Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota DPRD Kalimantan Timur Rusianto berharap Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota bisa mencarikan solusi untuk mengatasi kelangkaan gas Elpigi 3 kg, di sejumlah wilayah provinsi setempat.
Menurut Rusianto di Samarinda, Rabu, kelanggakan gas Elipigi seperti dirasakan Masyarakat Kabupaten, Berau, bahkan bukan hanya kelangkaan, harga gas elpiji 3 kg, di sana sudah mencapai Rp35 ribu per tabung.
"Harusnya ada solusi dari pemerintah untuk membantu masyarakat agar harga tersebut bisa ditekan, belum lagi keluhan susahnya mendapatkan BBM di Berau, selama ini mereka mengantri panjang di SPBU untuk mendapatkan BBM," katanya.
Ia meminta pemerintah meningkatkan pengawasan yang menyebabkan kelangkaan BBM itu.
Sebab, menurut penilaiannya kelangkaan tersebut akibat pihak tertentu yang menyalahgunakan penggunaan BBM bersubsidi, olehnya pengawasan dan penegakan hukum harus dilakukan lebih tegas.
Sementara untuk Kota Bontang dan Kutai Timur sama halnya Berau, menurut Rusianto membutuhkan perhatian bidang, sosial dan budaya, ketenagakerjaan, keagamaan, pendidikan, kesehatan, serta pertanian dan perikanan agar masing-masing bidang ini dapat berjalan dan berkembang sebaik-baiknya.
Begitupula masalah di bidang perkebunan, agraria serta masalah lingkungan seperti penanganan banjir, masalah sampah yang menumpuk serta kebutuhan air bersih dan pasokan listrik yang belum merata.
"Seperti warga di Pulau Derawan Kabupaten Berau, untuk mengatasi masalah sampah mereka membutuhkan incinerator atau alat perancah sampah," ucapnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Menurut Rusianto di Samarinda, Rabu, kelanggakan gas Elipigi seperti dirasakan Masyarakat Kabupaten, Berau, bahkan bukan hanya kelangkaan, harga gas elpiji 3 kg, di sana sudah mencapai Rp35 ribu per tabung.
"Harusnya ada solusi dari pemerintah untuk membantu masyarakat agar harga tersebut bisa ditekan, belum lagi keluhan susahnya mendapatkan BBM di Berau, selama ini mereka mengantri panjang di SPBU untuk mendapatkan BBM," katanya.
Ia meminta pemerintah meningkatkan pengawasan yang menyebabkan kelangkaan BBM itu.
Sebab, menurut penilaiannya kelangkaan tersebut akibat pihak tertentu yang menyalahgunakan penggunaan BBM bersubsidi, olehnya pengawasan dan penegakan hukum harus dilakukan lebih tegas.
Sementara untuk Kota Bontang dan Kutai Timur sama halnya Berau, menurut Rusianto membutuhkan perhatian bidang, sosial dan budaya, ketenagakerjaan, keagamaan, pendidikan, kesehatan, serta pertanian dan perikanan agar masing-masing bidang ini dapat berjalan dan berkembang sebaik-baiknya.
Begitupula masalah di bidang perkebunan, agraria serta masalah lingkungan seperti penanganan banjir, masalah sampah yang menumpuk serta kebutuhan air bersih dan pasokan listrik yang belum merata.
"Seperti warga di Pulau Derawan Kabupaten Berau, untuk mengatasi masalah sampah mereka membutuhkan incinerator atau alat perancah sampah," ucapnya. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015