Bontang (ANTARA Kaltim) - Ketua Komisi I DPRD Kota Bontang Agus Haris mengusulkan tambahan anggaran untuk Dinas Kesehatan agar program pelayanan kesehatan kepada masyarakat seperti Jamkesda bisa lebih maksimal.
"Kami sangat mendukung niat Dinkes dan RSUD untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Itu alasannya anggaran kesehatan disusun sebaik mungkin agar di APBD Perubahan 2015 bisa masuk dan disahkan," ujar Agus Haris saat rapat bersama Dinkes dan RSUD Taman Husada Bontang, Kamis.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Etha Rimba Paemboenan mengatakan alokasi anggaran kesehatan di RSUD senilai Rp 60 Miliar telah dikucurkan, hanya saja anggaran itu masih defisit.
Pihak Dinkes Bontang dan RSUD Taman Husada saat rapat dengan Komisi I mengaku harus menutupi defisit senilai Rp4 miliar, karena jumlah warga yang memakai Jamkesda terus meningkat.
"Anggaran kami hanya Rp24 miliar, ternyata kami harus menutupi kerugian itu karena pemakai Jamkesda meningkat," ujar Kepala Dinkes Bontang Indriati As'ad.
Menurut Agus Haris, munculnya program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari pemerintah pusat memang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan dengan kartu kesehatan di Bontang, semisal Jamkesmas, Jamkesprov dan Jamkesda.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang Sulhan juga menyatakan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama di RSUD Taman Husada harus jadi perhatian serius dari pemerintah daerah.
"Jangan sampai RSUD yang selama ini diharapkan bisa menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat, justru dipandang sebelah mata oleh warga, gara-gara pelayanannya kurang maksimal," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Kami sangat mendukung niat Dinkes dan RSUD untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Itu alasannya anggaran kesehatan disusun sebaik mungkin agar di APBD Perubahan 2015 bisa masuk dan disahkan," ujar Agus Haris saat rapat bersama Dinkes dan RSUD Taman Husada Bontang, Kamis.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Etha Rimba Paemboenan mengatakan alokasi anggaran kesehatan di RSUD senilai Rp 60 Miliar telah dikucurkan, hanya saja anggaran itu masih defisit.
Pihak Dinkes Bontang dan RSUD Taman Husada saat rapat dengan Komisi I mengaku harus menutupi defisit senilai Rp4 miliar, karena jumlah warga yang memakai Jamkesda terus meningkat.
"Anggaran kami hanya Rp24 miliar, ternyata kami harus menutupi kerugian itu karena pemakai Jamkesda meningkat," ujar Kepala Dinkes Bontang Indriati As'ad.
Menurut Agus Haris, munculnya program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari pemerintah pusat memang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan dengan kartu kesehatan di Bontang, semisal Jamkesmas, Jamkesprov dan Jamkesda.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang Sulhan juga menyatakan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama di RSUD Taman Husada harus jadi perhatian serius dari pemerintah daerah.
"Jangan sampai RSUD yang selama ini diharapkan bisa menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat, justru dipandang sebelah mata oleh warga, gara-gara pelayanannya kurang maksimal," katanya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015