Bontang (ANTARA Kaltim) - DPRD Kota Bontang akan mengawal usulan alokasi bantuan keuangan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada 2016, setelah pada APBD-P 2015 tidak memperoleh bantuan karena kondisi fiskal atau keuangan provinsi yang sedang defisit.
Ketua DPRD Kota Bontang Kaharuddin Jafar yang dihubungi di Bontang, Kamis, menjelaskan pihaknya memahami nihilnya alokasi bantuan keuangan untuk Kota Bontang pada APBD-P Kaltim 2015, tetapi tahun depan diharapkan bisa terealisasi melalui APBD murni.
"Penggunaan APBD-P di daerah memang sangat rawan, apalagi dalam pekerjaan fisik. Kemungkinan pemprov mempertimbangkan sisa waktu pengerjaan kegiatan dengan masa jabatan wali kota, apakah mencukup atau tidak, karena kalau fisik harus dilelang. Namun, sebenarnya yang perlu dimaksimalkan adalah bantuan keuangan di APBD murni," katanya.
Mengenai kepastian maksimalnya bantuan keuangan tersebut, Keharuddin mengatakan DPRD dan Pemkot Bontang sepakat untuk mengawal usulan-usulan yang disampaikan ke provinsi.
"Kami meminta agar Pemkot Bontang terus melakukan komunikasi. Selain itu, DPRD juga akan berupaya untuk bekerja sama dengan DPRD Kaltim," tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang Zulkifli mengatakan ada tiga indikator yang mendasari Pemprov Kaltim tidak mengucurkan anggaran.
"Pertama adalah kapasitas fiskal di daerah. Kedua, serapan anggaran, dan ketiga yakni keselarasan program usulan dengan program prioritas pemprov. Silpa bukan indikator penilaian realisasi bantuan keuangan dari APBD-P 2015, melainkan tiga indikator tersebut," jelas Zulkifli,
Ia mengakui kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan daerah memang relatif lebih kecil dibanding kota/kabupaten penerima bantuan keuangan Kaltim.
Sedangkan serapan anggaran daerah tentu banyak faktor dan indikatornya, seperti sejumlah proyek pembangunan yang terkendala pembebasan lahan, serta dianggap belum sejalan dengan program prioritas Pemprov Kaltim.
"Padahal, pemkot sudah mengusulkan bantuan keuangan sebesar Rp70,9 miliar. Di bidang fisik misalnya, alokasi dana untuk proyek peningkatan kawasan Hop senilai Rp10 miliar. Selain itu, bidang kesejahteraan rakyat dan ekonomi," katanya.
Berbeda dengan APBD murni 2015, dimana Bontang masih memperoleh alokasi Rp51,4 miliar dari Pemprov Kaltim.
Sementara tudingan silpa sebagai biang luputnya bantuan, Zulkifli membantah dengan tegas, karena masih ada sejumlah daerah penerima bantuan juga memiliki nilai silpa lebih besar dari Bontang.
Semisal, Kota Balikpapan dengan silpa sekitar Rp933 miliar, Kabupaten Kutai Timur Rp429 miliar, Kota Samarinda Rp485 miliar, dan terbesar Kabupaten Berau yang silpanya mencapai Rp1,6 triliun.
"Harap dicatat, bantuan keuangan bisa diterima daerah ketika mendapat dukungan Pemprov dan DPRD Kaltim. Kalau tidak ada, tentu tidak akan dapat kucuran anggaran," tandasnya. (Adv/*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Ketua DPRD Kota Bontang Kaharuddin Jafar yang dihubungi di Bontang, Kamis, menjelaskan pihaknya memahami nihilnya alokasi bantuan keuangan untuk Kota Bontang pada APBD-P Kaltim 2015, tetapi tahun depan diharapkan bisa terealisasi melalui APBD murni.
"Penggunaan APBD-P di daerah memang sangat rawan, apalagi dalam pekerjaan fisik. Kemungkinan pemprov mempertimbangkan sisa waktu pengerjaan kegiatan dengan masa jabatan wali kota, apakah mencukup atau tidak, karena kalau fisik harus dilelang. Namun, sebenarnya yang perlu dimaksimalkan adalah bantuan keuangan di APBD murni," katanya.
Mengenai kepastian maksimalnya bantuan keuangan tersebut, Keharuddin mengatakan DPRD dan Pemkot Bontang sepakat untuk mengawal usulan-usulan yang disampaikan ke provinsi.
"Kami meminta agar Pemkot Bontang terus melakukan komunikasi. Selain itu, DPRD juga akan berupaya untuk bekerja sama dengan DPRD Kaltim," tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang Zulkifli mengatakan ada tiga indikator yang mendasari Pemprov Kaltim tidak mengucurkan anggaran.
"Pertama adalah kapasitas fiskal di daerah. Kedua, serapan anggaran, dan ketiga yakni keselarasan program usulan dengan program prioritas pemprov. Silpa bukan indikator penilaian realisasi bantuan keuangan dari APBD-P 2015, melainkan tiga indikator tersebut," jelas Zulkifli,
Ia mengakui kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan daerah memang relatif lebih kecil dibanding kota/kabupaten penerima bantuan keuangan Kaltim.
Sedangkan serapan anggaran daerah tentu banyak faktor dan indikatornya, seperti sejumlah proyek pembangunan yang terkendala pembebasan lahan, serta dianggap belum sejalan dengan program prioritas Pemprov Kaltim.
"Padahal, pemkot sudah mengusulkan bantuan keuangan sebesar Rp70,9 miliar. Di bidang fisik misalnya, alokasi dana untuk proyek peningkatan kawasan Hop senilai Rp10 miliar. Selain itu, bidang kesejahteraan rakyat dan ekonomi," katanya.
Berbeda dengan APBD murni 2015, dimana Bontang masih memperoleh alokasi Rp51,4 miliar dari Pemprov Kaltim.
Sementara tudingan silpa sebagai biang luputnya bantuan, Zulkifli membantah dengan tegas, karena masih ada sejumlah daerah penerima bantuan juga memiliki nilai silpa lebih besar dari Bontang.
Semisal, Kota Balikpapan dengan silpa sekitar Rp933 miliar, Kabupaten Kutai Timur Rp429 miliar, Kota Samarinda Rp485 miliar, dan terbesar Kabupaten Berau yang silpanya mencapai Rp1,6 triliun.
"Harap dicatat, bantuan keuangan bisa diterima daerah ketika mendapat dukungan Pemprov dan DPRD Kaltim. Kalau tidak ada, tentu tidak akan dapat kucuran anggaran," tandasnya. (Adv/*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015