Bontang (ANTARA Kaltim) - Komisi II DPRD Kota Bontang, Kalimantan Timur, berharap Rancangan Peraturan Daerah tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sudah melalui beberapa tahapan pembahasan bisa segera disahkan dalam rapat paripurna pada Juni mendatang.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, Arif, ketika dihubungi di Bontang, Jumat, mengatakan pihaknya telah melakukan kunjungan ke Biro Hukum Pengadilan Tinggi dan Departemen Kementerian Hukum dan HAM di Kota Samarinda untuk mempertegas beberapa tahapan dan kajian akademis, serta konsultasi publik.
"Berdasarkan kajian dan konsultasi tersebut, rencananya bulan depan Raperda UMKM sudah disahkan melalui sidang paripurna," kata politisi Partai Hanura itu.
Ia menambahkan tahapan ini merupakan yang terakhir dan selanjutnya raperda akan diverifikasi Bagian Hukum Pemkot Bontang.
Arif berharap Perda UMKM dapat berfungsi dengan baik dan sebagai landasan hukum bagi pelaku UMKM.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang, Ubayya Bengawan, menjelaskan raperda itu dibuat untuk mempermudah pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya, karena mengatur banyak hal, seperti proses perizinan untuk jenis usaha UMKM yang digratiskan.
"Raperda ini semangatnya adalah memajukan usaha kecil di Kota Bontang. Mereka harus didorong untuk mandiri dan semua kemudahan untuk pelaku UMKM tertuang dalam aturan itu," tambah politisi Partai Demokrat itu.
DPRD, lanjut Ubayya, sangat berharap kemudahan yang diberikan tersebut dapat membantu pengusaha kecil untuk tumbuh dan berkembang.
"UMKM tumbuh adalah surga bagi pencari kerja. Ini solusi bagi pekerja di Bontang yang biasanya menunggu pembukaan gelombang pencari kerja di tiga perusahaan besar yang ada di Bontang. UMKM adalah penggerak alternatif ekonomi kota," tuturnya.
Ubayya menambahkan raperda itu akan menjadi pintu gerbang Kota Bontang untuk menjadikan UMKM sebagai salah satu sektor alternatif dalam menggerakkan perekonomian agar ke depan tidak terlalu bergantung pada sektor industri.
"Bayangkan jika satu UMKM bisa merekrut lima pekerja. Kalau ada ratusan UMKM yang tumbuh subur di Bontang, tenaga kerja yang terserap juga banyak. Ini menjanjikan dan harus diseriusi," katanya. (Adv/*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, Arif, ketika dihubungi di Bontang, Jumat, mengatakan pihaknya telah melakukan kunjungan ke Biro Hukum Pengadilan Tinggi dan Departemen Kementerian Hukum dan HAM di Kota Samarinda untuk mempertegas beberapa tahapan dan kajian akademis, serta konsultasi publik.
"Berdasarkan kajian dan konsultasi tersebut, rencananya bulan depan Raperda UMKM sudah disahkan melalui sidang paripurna," kata politisi Partai Hanura itu.
Ia menambahkan tahapan ini merupakan yang terakhir dan selanjutnya raperda akan diverifikasi Bagian Hukum Pemkot Bontang.
Arif berharap Perda UMKM dapat berfungsi dengan baik dan sebagai landasan hukum bagi pelaku UMKM.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang, Ubayya Bengawan, menjelaskan raperda itu dibuat untuk mempermudah pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya, karena mengatur banyak hal, seperti proses perizinan untuk jenis usaha UMKM yang digratiskan.
"Raperda ini semangatnya adalah memajukan usaha kecil di Kota Bontang. Mereka harus didorong untuk mandiri dan semua kemudahan untuk pelaku UMKM tertuang dalam aturan itu," tambah politisi Partai Demokrat itu.
DPRD, lanjut Ubayya, sangat berharap kemudahan yang diberikan tersebut dapat membantu pengusaha kecil untuk tumbuh dan berkembang.
"UMKM tumbuh adalah surga bagi pencari kerja. Ini solusi bagi pekerja di Bontang yang biasanya menunggu pembukaan gelombang pencari kerja di tiga perusahaan besar yang ada di Bontang. UMKM adalah penggerak alternatif ekonomi kota," tuturnya.
Ubayya menambahkan raperda itu akan menjadi pintu gerbang Kota Bontang untuk menjadikan UMKM sebagai salah satu sektor alternatif dalam menggerakkan perekonomian agar ke depan tidak terlalu bergantung pada sektor industri.
"Bayangkan jika satu UMKM bisa merekrut lima pekerja. Kalau ada ratusan UMKM yang tumbuh subur di Bontang, tenaga kerja yang terserap juga banyak. Ini menjanjikan dan harus diseriusi," katanya. (Adv/*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015