Samarinda (ANTARA Kaltim) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan badan otonom non pemerintah yang menghimpun ulama  dan cendekiawan muslim. Keberadaan organisasi atau lembaga ini harus memberi makna yang besar dalam pembinaan serta peningkatan moral dan mental bahkan kehidupan umat Islam.

Gubernur Kaltim  Awang Faroek Ishak meminta agar jajaran pengurus dan anggota MUI Kaltim mampu menyusun program dan rencana kerja organisasi yang realistis. Permintaan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan jajaran pengurus MUI Kaltim periode 2016-2021 yang diketuai KH Hamri Has di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (28/4).  

“MUI segera laksanakan rapat kerja organisasi. Susun program dan kegiatan yang realistis serta sederhana. Jangan yang muluk-muluk,”  kata Awang Faroek Ishak.

Menurut dia, program dan kegiatan yang sederhana serta realistis sangat penting terutama untuk memudahkan organisasi dalam mencapai berbagai sasaran kerja yang telah ditetapkan.

Selain itu, program dan kegiatan kerja organisasi hendaknya disesuaikan atau disinergikan dengan  program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah.

“Saya yakin MUI sebagai mitra pemerintah tentunya memiliki keinginan yang sama dengan pemerintah dalam membina dan pemberdayaan masyarakat agar lebih baik, sejahtera dan berakhlak mulia,” ungkap Awang Faroek Ishak.

Sementara itu Ketua MUI Kaltim KH Hamri Has mengemukakan kepengurusan MUI Kaltim periode 2016-2021 telah terbentuk setelah pelaksanaan Musda IX pada Februari lalu.

“Surat Keputusan dari MUI Pusat untuk kepengurusan MUI Kaltim periode 2016-2021 sudah terbit. Sesuai hasil musyawarah nasional di Surabaya, maka jumlah Dewan Pertimbangan sebanyak 21 orang, pengurus harian 19 orang dan 12 komisi,” sebut Hamri Has.

Hadir dalam audiensi jajaran pengurus MUI Kaltim, mantan Wagub Kaltim H Farid Wadjdy dan mantan Sekprov Kaltim HS Sjafran serta tokoh agama dan masyarakat Kaltim. (Humas Prov kaltim/yans)

 

Pewarta:

Editor : Rahmad


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016