Samarinda (ANTARA Kaltim) - Masyarakat Kaltim, khususnya dalam sektor perikanan dinilai mempunyai peranan cukup penting, terutama terkait dengan upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perikanan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Demmu mengatakan, peran nelayan juga cukup krusial dalam meningkatkan nilai ekspor, menyediakan bahan baku industri, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Juga menghasilkan protein hewani dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dan gizi, serta mendukung pembangunan wilayah sambil memperhatikan kelestarian dan fungsi lingkungan hidup.
“Peran nelayan baik nelayan laut maupun nelayan tambak dalam hal PAD merupakan hal yang cukup penting. Sayangnya, peran nelayan ini masih minim perhatian dari pemerintah. Banyak keluhan yang mereka layangkan, baik dalam keterpurukan dengan himpitan ekonomi, harga bahan bakar yang terus naik, dan minimnya teknologi," katanya.
Seperti diketahui, nelayan selalu berada pada lapisan paling bawah dalam sektor percepatan pembangunan suatu daerah, terutama Kaltim yang sarat akan hasil tambang dan hutan. Belum lagi, ditambah keberpihakan pemerintah dan lembaga terkait dalam usaha meningkatkan kesejahteraan mereka dinilai sangat minim.
“Jika terus mendapat perhatian minim dari pemerintah, bagaimana mereka bisa meningkatkan sumber pendapatannya. Otomatis, pendapatan untuk daerah juga tak berkembang,†imbuhnya.
Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menambahkan. Perhatian kepada nelayan wajib diberikan oleh pemerintah. Baik dengan peningkatan infrastrukur maupun penambahan infrastruktur penunjang. Hal itu sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan. Secara umum, keberlangsungan hidup dan usaha nelayan wajib dijamin karena peran mereka yang tidak kecil dalam membantu pemerintah dalam hal menghasilkan devisa.
“Bantuan kepada nelayan bisa berbagai macam jenisnya. Bisa berupa alat tangkap ikan, mesin untuk pompa atau sampan, perbaikan terhadap tanggul tambak, pengadaan air bersih, pendidikan yang layak dan banyak lainnya,†katanya lagi.
Sementara itu, untuk menjamin bantuan itu bisa tepat sasaran, perlu adanya sinergi antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota terkait. Lalu, mensurvei daerah kawasan nelayan yang dirasa memang perlu bantuan. Perlu adanya verifikasi, mana yang benar-benar berhak menerima bantuan tersebut. Sarana yang diberikan oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan produktivitas mereka sebagai nelayan. Setidaknya mereka tidak perlu lagi memikirkan untuk mengeluarkan uang membeli alat tangkap yang baru.
“Program penyaluran bantuan untuk nelayan harus segera dirumuskan, termasuk dalam program tahunan yang dianggarkan dalam APBD secara bertahap dalam menyalurkan bantuan sesuai kemampuan anggaran. Jadi jumlahnya akan terus ditingkatkan tiap tahun,†kata Baharuddin Demmu. (Humas DPRD Kaltim/adv/tos/oke)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Demmu mengatakan, peran nelayan juga cukup krusial dalam meningkatkan nilai ekspor, menyediakan bahan baku industri, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Juga menghasilkan protein hewani dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dan gizi, serta mendukung pembangunan wilayah sambil memperhatikan kelestarian dan fungsi lingkungan hidup.
“Peran nelayan baik nelayan laut maupun nelayan tambak dalam hal PAD merupakan hal yang cukup penting. Sayangnya, peran nelayan ini masih minim perhatian dari pemerintah. Banyak keluhan yang mereka layangkan, baik dalam keterpurukan dengan himpitan ekonomi, harga bahan bakar yang terus naik, dan minimnya teknologi," katanya.
Seperti diketahui, nelayan selalu berada pada lapisan paling bawah dalam sektor percepatan pembangunan suatu daerah, terutama Kaltim yang sarat akan hasil tambang dan hutan. Belum lagi, ditambah keberpihakan pemerintah dan lembaga terkait dalam usaha meningkatkan kesejahteraan mereka dinilai sangat minim.
“Jika terus mendapat perhatian minim dari pemerintah, bagaimana mereka bisa meningkatkan sumber pendapatannya. Otomatis, pendapatan untuk daerah juga tak berkembang,†imbuhnya.
Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menambahkan. Perhatian kepada nelayan wajib diberikan oleh pemerintah. Baik dengan peningkatan infrastrukur maupun penambahan infrastruktur penunjang. Hal itu sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan. Secara umum, keberlangsungan hidup dan usaha nelayan wajib dijamin karena peran mereka yang tidak kecil dalam membantu pemerintah dalam hal menghasilkan devisa.
“Bantuan kepada nelayan bisa berbagai macam jenisnya. Bisa berupa alat tangkap ikan, mesin untuk pompa atau sampan, perbaikan terhadap tanggul tambak, pengadaan air bersih, pendidikan yang layak dan banyak lainnya,†katanya lagi.
Sementara itu, untuk menjamin bantuan itu bisa tepat sasaran, perlu adanya sinergi antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota terkait. Lalu, mensurvei daerah kawasan nelayan yang dirasa memang perlu bantuan. Perlu adanya verifikasi, mana yang benar-benar berhak menerima bantuan tersebut. Sarana yang diberikan oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan produktivitas mereka sebagai nelayan. Setidaknya mereka tidak perlu lagi memikirkan untuk mengeluarkan uang membeli alat tangkap yang baru.
“Program penyaluran bantuan untuk nelayan harus segera dirumuskan, termasuk dalam program tahunan yang dianggarkan dalam APBD secara bertahap dalam menyalurkan bantuan sesuai kemampuan anggaran. Jadi jumlahnya akan terus ditingkatkan tiap tahun,†kata Baharuddin Demmu. (Humas DPRD Kaltim/adv/tos/oke)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014