Bontang (ANTARA Kaltim) - DPRD Kota Bontang, Kalimantan Timur, meminta seluruh perusahaan yang beroperasi di daerah setempat untuk menyalurkan dana "corporate sosial responsibililty" melalui satu pintu, agar lebih merata dan tepat sasaran serta tidak terjadi kesimpangsiuran data.
Wakil Ketua DPRD Bontang Faisal saat dihubungi di Bontang,Jumat, mengatakan kebijakan satu pintu bertujuan menghindari potensi salah sasaran saat prores penyaluran dana CSR kepada keluarga miskin.
"Kami minta supaya perusahaan menggunakan data pemkot saat menyalurkan CSR, supaya tidak terjadi bias," ujar Faisal.
Ia mengakui dana CSR dari perusahaan-perusahaan di Bontang memang tidak wajib diberikan kepada gakin. Namun, cara ini merupakan bentuk kontribusi dan sumbangsih penting bagi setiap perusahaan. "Terutama bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi perusahaan," tambah politisi Partai Nasdem ini.
Senada dengan itu, anggota Komisi II DPRD Bontang Taqbir Ali juga mendukung langkah pemkot melakukan pengecek data rumah tangga miskin, agar penyaluran dana CSR tepat sasaran.
Tidak validnya data RTM menjadi salah satu penyebab penyaluran dana CSR tidak bisa tepat sasaran. Program labelisasi warga miskin yang dilakukan pemkot pada 2013, sebenarnya sudah sangat baik.
"Tapi, potensi data yang bias masih tetap terbuka. Ini karena tim yang bekerja melakukan pendataan serta verifikasi terkadang mengalami konflik kepentingan," papar Taqbir.
Taqbir menduga para ketua RT seringkali mengusulkan data keluarga miskin berdasarkan kedekatan emosional dan kekeluargaan. "Pemkot tidak bisa lepas tangan menerima begitu saja usulan ketua RT tanpa melakukan verifikasi di lapangan," tambahnya.
Oleh karena itu, politi PPP ini meminta program verifikasi data RTM yang kini sedang berlangsung benar-benar dilaksanakan secara profesional dan berdasarkan temuan lapangan. Selain dilengkapi titik koordinat, data RTM juga harus menampilkan kondisi riil fisik rumah yang didokumentasikan melalui foto.
"Kalau bisa data gakin itu dibuat dalam satu buku besar yang bisa diakses semua pemangku kepentingan, termasuk pihak perusahaan yang menjalankan program CSR," jelasnya. (Adv/*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Wakil Ketua DPRD Bontang Faisal saat dihubungi di Bontang,Jumat, mengatakan kebijakan satu pintu bertujuan menghindari potensi salah sasaran saat prores penyaluran dana CSR kepada keluarga miskin.
"Kami minta supaya perusahaan menggunakan data pemkot saat menyalurkan CSR, supaya tidak terjadi bias," ujar Faisal.
Ia mengakui dana CSR dari perusahaan-perusahaan di Bontang memang tidak wajib diberikan kepada gakin. Namun, cara ini merupakan bentuk kontribusi dan sumbangsih penting bagi setiap perusahaan. "Terutama bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi perusahaan," tambah politisi Partai Nasdem ini.
Senada dengan itu, anggota Komisi II DPRD Bontang Taqbir Ali juga mendukung langkah pemkot melakukan pengecek data rumah tangga miskin, agar penyaluran dana CSR tepat sasaran.
Tidak validnya data RTM menjadi salah satu penyebab penyaluran dana CSR tidak bisa tepat sasaran. Program labelisasi warga miskin yang dilakukan pemkot pada 2013, sebenarnya sudah sangat baik.
"Tapi, potensi data yang bias masih tetap terbuka. Ini karena tim yang bekerja melakukan pendataan serta verifikasi terkadang mengalami konflik kepentingan," papar Taqbir.
Taqbir menduga para ketua RT seringkali mengusulkan data keluarga miskin berdasarkan kedekatan emosional dan kekeluargaan. "Pemkot tidak bisa lepas tangan menerima begitu saja usulan ketua RT tanpa melakukan verifikasi di lapangan," tambahnya.
Oleh karena itu, politi PPP ini meminta program verifikasi data RTM yang kini sedang berlangsung benar-benar dilaksanakan secara profesional dan berdasarkan temuan lapangan. Selain dilengkapi titik koordinat, data RTM juga harus menampilkan kondisi riil fisik rumah yang didokumentasikan melalui foto.
"Kalau bisa data gakin itu dibuat dalam satu buku besar yang bisa diakses semua pemangku kepentingan, termasuk pihak perusahaan yang menjalankan program CSR," jelasnya. (Adv/*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015