Samarinda (ANTARA Kaltim) - Setelah wilayah perbatasan Kaltim merdeka dari ketertinggalan komunikasi dan informatika. Selanjutnya Pemprov Kaltim minta Pemerintah Pusat memberikan perhatian khusus untuk infrastruktur jalan, terutama jalan poros perbatasan yang hingga kini belum ada.
Masalah ini harus menjadi perhatian pusat, karena untuk membangun jalan poros tersebut harus melalui kawasan lindung, yakni Taman Nasional Kayan Mentarang. Tetapi, hingga saat ini Kementerian Kehutanan belum memberikan ijin untuk pembebasan lahan tersebut.
“Karena telekomunikasi kita sudah merdeka, selanjutnya ke depan pemerintah daerah terus berupaya membangun infrastruktur jalan, khususnya jalan poros perbatasan. Dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan NKRI. Apalagi di Kalimantan Barat pembangunan jalan poros sudah terwujud. Karena itu, Kaltim berharap Pusat mendukung pembangunan jalan tersebut,†kata Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak saat melakukan diolog melalui video conference dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Adrinof Chaniago, Senin (15/12).
Selanjutnya, meski pusat belum memberikan ijin, Pemprov Kaltim bergerak cepat. Solusinya, dibangun jalan patroli, dengan tujuan selain untuk menjaga wilayah perbatasan oleh Pasukan TNI juga bisa digunakan untuk menjaga hutan Heart of Borneo, sehingga kayu-kayu besar di hutan tersebut tidak ditebang oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.
Pembangunan jalan tersebut, juga diyakini memicu pengembangan lain, salah satunya adalah perkebunan sawit melalui program transmigrasi, sehingga daerah perbatasan dapat berkembang lebih cepat.
“Karena itu, tahun depan SKPD dapat menyusun rencana pengembangan pembangunan di wilayah tersebut. Terutama Disnakertrans, segera membangun Unit Pelaksana Teknis (UPT) di perbatasan,†katanya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN Kepala Bappenas) Andrinof A Chaniago baru-baru ini mengatakan permasalahan jalan tersebut sudah diketahui. Selanjutnya, dalam waktu dekat Bappenas akan melakukan komunikasi terkait masalah tersebut.
“Kami sudah dengar masalah pembangunan jalan tersebut. Karena itu, nanti kami akan komunikasikan dulu dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga ada jalan keluar,†jelasnya.(Humas Prov Kaltim/jay).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Masalah ini harus menjadi perhatian pusat, karena untuk membangun jalan poros tersebut harus melalui kawasan lindung, yakni Taman Nasional Kayan Mentarang. Tetapi, hingga saat ini Kementerian Kehutanan belum memberikan ijin untuk pembebasan lahan tersebut.
“Karena telekomunikasi kita sudah merdeka, selanjutnya ke depan pemerintah daerah terus berupaya membangun infrastruktur jalan, khususnya jalan poros perbatasan. Dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan NKRI. Apalagi di Kalimantan Barat pembangunan jalan poros sudah terwujud. Karena itu, Kaltim berharap Pusat mendukung pembangunan jalan tersebut,†kata Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak saat melakukan diolog melalui video conference dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Adrinof Chaniago, Senin (15/12).
Selanjutnya, meski pusat belum memberikan ijin, Pemprov Kaltim bergerak cepat. Solusinya, dibangun jalan patroli, dengan tujuan selain untuk menjaga wilayah perbatasan oleh Pasukan TNI juga bisa digunakan untuk menjaga hutan Heart of Borneo, sehingga kayu-kayu besar di hutan tersebut tidak ditebang oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.
Pembangunan jalan tersebut, juga diyakini memicu pengembangan lain, salah satunya adalah perkebunan sawit melalui program transmigrasi, sehingga daerah perbatasan dapat berkembang lebih cepat.
“Karena itu, tahun depan SKPD dapat menyusun rencana pengembangan pembangunan di wilayah tersebut. Terutama Disnakertrans, segera membangun Unit Pelaksana Teknis (UPT) di perbatasan,†katanya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN Kepala Bappenas) Andrinof A Chaniago baru-baru ini mengatakan permasalahan jalan tersebut sudah diketahui. Selanjutnya, dalam waktu dekat Bappenas akan melakukan komunikasi terkait masalah tersebut.
“Kami sudah dengar masalah pembangunan jalan tersebut. Karena itu, nanti kami akan komunikasikan dulu dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga ada jalan keluar,†jelasnya.(Humas Prov Kaltim/jay).
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014