Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur (DPMPD Kaltim), Selasa ini, melakukan pertemuan dengan pihak terkait, membahas penyusunan tata ruang desa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
"Pada pertemuan ini kami undang berbagai pihak terkait yang bersentuhan dengan pembangunan desa, baik LSM maupun pendamping profesional,” kata Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan DPMPD Kaltim, Aswanda di Samarinda, Selasa.
Kegiatan ini merupakan bagian dari sosialisasi tentang teknik penyusunan tata ruang wilayah desa dalam rangka implementasi program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), yakni untuk mewujudkan desa ramah lingkungan demi pembangunan berkelanjutan.
Sejumlah pihak yang dilibatkan dalam pertemuan itu antara lain Yayasan Bumi, kemudian pendamping profesional pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Wilayah Kaltim.
Sedangkan sejumlah hal yang disepakati dalam pertemuan itu, antara lain pelaksanaan sosialisasi penyusunan tata ruang desa akan digelar dua kali. Pertama adalah pada 8-11 Desember 2024 di Kabupaten Berau, kemudian di Kota Balikpapan pada 12-15 Desember 2024.
“Saat ini sudah lebih dari 104 desa di Kaltim yang sudah mendapat penyaluran dana dari program FCPF, sedangkan untuk desa-desa lain masih menyusul disalurkan di tahun ini, sehingga anggaran ini bisa digunakan desa untuk biaya perjalanan mengikuti sosialisasi,” kata Aswanda.
Secara keseluruhan, dana penurunan emisi dalam kerangka PCPF-CF mencapai Rp122,56 miliar untuk 441 desa di Kaltim, dengan penyaluran pertama pada 24 September 2024 dan saat ini masih berlanjut.
Sebanyak 441 desa yang menerima dana karbon tersebut mengacu pada surat dari Dirjen Perbendaharaan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan.
Tiap desa/kelurahan mendapat alokasi berbeda, seperti dua kelurahan di Balikpapan memperoleh alokasi Rp214,4 juta atau masing-masing Rp107,2 juta, di Kabupaten Berau ada 79 kampung penerima dengan masing-masing Rp349,1 juta sehingga total Rp27,57 miliar.
Di Kutai Barat ada 81 kampung yang masing-masing mendapat alokasi Rp201,64 juta atau total Rp16,33 miliar, Kabupaten Kutai Kartanegara ada 68 desa dengan masing-masing Rp145,43 juta atau total Rp9,88 miliar.
Di Kutai Timur terdapat 83 desa yang masing-masing memperoleh Rp305,18 juta sehingga total senilai Rp25,33 miliar, di Mahakam Ulu ada 46 kampung dengan masing-masing menerima Rp378 juta atau total Rp17,38 miliar.
Untuk Kabupaten Paser terdapat 68 desa dengan masing-masing mendapat alokasi anggaran Rp283,26 juta atau total Rp19,26 miliar, dan untuk Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat 14 desa alokasi Rp240,96 juta per desa sehingga total sebesar Rp3,37 miliar.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024