Bontang (Antara Kaltim) - Anggota DPRD Kota Bontang Suhut Harianto juga disambati persoalan sarana air bersih dan listrik saat melakukan reses di Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, akhir pekan lalu.
Suhut yang tergabung di Fraksi Demokrasi Pembangunan Sejahtera DPRD Bontang, Rabu, mengemukakan masalah listrik dan air bersih paling banyak menjadi keluhan warga untuk segera ditindaklanjuti.
"Warga berharap pelayanan kebutuhan dasar seperti listrik dan air bersih bisa segera tertangani," ujarnya.
Menurut ia, ketersediaan listrik dan sarana air bersih menjadi kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus tolak ukur bagi calon investor untuk masuk ke Bontang.
"Kalau fasilitas listrik dan air bersih tidak tersedia, tentu calon investor ragu untuk berinvestasi. Padahal, jika investor masuk, perekonomian Bontang akan lebih berkembang," ujarnya.
Selain listrik dan air bersih, persoalan lain yang mengemuka dalam kegiatan reses adalah pelayanan Kantor Kelurahan Berbas Pantai yang sempat terhenti, karena kasus sengketa lahan.
Masalah ini akan ditanyakan ke instansi terkait, sejauh mana kelanjutannya mengingat sudah ada putusan hukum tetap yang memenangkan Pemkot Bontang.
"Pembangunan memang seharusnya sudah bisa dilakukan. Akan tetapi, jika dimulai di tahun ini dikhawatirkan waktu yang tersisa hingga masa penggunaan anggaran tidak cukup untuk menyelesaikan pembangunan. Saya dan teman-teman di DPRD mendesak agar pembangunan itu diprioritaskan pada tahun depan," jelasnya.
Selain itu, masyarakat juga berharap pengembangan taman mangrove di Kelurahan Berebas Pantai, karena selain menjadi kawasan pelestarian, lokasi tersebut juga menjadi wisata kuliner yang sering dikunjungi warga.
"Wisata kuliner itu ikut menunjang ekonomi masyarakat. Itu sebabnya, pemkot diminta untuk melakukan pembenahan fasilitas di lokasi tersebut," tambahnya.
"Nantinya semua usulan dari masyarakat akan dibahas untuk diusulkan dalam pembahasan APBD tahun depan. Kalau realisasi pada tahun ini merupakan hasil reses di tahun sebelumnya," jelas politisi Partai Demokrat ini. (Adv/*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Suhut yang tergabung di Fraksi Demokrasi Pembangunan Sejahtera DPRD Bontang, Rabu, mengemukakan masalah listrik dan air bersih paling banyak menjadi keluhan warga untuk segera ditindaklanjuti.
"Warga berharap pelayanan kebutuhan dasar seperti listrik dan air bersih bisa segera tertangani," ujarnya.
Menurut ia, ketersediaan listrik dan sarana air bersih menjadi kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus tolak ukur bagi calon investor untuk masuk ke Bontang.
"Kalau fasilitas listrik dan air bersih tidak tersedia, tentu calon investor ragu untuk berinvestasi. Padahal, jika investor masuk, perekonomian Bontang akan lebih berkembang," ujarnya.
Selain listrik dan air bersih, persoalan lain yang mengemuka dalam kegiatan reses adalah pelayanan Kantor Kelurahan Berbas Pantai yang sempat terhenti, karena kasus sengketa lahan.
Masalah ini akan ditanyakan ke instansi terkait, sejauh mana kelanjutannya mengingat sudah ada putusan hukum tetap yang memenangkan Pemkot Bontang.
"Pembangunan memang seharusnya sudah bisa dilakukan. Akan tetapi, jika dimulai di tahun ini dikhawatirkan waktu yang tersisa hingga masa penggunaan anggaran tidak cukup untuk menyelesaikan pembangunan. Saya dan teman-teman di DPRD mendesak agar pembangunan itu diprioritaskan pada tahun depan," jelasnya.
Selain itu, masyarakat juga berharap pengembangan taman mangrove di Kelurahan Berebas Pantai, karena selain menjadi kawasan pelestarian, lokasi tersebut juga menjadi wisata kuliner yang sering dikunjungi warga.
"Wisata kuliner itu ikut menunjang ekonomi masyarakat. Itu sebabnya, pemkot diminta untuk melakukan pembenahan fasilitas di lokasi tersebut," tambahnya.
"Nantinya semua usulan dari masyarakat akan dibahas untuk diusulkan dalam pembahasan APBD tahun depan. Kalau realisasi pada tahun ini merupakan hasil reses di tahun sebelumnya," jelas politisi Partai Demokrat ini. (Adv/*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015