Faroek, tidak ingin terulang kasus pengiriman peserta transmigran tidak siap yang dinilai hanya membuat masalah dan merepotkan pemerintah daerah.
"Sehingga kami meminta sebelum mengirim peserta transmigran ke Kaltim, kementerian termasuk daerah asal hendaknya terlebih dulu memberikan pelatihan agar memiliki keahlian (skill) sebagai bekal untuk hidup di kawasan penempatan atau lokasi transmigrasi," tuturnya.
Pihaknya siap saja menerima warga transmigrasi walaupun mantan PSK. Tapi harus dibina langsung oleh UPT yang dibentuk pemerintah daerah dan daerah asal harus memberikan pelatihan sesuai bidang usaha seperti perkebunan, pertanian dan lainnya.
Selain itu, masalah penempatan warga transmigran harus dikomunikasikan dengan kepala daerah baik gubernur maupun bupati yang daerahnya terkena penempatan.
Pihak kementerian bersama daerah asal, menurut Awang Faroek, tidak bisa langsung menentukan lokasi dan kabupaten penempatan, tanpa berkoordinasi dengan kepala daerah setempat.
Sebab, kata dia, banyak daerah potensial di Kaltim khususnya wilayah kabupaten yang dapat dijadikan lokasi penempatan warga transmigran.
"Saya berharap, menteri bicara dulu dengan gubernur, jangan langsung menetapkan Berau sebagai lokasi transmigran. Kan masih banyak kabupaten lain di Kaltim yang potensial untuk penempatan seperti Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kabupaten Paser atau Penajam Paser Utara, Kutai Timur serta Kabupaten Kutai Kartanegara," kata Awang Faroek. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak di Samarinda, Kamis menyatakan, daerah itu terbuka untuk program transmigrasi bagi mantan PSK.
Namun, Awang Faroek meminta Kementerian Desa tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait tujuan penempatan dan siapa saja yang dikirim dari daerah asal.
"Program transmigrasinya baik dan kami sangat mendukung. Tapi, soal PSK yang dikirim harus selektif dan mereka sudah dilatih oleh daerah asal sebelum datang ke sini (Kaltim)," ujar Awang Faroek.
Ia menyebutkan alasan Pemprov Kaltim meminta agar Kementerian Desa intensif melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah karena daerah itu punya pengalaman buruk atas perilaku peserta transmigrasi.
Pemerintah Provinsi Kaltim, menurut Awang Faroek, tidak ingin terulang kasus pengiriman peserta transmigran tidak siap yang dinilai hanya membuat masalah dan merepotkan pemerintah daerah.
"Sehingga kami meminta sebelum mengirim peserta transmigran ke Kaltim, kementerian termasuk daerah asal hendaknya terlebih dulu memberikan pelatihan agar memiliki keahlian (skill) sebagai bekal untuk hidup di kawasan penempatan atau lokasi transmigrasi," tuturnya.
Pihaknya siap saja menerima warga transmigrasi walaupun mantan PSK. Tapi harus dibina langsung oleh UPT yang dibentuk pemerintah daerah dan daerah asal harus memberikan pelatihan sesuai bidang usaha seperti perkebunan, pertanian dan lainnya.
Selain itu, masalah penempatan warga transmigran harus dikomunikasikan dengan kepala daerah baik gubernur maupun bupati yang daerahnya terkena penempatan.
Pihak kementerian bersama daerah asal, menurut Awang Faroek, tidak bisa langsung menentukan lokasi dan kabupaten penempatan, tanpa berkoordinasi dengan kepala daerah setempat.
Sebab, kata dia, banyak daerah potensial di Kaltim khususnya wilayah kabupaten yang dapat dijadikan lokasi penempatan warga transmigran.
"Saya berharap, menteri bicara dulu dengan gubernur, jangan langsung menetapkan Berau sebagai lokasi transmigran. Kan masih banyak kabupaten lain di Kaltim yang potensial untuk penempatan seperti Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kabupaten Paser atau Penajam Paser Utara, Kutai Timur serta Kabupaten Kutai Kartanegara," kata Awang Faroek. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016