Bontang (ANTARA Kaltim) - Fraksi Hanura Perjuangan DPRD Kota Bontang mendesak pembentukan panitia khusus terkait kegiatan "Singa Cup" beberapa waktu lalu yang dinilai melanggar kesepakatan Badan Anggaran, karena tercantum dalam batang tubuh APBD 2015.
Ketua Fraksi Hanura DPRD Bontang Arif saat dihubungi Kamis, mengatakan kegiatan Singa Cup yang dilakukan Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Pemuda dan Olahraga telah melanggar kesepakatan, karena sudah dihapus dari pembahasan.
Menurut Arif, Dispora sudah melakukan kegiatan itu dengan baik, namun yang menjadi pertanyaan siapa yang memasukkan kegiatan tersebut tanpa sepengetahuan Badan Anggaran DPRD.
"Dispora sudah melakukan kegiatan itu dengan baik, yang kami pertanyakan siapa dan bagaimana kegiatan Singa Cup itu masuk ke DPA Dispora? Inilah maksud kita untuk membentuk pansus, untuk menguak hal itu supaya terang," kata Arif.
Beberapa waktu lalu, Kadispora Bontang Bambang Cipto Mulyono mengklarifikasi kegiatan yang masuk dalam Daftar Pengeluaran Anggaran (DPA), sehingga Dispora harus melaksanakan, karena jika tidak tentu akan berimbas ke silpa (sisa lebih penggunaan anggaran)
"Kalau saya tidak melaksanakan kegiatan itu, tentunya ada konsekuensinya sebagai kepala dinas. Yang jelas, apa yang tertuang di dalam DPA kita harus laksanakan dan itu sudah tanggung jawab kami sebagai pelaksana," kata Bambang.
Arif mengemukakan, selain menelusuri dugaan temuan itu, fraksinya juga berharap pembentukan pansus untuk menjaga nama baik lembaga DPRD Bontang, karena legislatif memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.
"Kalau hal ini kita biarkan, pemerintah sama saja tidak menghargai DPRD dan akan kembali terulang. Ini tidak boleh terjadi," tegasnya.
Arif mengakui telah mendapat dukungan dua fraksi lainnya untuk mendesak pembentukan pansus Singa Cup. Namun, masih ada perbedaan anggapan terhadap kapan usulan itu digulirkan dan diserahkan ke pimpinan DPRD karena beberapa fraksi belum memberikan keputusan soal setuju atau tidaknya membentuk pansus.
"Sampai saat ini masih menunggu hasil kajian dari laporan komisi I. Nantinya, laporan itu akan diserahkan oleh pimpinan dewan ke seluruh fraksi. Kami harap bisa dalam waktu dekat ini," tandasnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Ketua Fraksi Hanura DPRD Bontang Arif saat dihubungi Kamis, mengatakan kegiatan Singa Cup yang dilakukan Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Pemuda dan Olahraga telah melanggar kesepakatan, karena sudah dihapus dari pembahasan.
Menurut Arif, Dispora sudah melakukan kegiatan itu dengan baik, namun yang menjadi pertanyaan siapa yang memasukkan kegiatan tersebut tanpa sepengetahuan Badan Anggaran DPRD.
"Dispora sudah melakukan kegiatan itu dengan baik, yang kami pertanyakan siapa dan bagaimana kegiatan Singa Cup itu masuk ke DPA Dispora? Inilah maksud kita untuk membentuk pansus, untuk menguak hal itu supaya terang," kata Arif.
Beberapa waktu lalu, Kadispora Bontang Bambang Cipto Mulyono mengklarifikasi kegiatan yang masuk dalam Daftar Pengeluaran Anggaran (DPA), sehingga Dispora harus melaksanakan, karena jika tidak tentu akan berimbas ke silpa (sisa lebih penggunaan anggaran)
"Kalau saya tidak melaksanakan kegiatan itu, tentunya ada konsekuensinya sebagai kepala dinas. Yang jelas, apa yang tertuang di dalam DPA kita harus laksanakan dan itu sudah tanggung jawab kami sebagai pelaksana," kata Bambang.
Arif mengemukakan, selain menelusuri dugaan temuan itu, fraksinya juga berharap pembentukan pansus untuk menjaga nama baik lembaga DPRD Bontang, karena legislatif memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.
"Kalau hal ini kita biarkan, pemerintah sama saja tidak menghargai DPRD dan akan kembali terulang. Ini tidak boleh terjadi," tegasnya.
Arif mengakui telah mendapat dukungan dua fraksi lainnya untuk mendesak pembentukan pansus Singa Cup. Namun, masih ada perbedaan anggapan terhadap kapan usulan itu digulirkan dan diserahkan ke pimpinan DPRD karena beberapa fraksi belum memberikan keputusan soal setuju atau tidaknya membentuk pansus.
"Sampai saat ini masih menunggu hasil kajian dari laporan komisi I. Nantinya, laporan itu akan diserahkan oleh pimpinan dewan ke seluruh fraksi. Kami harap bisa dalam waktu dekat ini," tandasnya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016