Samarinda (ANTARA Kaltim) - Sebanyak 80 lurah di Provinsi Kalimantan Timur mengikuti pelatihan penguatan manajemen kelurahan, agar semakin mampu memahami kebijakan pemerintah guna mendorong peningkatan pelayanan kepada masarakat.
"Kami ingin mewujudkan desa/kelurahan mandiri untuk menuju Kaltim Maju 2018. Pelatihan ini merupakan salah satu proses untuk mencapainya," ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kaltim Moh Jauhar Efendi di Samarinda, Selasa.
Hal itu dikatakannya saat membuka acara itu di Swill Belt Hotel. Hadir sebagai nara sumber dalam kegiatan yang berlangsung tiga hari hingga 8 Oktober itu antara lain Guru Besar Universita Padjajaran Prof Budiman Rusli, pejabat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kaltim Irfan Mulia.
Menurutnya, pelatihan tersebut sesuai dengan misi keempat Pemprov Kaltim, yakni menciptakan pemerintahan yang baik dan melakukan reformasi birokrasi.
Melalui reformasi birokrasi, lanjut dia, akan tertata sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga akan tercipta birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkarakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 73/2005 tentang Kelurahan, kemudian PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka kelurahan merupakan SKPD tersendiri yang menjadi bagian dari perangkat daerah.
"Seiring terbitnya UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka lurah merupakan perangkat di kecamatan yang bertugas membantu camat melaksanakan pemberdayaan masyarakat, pelayanan, dan lainnya, sedangkan menyangkut angaran kelurahan dimasukkan dalam kecamatan," kata Jauhar.
Sementara itu, Kabid Pemerintahan Desa BPMPD Kaltim Riani Tisnadewi mengatakan, materi yang disajikan dalam pelatihan tersebut antara lain mengenai arah kebijakan pemerintah, teknik penyusunan rencana strategis, penataan pemerintahan keluarahan, dan indikator kelurahan.
Sedangkan untuk metode pelatihannya, menggunakan pembelajaran andragog yang berupa ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelompok.
"Jumlah pesertanya sebanyak 80 orang baik lurah maupun sekretaris lurah, mereka berasal dari lima kabupaten dan tiga kota. 80 perserta tersebut dibagi menjadi dua kelas. Setelah pelatihan ini, tentu kami berharap mereka bisa profesinal dalam menerapkan manajemen kelurahan," kata Riani. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Kami ingin mewujudkan desa/kelurahan mandiri untuk menuju Kaltim Maju 2018. Pelatihan ini merupakan salah satu proses untuk mencapainya," ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kaltim Moh Jauhar Efendi di Samarinda, Selasa.
Hal itu dikatakannya saat membuka acara itu di Swill Belt Hotel. Hadir sebagai nara sumber dalam kegiatan yang berlangsung tiga hari hingga 8 Oktober itu antara lain Guru Besar Universita Padjajaran Prof Budiman Rusli, pejabat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kaltim Irfan Mulia.
Menurutnya, pelatihan tersebut sesuai dengan misi keempat Pemprov Kaltim, yakni menciptakan pemerintahan yang baik dan melakukan reformasi birokrasi.
Melalui reformasi birokrasi, lanjut dia, akan tertata sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga akan tercipta birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkarakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 73/2005 tentang Kelurahan, kemudian PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka kelurahan merupakan SKPD tersendiri yang menjadi bagian dari perangkat daerah.
"Seiring terbitnya UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka lurah merupakan perangkat di kecamatan yang bertugas membantu camat melaksanakan pemberdayaan masyarakat, pelayanan, dan lainnya, sedangkan menyangkut angaran kelurahan dimasukkan dalam kecamatan," kata Jauhar.
Sementara itu, Kabid Pemerintahan Desa BPMPD Kaltim Riani Tisnadewi mengatakan, materi yang disajikan dalam pelatihan tersebut antara lain mengenai arah kebijakan pemerintah, teknik penyusunan rencana strategis, penataan pemerintahan keluarahan, dan indikator kelurahan.
Sedangkan untuk metode pelatihannya, menggunakan pembelajaran andragog yang berupa ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelompok.
"Jumlah pesertanya sebanyak 80 orang baik lurah maupun sekretaris lurah, mereka berasal dari lima kabupaten dan tiga kota. 80 perserta tersebut dibagi menjadi dua kelas. Setelah pelatihan ini, tentu kami berharap mereka bisa profesinal dalam menerapkan manajemen kelurahan," kata Riani. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015