Sibolga (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal
Ramli menilai kasus yang membelit mantan Ketua DPR Setya Novanto
merupakan pelajaran agar bisa memisahkan kepentingan umum dan pribadi,
dan hendaknya pejabat tidak sibuk berdagang kekuasaan.
Setelah menyerahkan Kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk 1.000 nelayan Sibolga dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga, Kamis, Rizal memberikan apresiasi atas keputusan Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatannya.
"Kami terima kasih Saudara Novanto akhirnya mengundurkan diri, karena hukuman moral dari rakyat itu nilainya sangat tinggi. Mudah-mudahan jadi pelajaran agar para pejabat belajar untuk memisahkan diri, kalau mau jadi pengusaha ya pengusaha. Kalau jadi pejabat ya jadi pejabat," katanya.
Menurut dia, yang saat ini merusak Indonesia adalah pejabat yang terus bertindak sebagai pengusaha.
"Kalau mau jadi pengusaha kita bantu, tapi kalau mau jadi pejabat ya jangan dagangkan kekuasaan itu. Ini yang merusak Indonesia," katanya.
Kasus pencatutan nama Presiden Jokowi dalam upaya perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia, menurut Rizal bagaikan sinetron perkelahian antargeng.
"Ini istilah saya, adalah jurus memancing ular-ular keluar dari sarangnya. Kalau sudah pada keluar, kita tepokin satu-satu nanti," tambahnya.
Rizal menegaskan, para elite yang memperebutkan saham itu sama sekali tidak memiliki hak atas pengelolaan tambang di Papua.
"Itu bukan hak dia, melainkan hak rakyat Indonesia. Jadi, mudah-mudahan pelajaran ini, kasus kemunduran Novanto, memberikan pelajaran supaya pejabat memisahkan diri. Jadi pejabat yang baik, ladeni rakyat, jangan jadi sibuk dagang kekuasaan," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Setelah menyerahkan Kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk 1.000 nelayan Sibolga dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga, Kamis, Rizal memberikan apresiasi atas keputusan Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatannya.
"Kami terima kasih Saudara Novanto akhirnya mengundurkan diri, karena hukuman moral dari rakyat itu nilainya sangat tinggi. Mudah-mudahan jadi pelajaran agar para pejabat belajar untuk memisahkan diri, kalau mau jadi pengusaha ya pengusaha. Kalau jadi pejabat ya jadi pejabat," katanya.
Menurut dia, yang saat ini merusak Indonesia adalah pejabat yang terus bertindak sebagai pengusaha.
"Kalau mau jadi pengusaha kita bantu, tapi kalau mau jadi pejabat ya jangan dagangkan kekuasaan itu. Ini yang merusak Indonesia," katanya.
Kasus pencatutan nama Presiden Jokowi dalam upaya perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia, menurut Rizal bagaikan sinetron perkelahian antargeng.
"Ini istilah saya, adalah jurus memancing ular-ular keluar dari sarangnya. Kalau sudah pada keluar, kita tepokin satu-satu nanti," tambahnya.
Rizal menegaskan, para elite yang memperebutkan saham itu sama sekali tidak memiliki hak atas pengelolaan tambang di Papua.
"Itu bukan hak dia, melainkan hak rakyat Indonesia. Jadi, mudah-mudahan pelajaran ini, kasus kemunduran Novanto, memberikan pelajaran supaya pejabat memisahkan diri. Jadi pejabat yang baik, ladeni rakyat, jangan jadi sibuk dagang kekuasaan," katanya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015