Sangatta (ANTARA Kaltim) - Ketua DPRD Kutai Timur, Kalimantan Timur Mahyunadi mengatakan Kutai Timur harus memiliki bandar udara (bandara) sendiri yang selama ini menumpang di bandara milik swasta, tidak seperti Kutai Barat memiliki bandara besar dan bagus.
"Iri juga kita melihat Kutai Barat sudah punya bandara besar dan bagus. Kenapa kita tidak bisa membangun juga bandara yang besar," katanya di Sangatta, Rabu.
Ia mengatakan kalau Pemkab Kutai Barat dan Pemkab Berau bisa membangun dan memiliki bandara besar yang bisa didarati pesawat berbadan lebar, seharusnya Pemkab Kutai Timur juga bisa.
Politisi Partai Golkar meminta Pemkab Kutai Timur agar membangun bandara besar yang telah direncanakan di Sangkima, Sangatta Selatan, supaya ukuran panjang dan lebar landasan ditambah.
Dia mengatakan kalau menyangkut status Taman Nasional Kutai (TNK) yang selama ini menjadi hambatan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, sudah ada peluang dari pihak Balai TNK.
"Sudah ada pernyataan Kepala Balai Taman Nasional Kutai (BTNK) memberikan sinyal untuk pemkab bisa membangun bandara dan juga jalan lingkar Sangatta Selatan," kata Mahyunadi.
Menurut dia, status TNK yang selama ini menghambat program pembangunan pemerintah daerah seharusnya dicarikan solsi, karena sudah banyak aset daerah di wilayah itu termasuk Bandara Sangkima.
Pemkab Kutim banyak memiliki aset di Sangatta Selatan, seperti bandara, jalan lingkar, dan aset lainnya kalau tidak boleh dirawat dan dikembangkan negara akan rugi.
"Bandara Sangkima juga direncanakan akan menjadi bandara sipil dan bandara TNI-Angkatan Udara, sehingga perlu didukung oleh semua pihak termasuk Kementerian Kehutanan dan Balai TNK," ujarnya.
Sebelumnya Kepala Balai Taman Nasional Kutai Erly Sukrismanto mempersilahkan para pemangku kepentingan di Kutai Timur duduk bersama dan mengusulkan langsung ke Kemenhut untuk pembangunan Bandara Sangkima.
Sesuai perencanaan, kata dia, Bandara Sangkima akan diperuntukkan bagi TNI jadi pihaknya menyarankan Pemkab dan DPRD bersama jajaran TNI dan pihak lain mengusulkan ke Kemenhut.
"Saya kira Kemenhut akan menyetujui jika yang mengusulkan Pemkab, pihak TNI seperti Kodim dan Kodam atau bahkan Panglima TNI karena menyangkut kepentingan umum dan pertahanan," katanya (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
"Iri juga kita melihat Kutai Barat sudah punya bandara besar dan bagus. Kenapa kita tidak bisa membangun juga bandara yang besar," katanya di Sangatta, Rabu.
Ia mengatakan kalau Pemkab Kutai Barat dan Pemkab Berau bisa membangun dan memiliki bandara besar yang bisa didarati pesawat berbadan lebar, seharusnya Pemkab Kutai Timur juga bisa.
Politisi Partai Golkar meminta Pemkab Kutai Timur agar membangun bandara besar yang telah direncanakan di Sangkima, Sangatta Selatan, supaya ukuran panjang dan lebar landasan ditambah.
Dia mengatakan kalau menyangkut status Taman Nasional Kutai (TNK) yang selama ini menjadi hambatan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, sudah ada peluang dari pihak Balai TNK.
"Sudah ada pernyataan Kepala Balai Taman Nasional Kutai (BTNK) memberikan sinyal untuk pemkab bisa membangun bandara dan juga jalan lingkar Sangatta Selatan," kata Mahyunadi.
Menurut dia, status TNK yang selama ini menghambat program pembangunan pemerintah daerah seharusnya dicarikan solsi, karena sudah banyak aset daerah di wilayah itu termasuk Bandara Sangkima.
Pemkab Kutim banyak memiliki aset di Sangatta Selatan, seperti bandara, jalan lingkar, dan aset lainnya kalau tidak boleh dirawat dan dikembangkan negara akan rugi.
"Bandara Sangkima juga direncanakan akan menjadi bandara sipil dan bandara TNI-Angkatan Udara, sehingga perlu didukung oleh semua pihak termasuk Kementerian Kehutanan dan Balai TNK," ujarnya.
Sebelumnya Kepala Balai Taman Nasional Kutai Erly Sukrismanto mempersilahkan para pemangku kepentingan di Kutai Timur duduk bersama dan mengusulkan langsung ke Kemenhut untuk pembangunan Bandara Sangkima.
Sesuai perencanaan, kata dia, Bandara Sangkima akan diperuntukkan bagi TNI jadi pihaknya menyarankan Pemkab dan DPRD bersama jajaran TNI dan pihak lain mengusulkan ke Kemenhut.
"Saya kira Kemenhut akan menyetujui jika yang mengusulkan Pemkab, pihak TNI seperti Kodim dan Kodam atau bahkan Panglima TNI karena menyangkut kepentingan umum dan pertahanan," katanya (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014