Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, Kalimantan Timur, menggandeng lintas sektor dalam konvergensi stunting, mulai dari lintas organisasi perangkat daerah, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), swasta, hingga lembaga kemasyarakatan seperti Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (IKA Unhas) Berau.
Kerja sama dengan lintas sektor menjadi penekanan karena berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Berau sebesar 23,4 persen, sehingga diupayakan turun mulai tahun ini hingga tahun-tahun mendatang.
"Selain melakukan penanganan oleh dinas terkait, pemda juga telah beberapa kali melakukan edukasi kesehatan penanganan stunting melalui kerja sama dengan IKA Unhas Kabupaten Berau," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Berau Muhammad Said di Berau, Rabu.
Edukasi pencegahan stunting yang dilakukan terutama terkait pentingnya konsep 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK), karena pada periode ini organ-organ vital seperti otak, hati, jantung, ginjal, tulang, tangan, kaki, dan organ tubuh lainnya, mulai terbentuk dan terus berkembang, sehingga anak tidak stunting, tumbuh sehat, dan cerdas.
Dalam periode 1.000 HPK atau sejak janin dalam rahim ibu hingga lahir dan berusia dua tahun. Saat ini dalam rahim, kata dia, maka ibu hamil diberi pemahaman tentang pentingnya menjaga pola makan agar anak yang dikandung tidak kekurangan gizi.
Sedangkan ketika anak sudah lahir, edukasi baik melalui lintas sektor maupun kader posyandu diminta terus mengingatkan kaum ibu memberikan makanan tambahan, rutin memberi ASI, dan pola makan tetap dijaga agar bayi tetap sehat.
Said mengapresiasi IKA Unhas Berau yang berperan aktif membantu pemda dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, terlebih saat ini stunting menjadi isu serius dan menjadi perhatian khusus bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga provinsi dan pemerintah kabupaten.
"Beberapa hari lalu saat saya berkunjung ke Kampung Biduk-Biduk, kasus stunting dan anak berkebutuhan khusus di kawasan itu cukup tinggi. Kasus stunting justru ditemukan di kawasan perkebunan yang secara ekonomi tergolong baik," katanya.
Terkadang, lanjut dia, fakta berbeda dengan yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Di daerah perkebunan dengan tingkat kesejahteraan cukup bagus, tetapi kasus stunting tinggi, sehingga stunting bukan melulu akibat persoalan kurang asupan gizi, tapi bisa karena pola makan, sanitasi, dan faktor lain.
"Paradigma orang tua mengenai anak stunting atau anak berkebutuhan khusus masih sering diabaikan, pola asuh diabaikan, dari sisi administrasi pun tidak terdata dengan baik. Akibatnya, penanganan menjadi tidak tepat sasaran," ujarnya.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2025