Bontang (ANTARA Kaltim) - Komisi III DPRD Kota Bontang mengadakan rapat dengar pendapat dengan lembaga dan instansi terkait untuk mengklarifikasi kasus tewasnya empat orang anak saat berenang di folder atau kolam resapan air milik Yayasan Kesejahteraan Hari Tua PT Pupuk Kaltim beberapa waktu lalu.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Bontang Rustam HS, Senin (23/11), dihadiri pengurus YKHT, pejabat Dinas Tata Ruang Kota Abdul Rifai dan Sekretarisnya Maksi Dwiyanto, Badan Lingkungan Hidup, camat, dan lurang setempat.
Dalam kesempatan itu, Rustam meminta penjelasan pengurus YKHT mengenai penyebab tenggelamnya empat orang anak di folder galian itu pada 15 Oktober 2015.
"Kita ingin kejelasan bagaimana kolam maut itu sampai menghilangkan empat nyawa bocah perempuan secara beruntun, apakah memang tidak ada pengaman di areal pekerjaan itu?," katanya.
Pengurus YKHT Nugroho mengatakan bahwa saat penggalian telah dipasang tanda larangan untuk tidak bermain atau berenang di areal itu. Kejadian tenggelamnya empat bocah itu saat hari libur, ketika tidak ada pekerja di lokasi.
Sebelum melakukan penggalian folder, lanjut Nugroho, pihaknya telah berkoordinasi dan mempresentasikan pekerjaan itu kepada Dinas Tata Ruang Kota Bontang, karena penggalian folder itu juga untuk pencegahan banjir di wilayah sekitar.
"Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Tata Kota dan DPU Bontang, karena niat kami ingin membantu warga setempat yang kerap kebanjiran ketika musim hujan tiba," katanya.
Saat sesi tanya jawab terungkap bahwa YKHT belum mendapatkan izin tertulis dari DTRK dan DP, namun tetap melanjutkan pekerjaan tersebut.
"Yang menjadi pertanyaan, kenapa pihak YKHT berani melakukan pekerjaan itu tanpa izin dari pihak berwenang," imbuh Rustam.
Pengurus YKHT mengaku sempat ada rekomendasi tapi secara lisan, karena rencananya jika pekerjaan resapan air itu selesai akan dihibahkan kepada pemerintah kota.
Pejabat DTRK Abdul Rifai mengatakan YKHT telah mengirimkan surat dan melakukan presentasi terkait pekerjaan folder itu, namun instansinya menyarankan untuk melakukan koordinasi dengan Badan lingkungan Hidup dan DPU.
Anggota Komisi III DPRD Bontang Suhud Harianto mempertanyakan pengamanan pekerjaan folder itu, karena lokasinya dekat permukiman warga.
"Apakah pekerjaan folder itu sudah mengedepankan 'safety', minimal ada pagar keliling karena daerah itu adalah permukiman," katanya.
Rustam HS mengapresiasi niat baik YKHT untuk menghibahkan lahan folder kepada pemkot, namun menyayangkan keteledoran YKHT dalam koordinasi dengan pihak terkait sehingga galian itu menelan korban jiwa.
"Insiden tewasnya empat bocah itu menjadi kewenangan polisi untuk menyelidiki, sementara kami hanya melakukan penelusuran untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat," tambahnya. (Adv/*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Bontang Rustam HS, Senin (23/11), dihadiri pengurus YKHT, pejabat Dinas Tata Ruang Kota Abdul Rifai dan Sekretarisnya Maksi Dwiyanto, Badan Lingkungan Hidup, camat, dan lurang setempat.
Dalam kesempatan itu, Rustam meminta penjelasan pengurus YKHT mengenai penyebab tenggelamnya empat orang anak di folder galian itu pada 15 Oktober 2015.
"Kita ingin kejelasan bagaimana kolam maut itu sampai menghilangkan empat nyawa bocah perempuan secara beruntun, apakah memang tidak ada pengaman di areal pekerjaan itu?," katanya.
Pengurus YKHT Nugroho mengatakan bahwa saat penggalian telah dipasang tanda larangan untuk tidak bermain atau berenang di areal itu. Kejadian tenggelamnya empat bocah itu saat hari libur, ketika tidak ada pekerja di lokasi.
Sebelum melakukan penggalian folder, lanjut Nugroho, pihaknya telah berkoordinasi dan mempresentasikan pekerjaan itu kepada Dinas Tata Ruang Kota Bontang, karena penggalian folder itu juga untuk pencegahan banjir di wilayah sekitar.
"Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Tata Kota dan DPU Bontang, karena niat kami ingin membantu warga setempat yang kerap kebanjiran ketika musim hujan tiba," katanya.
Saat sesi tanya jawab terungkap bahwa YKHT belum mendapatkan izin tertulis dari DTRK dan DP, namun tetap melanjutkan pekerjaan tersebut.
"Yang menjadi pertanyaan, kenapa pihak YKHT berani melakukan pekerjaan itu tanpa izin dari pihak berwenang," imbuh Rustam.
Pengurus YKHT mengaku sempat ada rekomendasi tapi secara lisan, karena rencananya jika pekerjaan resapan air itu selesai akan dihibahkan kepada pemerintah kota.
Pejabat DTRK Abdul Rifai mengatakan YKHT telah mengirimkan surat dan melakukan presentasi terkait pekerjaan folder itu, namun instansinya menyarankan untuk melakukan koordinasi dengan Badan lingkungan Hidup dan DPU.
Anggota Komisi III DPRD Bontang Suhud Harianto mempertanyakan pengamanan pekerjaan folder itu, karena lokasinya dekat permukiman warga.
"Apakah pekerjaan folder itu sudah mengedepankan 'safety', minimal ada pagar keliling karena daerah itu adalah permukiman," katanya.
Rustam HS mengapresiasi niat baik YKHT untuk menghibahkan lahan folder kepada pemkot, namun menyayangkan keteledoran YKHT dalam koordinasi dengan pihak terkait sehingga galian itu menelan korban jiwa.
"Insiden tewasnya empat bocah itu menjadi kewenangan polisi untuk menyelidiki, sementara kami hanya melakukan penelusuran untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat," tambahnya. (Adv/*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015