Dinas Sosial (Dinsos) Kalimantan Timur (Kaltim) berusaha memaksimalkan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala dalam rangka memastikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat tepat sasaran.
Kepala Dinsos Kaltim Andi Muhammad Ishak di Samarinda, Kamis, menyebutkan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat untuk keluarga miskin yang terdaftar DTKS sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.
“PKH telah berjalan selama 11 tahun di Provinsi Kaltim, dimulai sejak tahun 2012,” ungkap Andi pada kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM PKH terkait Penanganan Stunting dan Komplementaritas PKH Gunas Graduasi Sejahtera Mandiri di Samarinda.
Menurut Andi, peran pendamping PKH atau SDM PKH sangat penting dalam keberhasilan program unggulan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
Tujuan utama dari PKH adalah meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial, serta mengurangi beban pengeluaran pendapatan keluarga miskin.
Selain itu, lanjutnya, program tersebut bertujuan meningkatkan pendapatan keluarga, mengubah perilaku, dan meningkatkan kemandirian dalam mengakses layanan kesejahteraan dan pendidikan.
Lebih lanjut Andi mengungkapkan keberhasilan Program Keluarga Harapan tidak terlepas dari peran profesional SDM PKH. Oleh karena itu para pendamping PKH harus terus mengembangkan diri untuk memaksimalkan pelayanan kepada pengurus KPM peserta PKH.
Sementara itu Ketua Panitia Kabid Perlindungan Dinsos Kaltim Ahmad Rasyidi dalam laporannya menyampaikan kegiatan pembekalan SDM PKH bertujuan meningkatkan kapasitas dan kemampuan pendamping dalam penanganan dan pencegahan stunting.
Kegiatan ini juga untuk meningkatkan pengetahuan teknis SDM PKH terkait penanganan stunting dan komplementaritas PKH dalam mencapai graduasi sejahtera mandiri,
Peserta yang hadir sebanyak 52 orang dari SDM PKH Dinsos provinsi maupun kabupaten/kota dengan narasumber dari Kepala Dinsos Kaltim, Kabid Linjamsos Dinsos Kaltim, BKKBN Kaltim, Dinas Kesehatan Balikpapan, Bappeda Kaltim, serta Ketua HIMPSI atau Psikolog Provinsi Kaltim.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024