Samarinda (ANTARA Kaltim) - Ketua Fraksi PPP-Nasdem DPRD Provinsi Kalimantan Timur Gamalis menyatakan Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan diyakini bisa menjadi salah satu sumber baru dalam meningkatkan pendapatan asli daerah bagi Kaltim.
Gamalis yang dihubungi di Samarinda, Minggu, mengharapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perda Provinsi Kaltim Nomor 8 Tahun 2002 terkait pembentukan Perusda Kelistrikan dapat segera disahkan.
"Perubahan perda itu menyangkut perubahan modal dasar dan manajemen tata kelola perusahaan agar lebih maju dan memberikan kontribusi bagi pembangunan di Kalimantan Timur," kata Gamalis menanggapi keberadaan Perusda Kelistrikan Kaltim.
Meski demikian, Gamalis yang juga anggota Komisi DPRD Kaltim ini mengakui ada beberapa persoalan yang perlu diklarifikasi oleh Pemerintah Provinsi Kaltim terkait ketenagalistrikan.
Ia juga mempertanyakan mengenai perkembangan pembangunan infrastruktur Kaltim, khususnya berkaitan ketenagalistrikan, baik pembangkit listrik maupun jaringan transmisi.
Dalam rencana 2016-2019, Perusda Kelistrikan Kaltim merencanakan investasi sekitar Rp259 miliar untuk pengelolaan sistem kelistrikan mandiri di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy di Kabupaten Kutai Timur.
Selain itu, lanjut Gamalis, juga ada kerja sama dengan PT Kideco Jaya Agung dan mitra kerja lainnya dalam pembangunan PLTU mulut tambang berkapasitas 2x100 MW di lokasi tambang tersebut dengan nilai investasi mencapai Rp3,3 triliun.
"Ada juga jalinan kerja sama dengan perusahaan kelapa sawit dan GIZ untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Bio Gas (PLTBG) dengan memanfaatkan limbah cair hasil proses di areal masing-masing PKS yang ada di Kaltim dengan nilai investasi Rp250 miliar," paparnya.
Menurut Gamalis, sejumlah proyek tersebut telah masuk dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim.
"Kami hanya meminta kejelasan sejauh mana perubahan modal dasar dan manajemen tata kelola perusahaan yang mampu mendorong keberhasilan rencana investasi," tambahnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Gamalis yang dihubungi di Samarinda, Minggu, mengharapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perda Provinsi Kaltim Nomor 8 Tahun 2002 terkait pembentukan Perusda Kelistrikan dapat segera disahkan.
"Perubahan perda itu menyangkut perubahan modal dasar dan manajemen tata kelola perusahaan agar lebih maju dan memberikan kontribusi bagi pembangunan di Kalimantan Timur," kata Gamalis menanggapi keberadaan Perusda Kelistrikan Kaltim.
Meski demikian, Gamalis yang juga anggota Komisi DPRD Kaltim ini mengakui ada beberapa persoalan yang perlu diklarifikasi oleh Pemerintah Provinsi Kaltim terkait ketenagalistrikan.
Ia juga mempertanyakan mengenai perkembangan pembangunan infrastruktur Kaltim, khususnya berkaitan ketenagalistrikan, baik pembangkit listrik maupun jaringan transmisi.
Dalam rencana 2016-2019, Perusda Kelistrikan Kaltim merencanakan investasi sekitar Rp259 miliar untuk pengelolaan sistem kelistrikan mandiri di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy di Kabupaten Kutai Timur.
Selain itu, lanjut Gamalis, juga ada kerja sama dengan PT Kideco Jaya Agung dan mitra kerja lainnya dalam pembangunan PLTU mulut tambang berkapasitas 2x100 MW di lokasi tambang tersebut dengan nilai investasi mencapai Rp3,3 triliun.
"Ada juga jalinan kerja sama dengan perusahaan kelapa sawit dan GIZ untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Bio Gas (PLTBG) dengan memanfaatkan limbah cair hasil proses di areal masing-masing PKS yang ada di Kaltim dengan nilai investasi Rp250 miliar," paparnya.
Menurut Gamalis, sejumlah proyek tersebut telah masuk dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim.
"Kami hanya meminta kejelasan sejauh mana perubahan modal dasar dan manajemen tata kelola perusahaan yang mampu mendorong keberhasilan rencana investasi," tambahnya.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016