Bontang (ANTARA Kaltim) - Pertemuan Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi se-Indonesia atau Akkopsi di Bandung, Jawa Barat, Rabu, sepakat mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan 2 persen dana dari APBD untuk pembangunan sanitasi.
Bendahara Umum Akkopsi yang juga Wali Kota Bontang Adi Darma dalam keterangan tertulis yang diterima di Bontang, Rabu, mengatakan target ini menjadi bagian pencapaian universal 100 persen sanitasi terlayani pada tahun 2020.
"Masalah penataan sanitasi mendapatkan perhatian yang lebih besar, bahkan dari pemerintah pusat. Makanya penganggaran APBN dan APBD harus bersinergi," ujar Adi Darma, seperti disampaikan Humas Pemkot Bontang.
Khusus di Kota Bontang, penataan sanitasi akan lebih diprioritaskan untuk masyarakat di wilayah pesisir, seperti ketersediaan air minum dan air bersih.
Ia mengatakan Akkopsi bersama Kementerian Kesehatan dan Bappenas akan menyosialisasikan Perpres Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.
Adi Darma menambahkan "Advocacy Horizontal Learning" (AHL) tahun ini diperuntukkan mengatasi persoalan sanitasi, termasuk di Kota Bontang yang hingga kini belum tuntas 100 persen, terutama di wilayah pesisir.
"Ini bisa menjadi kabar baik bagi masyarakat pesisir di Bontang," tambah Adi Darma yang hadir dalam pertemuan didampingi Kepala DKP-PMK Sofiyansyah dan Kepala Bappeda Zulkifli.
Sementara pertemuan Akkopsi menghadirkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan sebagai pembicaranya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Bendahara Umum Akkopsi yang juga Wali Kota Bontang Adi Darma dalam keterangan tertulis yang diterima di Bontang, Rabu, mengatakan target ini menjadi bagian pencapaian universal 100 persen sanitasi terlayani pada tahun 2020.
"Masalah penataan sanitasi mendapatkan perhatian yang lebih besar, bahkan dari pemerintah pusat. Makanya penganggaran APBN dan APBD harus bersinergi," ujar Adi Darma, seperti disampaikan Humas Pemkot Bontang.
Khusus di Kota Bontang, penataan sanitasi akan lebih diprioritaskan untuk masyarakat di wilayah pesisir, seperti ketersediaan air minum dan air bersih.
Ia mengatakan Akkopsi bersama Kementerian Kesehatan dan Bappenas akan menyosialisasikan Perpres Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.
Adi Darma menambahkan "Advocacy Horizontal Learning" (AHL) tahun ini diperuntukkan mengatasi persoalan sanitasi, termasuk di Kota Bontang yang hingga kini belum tuntas 100 persen, terutama di wilayah pesisir.
"Ini bisa menjadi kabar baik bagi masyarakat pesisir di Bontang," tambah Adi Darma yang hadir dalam pertemuan didampingi Kepala DKP-PMK Sofiyansyah dan Kepala Bappeda Zulkifli.
Sementara pertemuan Akkopsi menghadirkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan sebagai pembicaranya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015