Fraksi Hanura Kawal Rekomendasi Pansus P2APBD

Bontang (Antara Kaltim) - Sekretaris Fraksi Hanura DPRD Kota Bontang, Kalimantan Timur, Arif menyatakan fraksinya akan mengawal lima rekomendasi dari Pansus P2APBD kepada pemkot sebagai bahan evaluasi agar tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI.

"Melalui paripurna kita sudah laporkan bahwa sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa positif dan negatif secara garis besar lebih cenderung ke silpa negatif, sehingga fakta ini menjadi tantangan besar bagi pemkot ke depannya," kata Arif di Bontang, Jumat.

Arif memaparkan dari lima catatan penting itu, antara lain pemkot diminta mengevaluasi program kegiatan agar target pelaksanaan kegiatan dapat terealisasi secara maksimal.

Poin kedua adalah pengelolaan aset daerah harus dapat dimaksimalkan tugas pokok dan fungsinya, sehingga di kemudian hari tidak terjadi lagi kendala pada saat pembangunan untuk fasilitas publik.

Selanjutnya, akuntabilias dan transparansi pengelolaan keuangan daerah harus menjadi basis utama dalam penerapan "good goverment" dan sebaiknya pemkot melakukan langkah-langka konkrit, strategis dan konsisten.

Poin keempat adalah dari hasil temuan BPK RI, semua rekomendasi tersebut ke depannya tidak terjadi lagi yang berpotensi merugikan negara. Sedangkan poin kelima juga terkait sumber daya manusia merupakan kunci utama dalam menentukan perencanaan program atau kegiatan sehingga target dapat terealisasi sesuai harapan.

"Dari dasar itulah pemkot harus mengevaluasi program pemerintah dan berharap ke depan tidak terulang lagi," paparnya. (Adv/*)