Bontang (ANTARA Kaltim) - Panitia Khusus DPRD Bontang tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota 2010-2015 terus menelusuri data temuan dengan memanggil dinas terkait untuk meminta klarifikasi terkait kemajuan pekerjaan dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
Ketua Pansus LKPj DPRD Bontang Bilher Hutahean di Bontang, Rabu, mengatakan beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) telah dipanggil untuk diminta penjelasan mengenai program dan pekerjaan fisik, apakah sudah sesuai dengan yang tertuang dalam LPKj.
"Pansus LKPj ini dibentuk untuk menelusuri satu persatu SKPD terkait dengan melakukan klarifikasi beberapa pekerjaan fisik dan kegiatan yang telah dilakukan pemerintah. Namun, saat ini kami masih belum menyimpulkan secara detail karena beberapa SKPD terkait belum kami klarifikasi," kata Bilher.
Ia pesimistis dengan hasil sementara klarifikasi beberapa SKPD terkait, salah satunya Dinas Pendidikan yang saat ini masih sebagai penyumbang terbesar sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) dan berpotensi menimbulkan silpa sangat besar di tahun 2015.
"Dari beberapa SKPD, termasuk Dinas Pendidikan yang sangat besar alokasi anggarannya, namun progres saat semester pertama baru mencapai realisasi sekitar 28,15 persen," katanya.
Selain Dinas Pendidikan, dari hasil penelusuran pansus, pada Dinas Perikanan, Keluatan dan Pertanian (DPKP) juga ditemukan beberapa dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) yang tidak sinkron dengan laporan pemerintah.
"Bontang sangat kecil yang menjadi pertimbangan pusat untuk meluncurkan DAK. Berdasarkan data, DAK tahun 2015 memang baru sekitar 25 persen pekerjaan fisiknya, yaitu proyek pembuatan transportasi laut di DPKP," ujarnya.
Bilher menilai dalam hal pertanggungjawaban, pihaknya akan meminta klarifiikasi lebih dalam, karena dana APBN dan APBD pertanggungjawabannya agak berbeda.
"Ini juga yang menjadi pertanyaan, karena pansus menemukan sejumlah dana dari pusat dan daerah dijadikan satu paket. Ini juga yang membingungkan, seperti apa laporan pertanggungjawabannya. Namun, saat ini kesimpulan terakhir belum kami dapatkan karena masih melakukan penelusuran beberapa SKPD terkait," katanya.
Dari beberapa catatan penting sementara, Pansus LKPj menilai potensi silpa sangat besar karena beberapa faktor positif dan negatif.
"Memang potensi silpa sangat besar tahun ini, karena beberapa temuan pansus LKPj setelah dilakukan penelusuran. Sementara empat SKPD masih ditemukan rata-rata progres pekerjaan di bawah 50 persen dari target 100 persen, sedangkan dari estimasi waktu sangat tidak mungkin akan teralisasi karena waktu tinggal satu bulan," tandasnya. (Adv/*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015