Bontang (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kota Bontang menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Kerukunan Antar-Umat Beragama guna menyikapi berbagai isu jelang pilkada, termasuk insiden kerusuhan di Tolikara, Papua.
Asisten Administrasi Umum Sekkota Bontang Hj Sarifah Nurul Hidayati saat membuka rapat koordinasi di Bontang, Jumat (24/7), menyatakan keprihatinannya atas insiden di Tolikara dan berharap insiden serupa tidak terjadi lagi, khususnya di Bontang.
"Kita yakin di Kota Bontang masyarakatnya cukup cerdas menyikapi setiap kasus yang berkembang, apalagi Bontang memiliki FKUB yang selama ini sudah bekerja sangat baik dan keberadaannya selalu mampu meredam gejolak di tengah masyarakat. Namun kita tetap harus mewaspadai jangan sampai kejadian di Papua memprovokasi masyarakat," katanya.
Ia mengimbau kepada pengurus dan anggota FKUB Kota Bontang untuk terus melakukan koodinasi dan komunikasi yang intensif, serta menyampaikan pemahaman kepada masyarakat agar bijaksana menyikapi setiap persoalan dan isu-isu negatif.
"Negara kita adalah negara hukum, sehingga setiap persoalan yang terjadi serahkan dan percayakan kepada aparat untuk menyelesaikan sesuai hukum dan peraturan yang berlaku," jelas Sarifah.
Rakor yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang itu dihadiri Wakapolres Bontang Hanifa Siringoringo, Kasdim Fredy F dan pejabat dari Pengadilan Negeri Bontang, Kepala Badan Kesbangpol Soni S, serta pejabat Kementerian Agama.
Terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember 2015, Sarifah menambahkan keberadaan FKUB juga sangat penting dalam menciptakan Kota Bontang yang aman dan kondusif.
"Kita berharap situasi Bontang tetap kondusif dan tidak terpengaruh dengan isu-isu yang berpotensi memecah persatuan dan kesatuan, khususnya antarumat beragama," tambahnya. (Adv/*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Asisten Administrasi Umum Sekkota Bontang Hj Sarifah Nurul Hidayati saat membuka rapat koordinasi di Bontang, Jumat (24/7), menyatakan keprihatinannya atas insiden di Tolikara dan berharap insiden serupa tidak terjadi lagi, khususnya di Bontang.
"Kita yakin di Kota Bontang masyarakatnya cukup cerdas menyikapi setiap kasus yang berkembang, apalagi Bontang memiliki FKUB yang selama ini sudah bekerja sangat baik dan keberadaannya selalu mampu meredam gejolak di tengah masyarakat. Namun kita tetap harus mewaspadai jangan sampai kejadian di Papua memprovokasi masyarakat," katanya.
Ia mengimbau kepada pengurus dan anggota FKUB Kota Bontang untuk terus melakukan koodinasi dan komunikasi yang intensif, serta menyampaikan pemahaman kepada masyarakat agar bijaksana menyikapi setiap persoalan dan isu-isu negatif.
"Negara kita adalah negara hukum, sehingga setiap persoalan yang terjadi serahkan dan percayakan kepada aparat untuk menyelesaikan sesuai hukum dan peraturan yang berlaku," jelas Sarifah.
Rakor yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang itu dihadiri Wakapolres Bontang Hanifa Siringoringo, Kasdim Fredy F dan pejabat dari Pengadilan Negeri Bontang, Kepala Badan Kesbangpol Soni S, serta pejabat Kementerian Agama.
Terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember 2015, Sarifah menambahkan keberadaan FKUB juga sangat penting dalam menciptakan Kota Bontang yang aman dan kondusif.
"Kita berharap situasi Bontang tetap kondusif dan tidak terpengaruh dengan isu-isu yang berpotensi memecah persatuan dan kesatuan, khususnya antarumat beragama," tambahnya. (Adv/*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015