Samarinda (ANTARA Kaltim0 - Lima provinsi di Pulau Kalimantan mengusulkan anggaran pembangunan sebesar Rp153,3 triliun kepada pemerintah pusat untuk membiayai 137 program dan 613 kegiatan pada tahun 2016.
Ketua DPRD Kalimantan Timur HM Syahrun ketika dihubungi wartawan dari Samarinda, Selasa, mengemukakan usulan anggaran itu merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Kalimantan tahun 2015 yang berlangsung di Jakarta pada 23-24 Februari.
"Kami percaya pemerintah pusat tidak hanya menjadikan Pulau Kalimantan sebagai tempat mengambil sumber daya alam tanpa memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, apa yang diusulkan lima provinsi di Borneo, harapannya sebagian besar dapat dipenuhi," katanya yang hadir pada musrenbang tersebut.
Musrenbang bertema "Percepatan Penguatan Konektivitas, Pemenuhan Kedaulatan Pangan dan Energi, Hilirisasi Pengembangan Industri Berkelanjutan" yang dihadiri gubernur, pimpinan DPRD, bupati/wali kota, dan pejabat se-Kalimantan itu, dibuka Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Sejumlah menteri kabinet kerja hadir menyampaikan paparan, antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Pembangunan/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.
Selain itu, ada juga paparan pejabat setingkat dirjen pada Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Syahrun mengaku gembira karena hampir semua menteri dalam paparannya memberikan angin segar terhadap usulan yang disampaikan lima provinsi di Kalimantan.
Meskipun demikian, ia berharap tanggapan positif dari wakil pemerintah pusat tersebut benar-benar terwujud dalam bentuk dukungan anggaran pada APBN Perubahan 2015 maupun APBN 2016.
"Para menteri maupun Dirjen yang hadir menyatakan usulan lima provinsi di Kalimantan sebagian besar sesuai dengan program pemerintah pusat, artinya ada kesinambungan antara perencanaan pusat dengan usulan Kaltim, Kalsel, Kalteng, Kalbar, dan Kaltara," ujarnya.
Menurut Syahrun, ada tiga bidang yang menjadi prioritas pembangunan di Pulau Kalimantan, masing-masing peningkatan konektivitas, pemenuhan energi dan ketahanan pangan.
Adapun fokus lokasi pengembangan kawasan strategis di Kalimantan meliputi Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan, rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus di Kaltara dan Kalbar, serta rencana pengembangan Kawasan Industri Ketapang dan Kawasan Industri Landak di Kalbar.
Selain itu, pengembangan Kawasan Industri Batulicin dan Kawasan Industri Jorong di Kalsel, rencana pengembangan kawasan industri termasuk pembangunan beberapa Technopark di Kalteng, dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya di lima provinsi.
"Kalau pembangunan seluruh kawasan strategis tersebut mendapat dukungan anggaran memadai dari pemerintah pusat, maka lima provinsi di Kalimantan dipastikan maju pesat," kata Syahrun. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Ketua DPRD Kalimantan Timur HM Syahrun ketika dihubungi wartawan dari Samarinda, Selasa, mengemukakan usulan anggaran itu merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Kalimantan tahun 2015 yang berlangsung di Jakarta pada 23-24 Februari.
"Kami percaya pemerintah pusat tidak hanya menjadikan Pulau Kalimantan sebagai tempat mengambil sumber daya alam tanpa memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, apa yang diusulkan lima provinsi di Borneo, harapannya sebagian besar dapat dipenuhi," katanya yang hadir pada musrenbang tersebut.
Musrenbang bertema "Percepatan Penguatan Konektivitas, Pemenuhan Kedaulatan Pangan dan Energi, Hilirisasi Pengembangan Industri Berkelanjutan" yang dihadiri gubernur, pimpinan DPRD, bupati/wali kota, dan pejabat se-Kalimantan itu, dibuka Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Sejumlah menteri kabinet kerja hadir menyampaikan paparan, antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Pembangunan/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.
Selain itu, ada juga paparan pejabat setingkat dirjen pada Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Syahrun mengaku gembira karena hampir semua menteri dalam paparannya memberikan angin segar terhadap usulan yang disampaikan lima provinsi di Kalimantan.
Meskipun demikian, ia berharap tanggapan positif dari wakil pemerintah pusat tersebut benar-benar terwujud dalam bentuk dukungan anggaran pada APBN Perubahan 2015 maupun APBN 2016.
"Para menteri maupun Dirjen yang hadir menyatakan usulan lima provinsi di Kalimantan sebagian besar sesuai dengan program pemerintah pusat, artinya ada kesinambungan antara perencanaan pusat dengan usulan Kaltim, Kalsel, Kalteng, Kalbar, dan Kaltara," ujarnya.
Menurut Syahrun, ada tiga bidang yang menjadi prioritas pembangunan di Pulau Kalimantan, masing-masing peningkatan konektivitas, pemenuhan energi dan ketahanan pangan.
Adapun fokus lokasi pengembangan kawasan strategis di Kalimantan meliputi Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan, rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus di Kaltara dan Kalbar, serta rencana pengembangan Kawasan Industri Ketapang dan Kawasan Industri Landak di Kalbar.
Selain itu, pengembangan Kawasan Industri Batulicin dan Kawasan Industri Jorong di Kalsel, rencana pengembangan kawasan industri termasuk pembangunan beberapa Technopark di Kalteng, dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya di lima provinsi.
"Kalau pembangunan seluruh kawasan strategis tersebut mendapat dukungan anggaran memadai dari pemerintah pusat, maka lima provinsi di Kalimantan dipastikan maju pesat," kata Syahrun. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015