Samarinda (ANTARA Kaltim) - Tim World Bank yang diwakili Spesialis Lingkungan ANN Jeannette Glauber didampingi Kepala Pusat Litbang Sosial Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim Bambang Tri Hartono pada Selasa (12/1) berkunjung ke Kaltim untuk menindak lanjuti submisi program pengurangan emisi di Kaltim.
"Kami ingin mengetahui langsung mengenai isu-isu deforestasi dan degradasi hutan. Selain itu, kami juga ingin mengetahui tentang hambatan yang dihadapi serta program yang selama ini berjalan di Kaltim terkait pengurangan emisi karbon," kata Spesialis Lingkungan dari Bank Dunia Ann Jeannete Glauber.
Ann mengatakan, dokumen awal yang menceritakan mengenai rencana program pengurangan emisi di Kaltim sudah diterima Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund yang merupakan suatu program bentukan dari Bank Dunia.
"Indonesia telah mengusulkan Kalimantan Timur sebagai lokasi untuk Program Pengurangan Emisi FCPF Carbon Fund. Kedatangan kami ingin menindak lanjuti program yang telah diusulkan itu," katanya.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menyambut baik tim dari bank dunia beserta rombongan dan juga dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka mempersiapkan dan memberikan supervisi bagi pelaksanaan program pengurangan emisi di Kaltim.
"Khususnya dalam kerangka Program Carbon Fund yang difasilitasi oleh FCPF (Forest Carbon Partnership Facility). Kami bersyukur bahwa dokumen awal telah diserahkan kepada FCPF dan kami berharap dokumen tersebut mendapatkan tanggapan yang positif dan masukan yang konstruktif dari Tim FCPF sehingga kita dapat masuk kepada tahapan-tahapan kerja berikutnya berupa penyusunan dokumen ER-PD (Emissions Reduction Program Document) dan ERPA (Emissions Reduction Payment Agreement) sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan," katanya.
Awang mengatakan, bahwa sejak 1970 hingga saat ini ekonomi Kaltim masih bergantung pada eksploitasi sumberdaya alam. Mulai dari sumberdaya hutan lalu beralih ke minyak dan gas dan kemudian ke batu bara.
Potensi sumber daya alam itu secara berangsur terus menurun. Karena itu, sejak 2008 Kaltim telah melakukan transformasi ekonomi dengan mengalihkan basis pembangunan ekonomi dari sumber daya alam tak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan.
"Upaya transformasi ekonomi hijau itu lebih dikuatkan dengan penetapan visi pembangunan Kaltim 2013-2018 yaitu dengan mewujudkan Kaltim sejahtera yang merata dan berkeadilan berbasis agroindustri dan energi ramah lingkungan," katanya.
Kaltim diharapkan menjadi provinsi yang maju dengan ditopang pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis pertanian dalam arti luas yang tidak cuma menghasilkan produk-produk primer. Akan tetapi, produk-produk olahan dari klaster industri pertanian terintegrasi yang dibangun di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy.
"Untuk hasil produksi minyak, gas dan batu bara, diperoleh nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, Kaltim juga melakukan pengolahan lebih lanjut menjadi produk-produk sekunder dan tersier pada klaster industri gas dan kondensat yang dibangun di Bontang," katanya.(Humas Prov Kaltim/rus).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Kami ingin mengetahui langsung mengenai isu-isu deforestasi dan degradasi hutan. Selain itu, kami juga ingin mengetahui tentang hambatan yang dihadapi serta program yang selama ini berjalan di Kaltim terkait pengurangan emisi karbon," kata Spesialis Lingkungan dari Bank Dunia Ann Jeannete Glauber.
Ann mengatakan, dokumen awal yang menceritakan mengenai rencana program pengurangan emisi di Kaltim sudah diterima Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund yang merupakan suatu program bentukan dari Bank Dunia.
"Indonesia telah mengusulkan Kalimantan Timur sebagai lokasi untuk Program Pengurangan Emisi FCPF Carbon Fund. Kedatangan kami ingin menindak lanjuti program yang telah diusulkan itu," katanya.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menyambut baik tim dari bank dunia beserta rombongan dan juga dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka mempersiapkan dan memberikan supervisi bagi pelaksanaan program pengurangan emisi di Kaltim.
"Khususnya dalam kerangka Program Carbon Fund yang difasilitasi oleh FCPF (Forest Carbon Partnership Facility). Kami bersyukur bahwa dokumen awal telah diserahkan kepada FCPF dan kami berharap dokumen tersebut mendapatkan tanggapan yang positif dan masukan yang konstruktif dari Tim FCPF sehingga kita dapat masuk kepada tahapan-tahapan kerja berikutnya berupa penyusunan dokumen ER-PD (Emissions Reduction Program Document) dan ERPA (Emissions Reduction Payment Agreement) sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan," katanya.
Awang mengatakan, bahwa sejak 1970 hingga saat ini ekonomi Kaltim masih bergantung pada eksploitasi sumberdaya alam. Mulai dari sumberdaya hutan lalu beralih ke minyak dan gas dan kemudian ke batu bara.
Potensi sumber daya alam itu secara berangsur terus menurun. Karena itu, sejak 2008 Kaltim telah melakukan transformasi ekonomi dengan mengalihkan basis pembangunan ekonomi dari sumber daya alam tak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan.
"Upaya transformasi ekonomi hijau itu lebih dikuatkan dengan penetapan visi pembangunan Kaltim 2013-2018 yaitu dengan mewujudkan Kaltim sejahtera yang merata dan berkeadilan berbasis agroindustri dan energi ramah lingkungan," katanya.
Kaltim diharapkan menjadi provinsi yang maju dengan ditopang pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis pertanian dalam arti luas yang tidak cuma menghasilkan produk-produk primer. Akan tetapi, produk-produk olahan dari klaster industri pertanian terintegrasi yang dibangun di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy.
"Untuk hasil produksi minyak, gas dan batu bara, diperoleh nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, Kaltim juga melakukan pengolahan lebih lanjut menjadi produk-produk sekunder dan tersier pada klaster industri gas dan kondensat yang dibangun di Bontang," katanya.(Humas Prov Kaltim/rus).
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016