Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Balikpapan menggandeng para pemangku kepentingan atau stakeholder untuk menjaga marwah demokrasi di Kota Balikpapan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
"Salah satunya rutin menggelar sosialisasi mengundang mereka, baik dari akademisi, Non Governmental Organization (NGO), kejaksaan, serta dari unsur pemerintahan," kata Ketua Bawaslu Balikpapan, Wasanti, Rabu (31/7).
Menurutnya, bila berbicara stakeholder tentunya berbicara tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Artinya ketika berbicara tentang netralitas ASN, kemudian penegakan hukumnya seperti apa dan bagaimana partai politik sebagai pengusung menjadi perhatian, karena tidak ada calon perseorangan di Pilkada Balikpapan.
Wasanti mengemukakan, sebelum dimulainya tahapan pencalonan, pihaknya menargetkan melaksanakan 38 Rakor untuk kegiatan sosialisasi yang dimiliki oleh Bawaslu kota dan Kecamatan.
Ia menjelaskan, pentingnya sosialisasi sebelum tahapan pencalonan, agar nanti ketika pencalonan Bawaslu bisa lebih fokus. Ketika sudah tahapan pencalonan, kondisi lumayan krusial yakni tahapan kampanye.
"Dilaksanakannya sosialisasi di awal -awal agar masyarakat sudah tidak bertanya-tanya lagi nantinya," ucapnya.
Wasanti mengungkapkan, sejauh ini pihaknya sudah memetakan titik-titik kerawanan pada Pilkada 2024 di Kota Balikpapan.
Lebih lanjut katanya, jika berbicara netralitas ASN, juga berpotensi terjadi penyelewengan penggunaan fasilitas negara calon petahana pada saat pelaksanaan Pilkada.
"Maka diperlukan pengawasan ketat agar ASN tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis selama Pilkada," ujarnya.
Menurutnya, tak hanya netralitas, politik uang atau yang lebih dikenal dengan istilah serangan fajar atau pemberian uang, barang, jasa atau materi lainnya yang dapat dikonversi dengan nilai uang di tahun politik atau saat kampanye juga mengalami peningkatan.
"Yang jelas meningkat, bukan hanya temuan tetapi laporan dari masyarakat, jadi perlu diawasi," katanya.
Wasanti menambahkan, merujuk hasil temuan dan riset dari hasil Pemetaan Potensi Kerawanan Pemilihan Serentak 2024, Bawaslu mencatat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama, seperti isu pengembangan Ibukota Negara (IKN) dan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan yang melibatkan banyak pekerja dari berbagai daerah.
"Hal ini menimbulkan kerawanan terkait hak pilih pekerja yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena lokasi kerja yang jauh dari tempat tinggal mereka," katanya.
Lanjutnya, pendirian Tempat Pemungutan Suara (TPS) lokasi khusus memerlukan pengawasan ketat dan pendataan akurat terhadap pekerja proyek untuk menghindari manipulasi suara dan kecurangan.
Wasanti menuturkan, selain itu, polarisasi di masyarakat semakin meningkat dengan penyebaran ujaran kebencian, hoax, dan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Kondisi tersebut dapat memperkeruh suasana dan memicu konflik horizontal.
"Maka penting untuk mengedukasi masyarakat dan menegakkan hukum terhadap penyebaran informasi yang menyesatkan," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024
"Salah satunya rutin menggelar sosialisasi mengundang mereka, baik dari akademisi, Non Governmental Organization (NGO), kejaksaan, serta dari unsur pemerintahan," kata Ketua Bawaslu Balikpapan, Wasanti, Rabu (31/7).
Menurutnya, bila berbicara stakeholder tentunya berbicara tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Artinya ketika berbicara tentang netralitas ASN, kemudian penegakan hukumnya seperti apa dan bagaimana partai politik sebagai pengusung menjadi perhatian, karena tidak ada calon perseorangan di Pilkada Balikpapan.
Wasanti mengemukakan, sebelum dimulainya tahapan pencalonan, pihaknya menargetkan melaksanakan 38 Rakor untuk kegiatan sosialisasi yang dimiliki oleh Bawaslu kota dan Kecamatan.
Ia menjelaskan, pentingnya sosialisasi sebelum tahapan pencalonan, agar nanti ketika pencalonan Bawaslu bisa lebih fokus. Ketika sudah tahapan pencalonan, kondisi lumayan krusial yakni tahapan kampanye.
"Dilaksanakannya sosialisasi di awal -awal agar masyarakat sudah tidak bertanya-tanya lagi nantinya," ucapnya.
Wasanti mengungkapkan, sejauh ini pihaknya sudah memetakan titik-titik kerawanan pada Pilkada 2024 di Kota Balikpapan.
Lebih lanjut katanya, jika berbicara netralitas ASN, juga berpotensi terjadi penyelewengan penggunaan fasilitas negara calon petahana pada saat pelaksanaan Pilkada.
"Maka diperlukan pengawasan ketat agar ASN tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis selama Pilkada," ujarnya.
Menurutnya, tak hanya netralitas, politik uang atau yang lebih dikenal dengan istilah serangan fajar atau pemberian uang, barang, jasa atau materi lainnya yang dapat dikonversi dengan nilai uang di tahun politik atau saat kampanye juga mengalami peningkatan.
"Yang jelas meningkat, bukan hanya temuan tetapi laporan dari masyarakat, jadi perlu diawasi," katanya.
Wasanti menambahkan, merujuk hasil temuan dan riset dari hasil Pemetaan Potensi Kerawanan Pemilihan Serentak 2024, Bawaslu mencatat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama, seperti isu pengembangan Ibukota Negara (IKN) dan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan yang melibatkan banyak pekerja dari berbagai daerah.
"Hal ini menimbulkan kerawanan terkait hak pilih pekerja yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena lokasi kerja yang jauh dari tempat tinggal mereka," katanya.
Lanjutnya, pendirian Tempat Pemungutan Suara (TPS) lokasi khusus memerlukan pengawasan ketat dan pendataan akurat terhadap pekerja proyek untuk menghindari manipulasi suara dan kecurangan.
Wasanti menuturkan, selain itu, polarisasi di masyarakat semakin meningkat dengan penyebaran ujaran kebencian, hoax, dan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Kondisi tersebut dapat memperkeruh suasana dan memicu konflik horizontal.
"Maka penting untuk mengedukasi masyarakat dan menegakkan hukum terhadap penyebaran informasi yang menyesatkan," ujarnya.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024