Bontang (ANTARA Kaltim) - Legislator dari Komisi II DPRD Kota Bontang, Takbir Ali menduga terjadi pungutan liar (pungli) pada 1.500 sambungan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (SR-MBR) di daerah itu.
"Kami menerima pengaduan warga yang mengeluhkan adanya pungutan liar yang diduga dilakukan oknum petugas PDAM dengan alasan pemasangan pipa ke rumah pelanggan. Jadi saya menilai, pemasangan sambungan gratis bagi 1.500 warga tidak mampu itu, belum tepat sasaran," ungkap Takbir Ali, Minggu.
"Saya minta, ada transparansi dari pihak PDAM, karena sudah banyak keluhan yang sampai kepada kami terkait sambungan pipa ke rumah penerima program SR-MBR itu," katanya.
Ia mengaku prihatin dengan keluhan penerima SR-MBR yang mencuat karena pemasangan tersebut dinilai tidak adil sebab sebagian warga penerima SR-MBR, tidak dibebani biaya pemasangan pipa, sementara lainnya dibebani.
"Alasannnya, karena faktor jarak dari pipa induk ke rumah warga. Untuk itu, kami minta transparansi terkait jarak berapa yang harus dikenakan biaya sebab jangan sampai warga kurang mampu diperlakukan tidak adil," ujar Takbir Ali.
Komisi II DPRD Kota Bontang lanjut Takbir Ali tidak akan tinggal diam, jika terbukti ada oknum petugas PDAM yang sengaja membebani biaya pemasangan sambungan PDAM kepada warga kurang mampu.
"Saya mensinyalir, masih banyak keluhan warga terkait program pemasangan SR-MBR ink, namun belum disampaikan kepada kami," ujarnya.
Selain keluhan soal biaya, Takbir Ali juga mengaku menemukan adanya indikasi penerima SR-MBR yang tidak tepat sasaran atau terjadi bias data.
"Persoalan data juga patut dipertanyakan karena kami melihat sendiri ada warga yang layak mendapat sambungan gratis justru tidak kebagian sementara ada yang sudah tergolong mampu malah mendapat sambungan gratis dari PDAM," ungkap Takbir Ali. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015
"Kami menerima pengaduan warga yang mengeluhkan adanya pungutan liar yang diduga dilakukan oknum petugas PDAM dengan alasan pemasangan pipa ke rumah pelanggan. Jadi saya menilai, pemasangan sambungan gratis bagi 1.500 warga tidak mampu itu, belum tepat sasaran," ungkap Takbir Ali, Minggu.
"Saya minta, ada transparansi dari pihak PDAM, karena sudah banyak keluhan yang sampai kepada kami terkait sambungan pipa ke rumah penerima program SR-MBR itu," katanya.
Ia mengaku prihatin dengan keluhan penerima SR-MBR yang mencuat karena pemasangan tersebut dinilai tidak adil sebab sebagian warga penerima SR-MBR, tidak dibebani biaya pemasangan pipa, sementara lainnya dibebani.
"Alasannnya, karena faktor jarak dari pipa induk ke rumah warga. Untuk itu, kami minta transparansi terkait jarak berapa yang harus dikenakan biaya sebab jangan sampai warga kurang mampu diperlakukan tidak adil," ujar Takbir Ali.
Komisi II DPRD Kota Bontang lanjut Takbir Ali tidak akan tinggal diam, jika terbukti ada oknum petugas PDAM yang sengaja membebani biaya pemasangan sambungan PDAM kepada warga kurang mampu.
"Saya mensinyalir, masih banyak keluhan warga terkait program pemasangan SR-MBR ink, namun belum disampaikan kepada kami," ujarnya.
Selain keluhan soal biaya, Takbir Ali juga mengaku menemukan adanya indikasi penerima SR-MBR yang tidak tepat sasaran atau terjadi bias data.
"Persoalan data juga patut dipertanyakan karena kami melihat sendiri ada warga yang layak mendapat sambungan gratis justru tidak kebagian sementara ada yang sudah tergolong mampu malah mendapat sambungan gratis dari PDAM," ungkap Takbir Ali. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2015