Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo meminta semua kebutuhan untuk mendukung keamanan dan keselamatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II segera diinventarisasi.
"Saya minta kepada Bakorkamla untuk membuat daftar kebutuhan itu. Misalnya berapa radar yang kita butuhkan, dan lain-lain," kata Menko Indroyono di Balikpapan, Jumat.
Permintaan ini berkenaan dengan persiapan menghadapi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) nasional yang akan digelar Agustus mendatang.
"Kewajiban pemerintah untuk menyediakan segala sarana dan prasarana untuk menjaga keamanan dan keselamatan di alur tersebut," ujar Menteri Indroyono.
ALKI II adalah alur pelayaran di Selat Makassar dan laut-laut yang dihubungkannya. Di utara ada Laut Sulawesi, dan di selatan Laut Jawa bagian timur hingga Laut Flores dan perairan di antara pulau-pulau Nusa Tenggara.
Pada alur itu terdapat provinsi-provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Pelabuhan internasional Tanjung Perak di Surabaya, Jawa Timur menjadi pelabuhan hub dari ALKI II ini.
Menteri menjelaskan, termasuk dalam ALKI II ini juga Zona Ekonomi Eksklusif yang ada di utara Indonesia. Di sisi barat pada pantai-pantai Kalimantan, TNI AL memiliki sejumlah pangkalan yang mengoperasikan banyak kapal patroli.
Berkenaan dengan ALKI II ini, Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak minta pemerintah pusat meningkatkan status Pelabuhan Balikpapan menjadi pelabuhan internasional. Menurut Gubernur, bila sudah berstatus internasional, dari Balikpapan bisa dilakukan ekspor ke luar negeri.
"Hasil bumi Kaltim bisa langsung diekspor ke Asia Timur tanpa harus lewat Surabaya dulu. Banyak sekali yang bisa dihemat," kata Gubernur.
Malah Gubernur juga mengingatkan, dengan posisinya yang strategis, Balikpapan bisa menjadi hub atau penghubung dari berbagai moda transportasi, mulai dari kapal laut, pesawat udara, kereta api, dengan tujuan domestik dan internasional. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Saya minta kepada Bakorkamla untuk membuat daftar kebutuhan itu. Misalnya berapa radar yang kita butuhkan, dan lain-lain," kata Menko Indroyono di Balikpapan, Jumat.
Permintaan ini berkenaan dengan persiapan menghadapi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) nasional yang akan digelar Agustus mendatang.
"Kewajiban pemerintah untuk menyediakan segala sarana dan prasarana untuk menjaga keamanan dan keselamatan di alur tersebut," ujar Menteri Indroyono.
ALKI II adalah alur pelayaran di Selat Makassar dan laut-laut yang dihubungkannya. Di utara ada Laut Sulawesi, dan di selatan Laut Jawa bagian timur hingga Laut Flores dan perairan di antara pulau-pulau Nusa Tenggara.
Pada alur itu terdapat provinsi-provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Pelabuhan internasional Tanjung Perak di Surabaya, Jawa Timur menjadi pelabuhan hub dari ALKI II ini.
Menteri menjelaskan, termasuk dalam ALKI II ini juga Zona Ekonomi Eksklusif yang ada di utara Indonesia. Di sisi barat pada pantai-pantai Kalimantan, TNI AL memiliki sejumlah pangkalan yang mengoperasikan banyak kapal patroli.
Berkenaan dengan ALKI II ini, Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak minta pemerintah pusat meningkatkan status Pelabuhan Balikpapan menjadi pelabuhan internasional. Menurut Gubernur, bila sudah berstatus internasional, dari Balikpapan bisa dilakukan ekspor ke luar negeri.
"Hasil bumi Kaltim bisa langsung diekspor ke Asia Timur tanpa harus lewat Surabaya dulu. Banyak sekali yang bisa dihemat," kata Gubernur.
Malah Gubernur juga mengingatkan, dengan posisinya yang strategis, Balikpapan bisa menjadi hub atau penghubung dari berbagai moda transportasi, mulai dari kapal laut, pesawat udara, kereta api, dengan tujuan domestik dan internasional. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015