Samarinda (ANTARA Kaltim) - Wakil Gubernur Kalimantan Timur HM Mukmin Faisyal mengatakan Kaltim mendapat kesempatan ikut mengelola Blok Mahakam bersama kontraktor pengelola yang akan ditetapkan pemerintah pusat tahun ini.
Hal tersebut dikatakannya setelah bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said baru-baru ini. Blok Mahakam yang masih dikelola Total E&P akan berakhir pada 2017.
"Kaltim kemungkinan akan dapat menyertakan `working interest` dalam pengelolaan Blok Mahakam sekitar 10 persen," kata Mukmin di Samarinda, Jumat.
Setelah pertemuan tersebut, selanjutnya Pemprov Kaltim akan melakukan koordinasi dengan Pemkab Kutai Kartanegara untuk membahas "working interest" tersebut.
"Dasar Kaltim berkesempatan untuk turut serta mengelola itu cukup banyak, antara lain alasannya adalah masih banyak pembangunan infrastruktur yang belum dapat diwujudkan masyarakat Kaltim, karena alokasi anggaran yang terbatas, sehingga tuntutan ini dilakukan," kata Mukmin.
Meski demikian, Pemprov Kaltim menegaskan bahwa untuk mewujudkan tuntutan itu, Kaltim tetap pada jalur perjuangan secara konstitusional. Karena, negara ini adalah negara demokrasi yang setiap daerah berhak menyuarakan aspirasi rakyat melalui proses konstitusional, katanya.
"Selanjutnya, Pemprov Kaltim akan melakukan koordinasi dengan PT Pertamina yang kemungkinan akan menjadi kontraktor baru untuk mengelola Blok Mahakam," kata Mukmin.
Mukmin menambahkan, untuk menyukseskan tuntutan ini bukan hanya melalui koordinasi dengan Kementerian ESDM, komunikasi juga dilakukan dengan PT Pertamina.
Karena itu, Mukmin meminta agar masyarakat bersabar dan selalu menjaga kondusifitas daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan di daerah ini berjalan baik dan tertib.
Pemprov Kaltim berharap dengan kondusifitas daerah yang baik, pemerintah juga dapat melaksanakan pemerintahan dengan baik.
"Perjuangan ini terus dilakukan Pemprov Kaltim, hingga betul-betul ada keputusan resmi dari pemerintah pusat," kata Mukmin. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
Hal tersebut dikatakannya setelah bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said baru-baru ini. Blok Mahakam yang masih dikelola Total E&P akan berakhir pada 2017.
"Kaltim kemungkinan akan dapat menyertakan `working interest` dalam pengelolaan Blok Mahakam sekitar 10 persen," kata Mukmin di Samarinda, Jumat.
Setelah pertemuan tersebut, selanjutnya Pemprov Kaltim akan melakukan koordinasi dengan Pemkab Kutai Kartanegara untuk membahas "working interest" tersebut.
"Dasar Kaltim berkesempatan untuk turut serta mengelola itu cukup banyak, antara lain alasannya adalah masih banyak pembangunan infrastruktur yang belum dapat diwujudkan masyarakat Kaltim, karena alokasi anggaran yang terbatas, sehingga tuntutan ini dilakukan," kata Mukmin.
Meski demikian, Pemprov Kaltim menegaskan bahwa untuk mewujudkan tuntutan itu, Kaltim tetap pada jalur perjuangan secara konstitusional. Karena, negara ini adalah negara demokrasi yang setiap daerah berhak menyuarakan aspirasi rakyat melalui proses konstitusional, katanya.
"Selanjutnya, Pemprov Kaltim akan melakukan koordinasi dengan PT Pertamina yang kemungkinan akan menjadi kontraktor baru untuk mengelola Blok Mahakam," kata Mukmin.
Mukmin menambahkan, untuk menyukseskan tuntutan ini bukan hanya melalui koordinasi dengan Kementerian ESDM, komunikasi juga dilakukan dengan PT Pertamina.
Karena itu, Mukmin meminta agar masyarakat bersabar dan selalu menjaga kondusifitas daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan di daerah ini berjalan baik dan tertib.
Pemprov Kaltim berharap dengan kondusifitas daerah yang baik, pemerintah juga dapat melaksanakan pemerintahan dengan baik.
"Perjuangan ini terus dilakukan Pemprov Kaltim, hingga betul-betul ada keputusan resmi dari pemerintah pusat," kata Mukmin. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015