Sangatta (ANTARA Kaltim) - Bupati Kutai Timur Isran Noor yang juga Ketua Umum Apkasi menyebutkan, bagi-bagi kartu sakti "ala Jokowi" bukan tugas seorang presiden maupun bupati/wali kota, tapi cukup ditangani ketua rukun tetangga.
"Membagi-bagi kartu itu cukup oleh ketua rukun tetangga (RT) bukan pekerjaan seorang Presiden dan atau bupati/wali kota," kata Isran Noor, di Sangatta, ibu kota Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, Selasa.
Menurut Isran Noor yang pada pemilu lalu sempat populer sebagai kandidat presiden, ada banyak pekerjaan yang lebih besar untuk kepentingan bangsa dan negara. "Bukan hanya tiga kartu sakti yang dibagi-bagi hanya sebagai pencitraan semata," ucapnya.
Dia mengatakan, bukan waktunya lagi membuat pencitraan, tapi sudah harus melakukan hal-hal yang bisa menyentuh langsung kepentingan rakyat, bukan sekadar bagi-bagi kartu yang programnya sejenis dengan yang sudah dilakukan hingga daerah.
Pembagian kartu sakti, menurut Isran, sudah mubazir dan sia-sia karena pemerintah pusat sekadar membagi-bagikan kartunya saja, sedangkan untuk pembiayaannya masih dibebankan pada program BPJS yang sudah berjalan sejak Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Di Pemkab Kutai Timur, jelas Isran, program pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat sudah menjadi agenda rutin sejak tahun 2007 dengan dana dari APBD setempat.
"Saya kasihan juga Pak Presiden kita dikerumuni orang-orang hanya untuk bagi-bagi kartu sakti namun usang. Makanya Kutai Timur menolak program pencitraan Presiden Jokowi dengan bagi-bagi kartu karena sudah tidak musim lagi," jelas Isran Noor.
Isran Noor juga berpesan lebih baik Jokowi dan Jusuf Kalla memikirkan bagaimana membangun dan menjalankan program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat bawah dan bukan sekadar bagi-bagi kartu usang yang bukan tugas seorang presiden. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
"Membagi-bagi kartu itu cukup oleh ketua rukun tetangga (RT) bukan pekerjaan seorang Presiden dan atau bupati/wali kota," kata Isran Noor, di Sangatta, ibu kota Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, Selasa.
Menurut Isran Noor yang pada pemilu lalu sempat populer sebagai kandidat presiden, ada banyak pekerjaan yang lebih besar untuk kepentingan bangsa dan negara. "Bukan hanya tiga kartu sakti yang dibagi-bagi hanya sebagai pencitraan semata," ucapnya.
Dia mengatakan, bukan waktunya lagi membuat pencitraan, tapi sudah harus melakukan hal-hal yang bisa menyentuh langsung kepentingan rakyat, bukan sekadar bagi-bagi kartu yang programnya sejenis dengan yang sudah dilakukan hingga daerah.
Pembagian kartu sakti, menurut Isran, sudah mubazir dan sia-sia karena pemerintah pusat sekadar membagi-bagikan kartunya saja, sedangkan untuk pembiayaannya masih dibebankan pada program BPJS yang sudah berjalan sejak Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Di Pemkab Kutai Timur, jelas Isran, program pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat sudah menjadi agenda rutin sejak tahun 2007 dengan dana dari APBD setempat.
"Saya kasihan juga Pak Presiden kita dikerumuni orang-orang hanya untuk bagi-bagi kartu sakti namun usang. Makanya Kutai Timur menolak program pencitraan Presiden Jokowi dengan bagi-bagi kartu karena sudah tidak musim lagi," jelas Isran Noor.
Isran Noor juga berpesan lebih baik Jokowi dan Jusuf Kalla memikirkan bagaimana membangun dan menjalankan program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat bawah dan bukan sekadar bagi-bagi kartu usang yang bukan tugas seorang presiden. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014