Nunukan (ANTARA Kaltim) - Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara menegaskan kapal angkutan resmi bagi warga negara Indonesia (WNI) di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara menuju Tawau Negeri Sabah, Malaysia akan segera direalisasikan.
Hal ini telah terungkap pada pertemuan antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia di Jakarta baru-baru ini yang menyepakati pengadaan kapal angkutan resmi dari Pulau Sebatik menuju Tawau dan sebaliknya, jelas Kasubsi Status Hukum dan Sertifikasi Pelayaran, Sumardi Manja di Nunukan, Selasa.
Ia mengungkapkan, pada saat pertemuan itu pemerintah Malaysia akan menyediakan pula dua unit kapal angkutan apabila pemerintah Indonesia juga menyediakan dua unit kapal.
"Jadi kesepakatan kita antara Malaysia dengan Indonesia, masing-masing menyediakan kapal penyeberangan Sebatik-Tawau dan sebaliknya," ujar dia.
Sumardi Manja mengharapkan sarana angkutan resmi warga Pulau sebatik menuju Tawau yang sempat menjadi polemik sejak dua tahun ini dapat terealisasi supaya masyarakat di wilayah perbatasan di pulau tersebut tidak kesulitan lagi menyeberang ke negara tetangga.
Pelarangan pemerintah Malaysia terhadap sarana angkutan Sebatik-Tawau menggunakan speedboat tidak sesuai standar sempat diprotes keras masyarakat pulau itu karena dianggap menyulitkan berbelanja di negara tetangga itu.
Namun reaksi masyarakat setempat tidak berdampak karena pemerintah Malaysia tetap bertahan melarang speedboat mengangkut penumpang karena dianggap keselamatan dan keamanannya sulit dipertanggungjawabkan.
Pada dasarnya kedua negara telah setuju soal pengadaan kapal angkutan resmi itu, namun pemerintah Malaysia masih beralasan akan membahasnya terlebih dahulu pada tingkat kementerian terkait, sebut Sumardi Manja.
Ia juga mengatakan, pemerintah Malaysia yang diberikan kewenangan menentukan spesifikasi kapal yang dapat digunakan pada penyeberangan Sebatik-Tawau dan sebaliknya.
"Malaysia masih beralasan harus menbahasnya dulu ditingkat kementerian terkaitnya soal pengadaan kapal angkutan resmi Sebatik-Tawau ini. Jadi kita tunggu saja kebijakan Malaysia baru diadakan kapalnya," beber dia.
Hanya saja, dia belum bisa memastikan rencana tersebut direalisasikan dalam waktu dekat ini karena masih ada pertemuan Sosek Malindo di Kota Kinabalu pada Oktober 2014.
Sebelumnya Bupati Nunukan, Drs Basri mengungkapkan, bahwa pemerintah pusat telah memberikan bantuan dua unit kapal untuk angkutan resmi warga Pulau Sebatik menuju Tawau tapi belum teralisasi sampai sekarang. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014
Hal ini telah terungkap pada pertemuan antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia di Jakarta baru-baru ini yang menyepakati pengadaan kapal angkutan resmi dari Pulau Sebatik menuju Tawau dan sebaliknya, jelas Kasubsi Status Hukum dan Sertifikasi Pelayaran, Sumardi Manja di Nunukan, Selasa.
Ia mengungkapkan, pada saat pertemuan itu pemerintah Malaysia akan menyediakan pula dua unit kapal angkutan apabila pemerintah Indonesia juga menyediakan dua unit kapal.
"Jadi kesepakatan kita antara Malaysia dengan Indonesia, masing-masing menyediakan kapal penyeberangan Sebatik-Tawau dan sebaliknya," ujar dia.
Sumardi Manja mengharapkan sarana angkutan resmi warga Pulau sebatik menuju Tawau yang sempat menjadi polemik sejak dua tahun ini dapat terealisasi supaya masyarakat di wilayah perbatasan di pulau tersebut tidak kesulitan lagi menyeberang ke negara tetangga.
Pelarangan pemerintah Malaysia terhadap sarana angkutan Sebatik-Tawau menggunakan speedboat tidak sesuai standar sempat diprotes keras masyarakat pulau itu karena dianggap menyulitkan berbelanja di negara tetangga itu.
Namun reaksi masyarakat setempat tidak berdampak karena pemerintah Malaysia tetap bertahan melarang speedboat mengangkut penumpang karena dianggap keselamatan dan keamanannya sulit dipertanggungjawabkan.
Pada dasarnya kedua negara telah setuju soal pengadaan kapal angkutan resmi itu, namun pemerintah Malaysia masih beralasan akan membahasnya terlebih dahulu pada tingkat kementerian terkait, sebut Sumardi Manja.
Ia juga mengatakan, pemerintah Malaysia yang diberikan kewenangan menentukan spesifikasi kapal yang dapat digunakan pada penyeberangan Sebatik-Tawau dan sebaliknya.
"Malaysia masih beralasan harus menbahasnya dulu ditingkat kementerian terkaitnya soal pengadaan kapal angkutan resmi Sebatik-Tawau ini. Jadi kita tunggu saja kebijakan Malaysia baru diadakan kapalnya," beber dia.
Hanya saja, dia belum bisa memastikan rencana tersebut direalisasikan dalam waktu dekat ini karena masih ada pertemuan Sosek Malindo di Kota Kinabalu pada Oktober 2014.
Sebelumnya Bupati Nunukan, Drs Basri mengungkapkan, bahwa pemerintah pusat telah memberikan bantuan dua unit kapal untuk angkutan resmi warga Pulau Sebatik menuju Tawau tapi belum teralisasi sampai sekarang. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2014