Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Rencana normalisasi Sungai Ampal dari arah jembatan Perusahaan Daerah Air Minum ke kawasan Kelurahan Sumber Rejo, Balikpapan, Kalimantan Timur, masih terkendala pembebasan lahan.
"Rencana normalisasi Sungai Ampal masih terkendala lahan karena ada warga yang masih saling mengklaim atas kepemilikan lahan di pinggir Sungai Ampal tersebut," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tara Alorante di Balikpapan, Sabtu.
Dinas Pekerjan Umum Kota Balikpapan sudah menganggarkan sebesar Rp8 miliar untuk biaya fisik normalisaai tersebut, katanya.
"Namun dikarenakan proses pembebasan lahan ada yang belum selesai, pengerjaan fisik dilakukan di sepanjang Sungai Ampal yang tidak bermasalah dulu," kata Tara.
Tara mengungkapkan Sungai Ampal tersebut direncanakan akan dilakukan normalisasi, karena kondisi sungai menyempit. Sehingga setiap hujan turun tidak dapat menampung debit air dan mengakibatkan banjir di sekitar pemukiman yang berdekatan dengan Sungai Ampal tersebut.
"Kepada warga supaya saling memahami terkait hal ini, artinya masalah mengklaim kepemilikan lahan segera terselesaikan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya banjir yang menimpa pemukiman warga," kata Tara. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Rencana normalisasi Sungai Ampal masih terkendala lahan karena ada warga yang masih saling mengklaim atas kepemilikan lahan di pinggir Sungai Ampal tersebut," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tara Alorante di Balikpapan, Sabtu.
Dinas Pekerjan Umum Kota Balikpapan sudah menganggarkan sebesar Rp8 miliar untuk biaya fisik normalisaai tersebut, katanya.
"Namun dikarenakan proses pembebasan lahan ada yang belum selesai, pengerjaan fisik dilakukan di sepanjang Sungai Ampal yang tidak bermasalah dulu," kata Tara.
Tara mengungkapkan Sungai Ampal tersebut direncanakan akan dilakukan normalisasi, karena kondisi sungai menyempit. Sehingga setiap hujan turun tidak dapat menampung debit air dan mengakibatkan banjir di sekitar pemukiman yang berdekatan dengan Sungai Ampal tersebut.
"Kepada warga supaya saling memahami terkait hal ini, artinya masalah mengklaim kepemilikan lahan segera terselesaikan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya banjir yang menimpa pemukiman warga," kata Tara. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015