Bontang (ANTARA Kaltim) - Fraksi Nasdem DPRD Kota Bontang mengusulkan agar dana program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR bisa mencakup peningkatan sektor usaha mikro kecil dan menengah, karena selama ini permodalan sektor tersebut belum berjalan optimal.
Ketua Fraksi Nasdem DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang, Selasa, mengemukakan peningkatan dan pemberlakuan dana bergulir CSR sebenarnya belum berjalan dengan maksimal dan hingga kini belum pernah ada laporan mengenai jumlah dana CSR yang disalurkan perusahaan di Bontang.
"Memang diperlukan sinergi antara pemerintah dan perusahaan dalam penggunaan dana CSR, yang seharusnya dapat menopang beban pemerintah sehingga keseimbangan dapat terjalin," kata Bakhtiar.
Berdasarkan keterangan, sejumlah pelaku UMKM mengungkapkan masih minimnya bantuan permodalan dari perusahaan, padahal dana tersebut adalah dana yang harus dikembalikan. Artinya setiap tahun pelaku UMKM itu harusnya meningkat bukan malah menurun.
"Inilah yang menjadi pertanyaan kita di DPRD karena dana bergulir yang digelontorkan perusahaan kepada pelaku UMKM itu kan dikembalikan, otomatis UMKM juga meningkat seiring perkembangannya," katanya.
Bakhtiar berharap ada transparansi forum CSR dan menjelaskan keberhasilan yang dikembangkan sehingga DPRD bisa menjelaskan ke masyarakat.
"Kalau dana CSR dikelola dengan baik, tentu warga Bontang khususnya pelaku UMKM akan merasakan dampak peningkatan ekonomi secara berkelanjutan dan dapat mengurangi pengangguran," tegasnya.
Selain dengan bentuk bantuan kepada pelaku UMKM, Bakhtiar juga menyesalkan beberapa bangunan sekolah khususnya di daerah pesisir yang belum tersentuh dengan baik.
"Misalnya beberapa sekolah dan bantuan transportasi ke pulau-pulau di wilayah perairan Bontang, seharusnya pihak perusahaan punya kepedulian bagaimana membantu pemerintah dalam memenuhi harapan masyarakat dengan menggunakan dana CSR itu," ujarnya. (Adv/*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Ketua Fraksi Nasdem DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang, Selasa, mengemukakan peningkatan dan pemberlakuan dana bergulir CSR sebenarnya belum berjalan dengan maksimal dan hingga kini belum pernah ada laporan mengenai jumlah dana CSR yang disalurkan perusahaan di Bontang.
"Memang diperlukan sinergi antara pemerintah dan perusahaan dalam penggunaan dana CSR, yang seharusnya dapat menopang beban pemerintah sehingga keseimbangan dapat terjalin," kata Bakhtiar.
Berdasarkan keterangan, sejumlah pelaku UMKM mengungkapkan masih minimnya bantuan permodalan dari perusahaan, padahal dana tersebut adalah dana yang harus dikembalikan. Artinya setiap tahun pelaku UMKM itu harusnya meningkat bukan malah menurun.
"Inilah yang menjadi pertanyaan kita di DPRD karena dana bergulir yang digelontorkan perusahaan kepada pelaku UMKM itu kan dikembalikan, otomatis UMKM juga meningkat seiring perkembangannya," katanya.
Bakhtiar berharap ada transparansi forum CSR dan menjelaskan keberhasilan yang dikembangkan sehingga DPRD bisa menjelaskan ke masyarakat.
"Kalau dana CSR dikelola dengan baik, tentu warga Bontang khususnya pelaku UMKM akan merasakan dampak peningkatan ekonomi secara berkelanjutan dan dapat mengurangi pengangguran," tegasnya.
Selain dengan bentuk bantuan kepada pelaku UMKM, Bakhtiar juga menyesalkan beberapa bangunan sekolah khususnya di daerah pesisir yang belum tersentuh dengan baik.
"Misalnya beberapa sekolah dan bantuan transportasi ke pulau-pulau di wilayah perairan Bontang, seharusnya pihak perusahaan punya kepedulian bagaimana membantu pemerintah dalam memenuhi harapan masyarakat dengan menggunakan dana CSR itu," ujarnya. (Adv/*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015