Perhatian Sektor Kesehatan Masih Kurang

Samarinda (ANTARA Kaltim) - Minimnya perhatian pemerintah di berbagai sektor penunjang pembangunan masih sangat kental dirasakan sebagian masyarakat Kalimantan Timur, tak terkecuali di Kabupaten Berau.

Masyarakat yang bermukim di Kelurahan Karang Ambun dan Kelurahan Gayam, Kabupaten Berau merasakan adanya kesenjangan. Porsi pembangunan yang dirasakan masyarakat setempat sangat tidak adil.

Hal ini dikemukakan Anggota DPRD Kaltim, Rusianto setelah reses masa sidang ke III, Kamis (16/11) kemarin.
Dikatakan Rusianto, melalui reses inilah peran anggota legislatif akan menjadi lebih maksimal, baik menyerap aspirasi maupun mengawasi pembangunan tak langsung.

Reses menampung berbagai keluhan, kritik serta usulan pembangunan adalah modal bagi wakil rakyat untuk dapat menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah daerah.

"Anggota DPRD mendapat tugas yang harus dilaksanakan pada saat reses, yaitu mengakomodasi aspirasi warga. Menjadi tugas kami untuk segera melaporkan apa yang telah dirasakan oleh masyarakat soal kekurangan, hambatan maupun kesenjangan di semua sektor penunjang pembangunan daerah," kata Politikus Partai Gerindra ini.

Di Kelurahan Karang Ambun, wakil rakyat dari daerah pemilihan Bontang, Kutim, Berau ini mendapati fakta kesenjangan pembangunan. Warga setempat mengaku perhatian pemerintah masih sangat minim khususnya pada bidang kesehatan.

"Warga mengeluhkan alat kelengkapan kesehatan dan laboraturium yang masih minim, khususnya pada puskesmas yang menjadi alternatif warga untuk berobat," ucapnya.

Dirinya berjanji akan menyampaikan persoalan ini kepada Pemprov Kaltim khususnya Dinas Kesehatan untuk turun tangan mengatasi persoalan tersbut. “Ini akan menjadi laporan utama saya setelah reses nantinya,” sebut Rusianto.

Sementara itu, di Kelurahan Gayam, ia juga mendapati keluhan warga yang terus berulang, yakni masalah air bersih, jalan dan gorong-gorong. "Apa yang disampaikan mereka sebenarnya merupakan masalah yang berulang.

Masalah ini seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah setempat. Namun, persoalan ini akan tetap saya sampaikan ke Pemprov Kaltim agar segera menjadi perhatian bagi daerah yang jauh dari pusat ibu kota provinsi,” kata dia. (Humas DPRD Kaltim/adv)