Bontang (ANTARA Kaltim) - Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bontang, H Rustam mengatakan imabauan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) berpotensi menyebabkan bisnis hotel kian terpuruk.
"Imbauan Kemenpan-RB agar instansi pemerintahan tidak menggelar acara di hotel dianggap tak berpihak pihak kepada pengusaha," katanya di Bontang, Jumat.
Ia mengatakan PHRI menganggap ini sama saja dengan mengamputasi bisnis perhotelan dan restauran termasuk di Kota Bontang. Disisi lain persaingan bisnis perhotelan semakin ketat.
Karena itu ia menyoal kebijakan Menteri PAN-RB Yuddi Chrisnandi itu adalah hal yang menyulut bisnis perhotelan yang semakin terpuruk.
Ia mengaku banyak hotel yang mengandalkan kegiatan pemerintahan untuk terus bertahan sebagai kontribusi hotel dan restoran untuk pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bontang,tentunya ini tidak bisa dipungkiri terkena bias dari kebijakan kementrian tersebut.
"kami akui banyak sekali hotel yang mengandalkan kegiatan pemerintahan untuk mendapatkan pemasukan demi kelangsungan pendapatan hotel-hotel di Bontang," ujarnya.
Menurut dia kebijakan Kemen PAN-RB tersebut tentunya berdampak pada roda perekonomian khususnya di Bontang.
"Tidak semua hotel mengandalkan tamu reguler yang berkunjung. Karena itu kami menilai kebijakan tersebut tidak berdasar," ujarnya.
Ia berharap kiranya pemerintah jangan menganggap pelaku usaha perhotelan sebagai bagian dari pemborosan uang negara, sebab ada matarantai dari bisnis tersebut.
Dia mencontohkan bisnis perhotelan menyedot cukup banyak tenaga kerja. Dengan anjuran pemerintah ini diyakini ada cukup banyak hotel yang akan pailit karena tingginya biaya operasional dan pajak yang ditanggung pihak hotel.
Tentuya bias dari anjuran KemenPAN-RB akan berdampak buruk secara sistemuk dan berpotensi menyebabkan pengurangan karyawan secara besar-besaran.
"Setiap tahun kami dibebani dengan terus merangkak naiknya upah pekerja, namun di sisi lain, kami juga ditekan dengan kebijakan tak rasional seperti ini," kata Rustam.
Karena itu ia berharap pemerintah pusat punya solusi lain untuk efisiensi anggaran negara, ini diyakini bisa dilakukan.
Dengan kegiatan yang dilakukan di hotel, kata dia, sebenarnya pemerintah melakukan efisiensi anggaran untuk membayar lembur pegawai.
"Gedung milik pemerintah di Bontang sangat terbatas untuk menggelar kegiatan, secara otomatis ada antrian menggunakan gedung ataupun kantor. Saya berharap efisiensi banyak solusinya tentunya kebijakan ini perlu dibenahi secara global agar roda ekonomi di daerah tetap berjalan selaras," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
"Imbauan Kemenpan-RB agar instansi pemerintahan tidak menggelar acara di hotel dianggap tak berpihak pihak kepada pengusaha," katanya di Bontang, Jumat.
Ia mengatakan PHRI menganggap ini sama saja dengan mengamputasi bisnis perhotelan dan restauran termasuk di Kota Bontang. Disisi lain persaingan bisnis perhotelan semakin ketat.
Karena itu ia menyoal kebijakan Menteri PAN-RB Yuddi Chrisnandi itu adalah hal yang menyulut bisnis perhotelan yang semakin terpuruk.
Ia mengaku banyak hotel yang mengandalkan kegiatan pemerintahan untuk terus bertahan sebagai kontribusi hotel dan restoran untuk pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bontang,tentunya ini tidak bisa dipungkiri terkena bias dari kebijakan kementrian tersebut.
"kami akui banyak sekali hotel yang mengandalkan kegiatan pemerintahan untuk mendapatkan pemasukan demi kelangsungan pendapatan hotel-hotel di Bontang," ujarnya.
Menurut dia kebijakan Kemen PAN-RB tersebut tentunya berdampak pada roda perekonomian khususnya di Bontang.
"Tidak semua hotel mengandalkan tamu reguler yang berkunjung. Karena itu kami menilai kebijakan tersebut tidak berdasar," ujarnya.
Ia berharap kiranya pemerintah jangan menganggap pelaku usaha perhotelan sebagai bagian dari pemborosan uang negara, sebab ada matarantai dari bisnis tersebut.
Dia mencontohkan bisnis perhotelan menyedot cukup banyak tenaga kerja. Dengan anjuran pemerintah ini diyakini ada cukup banyak hotel yang akan pailit karena tingginya biaya operasional dan pajak yang ditanggung pihak hotel.
Tentuya bias dari anjuran KemenPAN-RB akan berdampak buruk secara sistemuk dan berpotensi menyebabkan pengurangan karyawan secara besar-besaran.
"Setiap tahun kami dibebani dengan terus merangkak naiknya upah pekerja, namun di sisi lain, kami juga ditekan dengan kebijakan tak rasional seperti ini," kata Rustam.
Karena itu ia berharap pemerintah pusat punya solusi lain untuk efisiensi anggaran negara, ini diyakini bisa dilakukan.
Dengan kegiatan yang dilakukan di hotel, kata dia, sebenarnya pemerintah melakukan efisiensi anggaran untuk membayar lembur pegawai.
"Gedung milik pemerintah di Bontang sangat terbatas untuk menggelar kegiatan, secara otomatis ada antrian menggunakan gedung ataupun kantor. Saya berharap efisiensi banyak solusinya tentunya kebijakan ini perlu dibenahi secara global agar roda ekonomi di daerah tetap berjalan selaras," katanya. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014