Jakarta (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan
seluruh kepala daerah untuk memahami area rawan korupsi dalam
menjalankan program kerja baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah.
Hal itu disampaikan Mendagri menanggapi penetapan Bupati Subang Ojang Suhandi sebagai tersangka dugaan kasus suap terhadap jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
"Kasus operasi tangkap tangan Bupati Subang seharusnya tidak perlu terjadi kalau kepala daerah memahami area rawan korupsi dan hal-hal yang seharusnya tidak dilanggar sebagai pejabat daerah," kata Mendagri melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis.
Tjahjo menjelaskan Kementerian Dalam Negeri selaku pembina pemerintah daerah selalu mengingatkan para kepala daerah dan jajarannya dalam setiap kesempatan supaya memperhatikan area-area rawan korupsi.
Dia juga mengusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kantor perwakilan di daerah guna menjalankan fungsi pencegahan tindak pidana korupsi oleh pejabat daerah.
"Saya selalu ingatkan dalam setiap pertemuan di daerah bahwa KPK perlu membentuk perwakilan di daerah sebagai fungsi pencegahan. Kecuali kalau OTT, ya itu harus ditanggung sendiri oleh aparat pusat dan daerah kalau sampai terjadi," jelasnya.
KPK menetapkan Bupati Subang Ojang Sohandi sebagai tersangka dugaan pemberian suap kepada jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait pengamanan kasus tindak pidana korupsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Subang tahun 2014. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Hal itu disampaikan Mendagri menanggapi penetapan Bupati Subang Ojang Suhandi sebagai tersangka dugaan kasus suap terhadap jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
"Kasus operasi tangkap tangan Bupati Subang seharusnya tidak perlu terjadi kalau kepala daerah memahami area rawan korupsi dan hal-hal yang seharusnya tidak dilanggar sebagai pejabat daerah," kata Mendagri melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis.
Tjahjo menjelaskan Kementerian Dalam Negeri selaku pembina pemerintah daerah selalu mengingatkan para kepala daerah dan jajarannya dalam setiap kesempatan supaya memperhatikan area-area rawan korupsi.
Dia juga mengusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kantor perwakilan di daerah guna menjalankan fungsi pencegahan tindak pidana korupsi oleh pejabat daerah.
"Saya selalu ingatkan dalam setiap pertemuan di daerah bahwa KPK perlu membentuk perwakilan di daerah sebagai fungsi pencegahan. Kecuali kalau OTT, ya itu harus ditanggung sendiri oleh aparat pusat dan daerah kalau sampai terjadi," jelasnya.
KPK menetapkan Bupati Subang Ojang Sohandi sebagai tersangka dugaan pemberian suap kepada jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait pengamanan kasus tindak pidana korupsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Subang tahun 2014. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016