Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mendapatkan sejumlah catatan dari Fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna ke 6 masa sidang perdana tahun 2024 di ruang Rapat Paripurna DPRD Balikpapan, Rabu (24/4).
"Salah satunya adalah dibuatkan Panitia Khusus (Pansus), bukan rekomendasi," kata Wakil Ketua 1 DPRD Balikpapan Budiono, Rabu.
Menurutnya, banyak bidang-bidang atau dinas-dinas yang disoroti dalam rapat tersebut, termasuk di Dinas Pekerjaan Umum (DPU).
"Ini karena dalam melaksanakan visi misi, seharusnya wali kota melampirkan dokumen LKPJ tentang capaian target yang digunakan APBD selama satu tahun terakhir," ungkapnya.
Kemudian di sektor pendidikan, saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daring, masih banyak kendala dan perlu membangun sekolah.
"Pada 2024 ini, kita juga bangun lagi sekolah dan ini masih belum berimbang karena lulusan SD kita ada 12 ribu sekian, sedangkan yang tertampung kurang dari 7 ribu. Artinya, masih banyak lagi. Sementara kewajiban pemerintah itu bisa menampung 70 persen," terangnya.
Selain itu pembangunan rumah sakit juga menjadi sorotan, karena pembangunan tersebut dianggap kurang matang secara perencanaan.
"Ketika sudah direncanakan, di sana ternyata lahannya masih sengketa, dan baru-baru ini ada keputusan dari Mahkamah Agung (MA), alhasil pembangunan pun baru dimulai" ujarnya.
Padahal seharusnya sekarang sudah hampir selesai, bila secara proyek multi years. "Harapannya, di Balikpapan Timur juga segera dibangun rumah sakit, tapi ternyata belum ada juga lahannya," bebernya.
Selanjutnya, kata dia, terkait penanganan banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal.
"Fraksi-fraksi menyampaikan bahwa kualitas pembangunan dan waktunya itu kurang memenuhi harapan rakyat semua," tuturnya.
Menurut Budi, salah satu yang terpenting adalah fungsinya. Apakah itu bisa benar-benar mengatasi banjir yang ada di daerah situ, karena bunyinya normalisasi DAS Ampal.
Sementara terkait agenda rekomendasi, Budi menjelaskan bahwa hal yang baru dilakukan yang sebelumnya diagendakan Pansus LKPJ Wali Kota.
"Tetapi masukan fraksi, diharapkan Pansus LKPJ 2023 Wali Kota dibentuk untuk memperdalam laporan tersebut," tegasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024
"Salah satunya adalah dibuatkan Panitia Khusus (Pansus), bukan rekomendasi," kata Wakil Ketua 1 DPRD Balikpapan Budiono, Rabu.
Menurutnya, banyak bidang-bidang atau dinas-dinas yang disoroti dalam rapat tersebut, termasuk di Dinas Pekerjaan Umum (DPU).
"Ini karena dalam melaksanakan visi misi, seharusnya wali kota melampirkan dokumen LKPJ tentang capaian target yang digunakan APBD selama satu tahun terakhir," ungkapnya.
Kemudian di sektor pendidikan, saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daring, masih banyak kendala dan perlu membangun sekolah.
"Pada 2024 ini, kita juga bangun lagi sekolah dan ini masih belum berimbang karena lulusan SD kita ada 12 ribu sekian, sedangkan yang tertampung kurang dari 7 ribu. Artinya, masih banyak lagi. Sementara kewajiban pemerintah itu bisa menampung 70 persen," terangnya.
Selain itu pembangunan rumah sakit juga menjadi sorotan, karena pembangunan tersebut dianggap kurang matang secara perencanaan.
"Ketika sudah direncanakan, di sana ternyata lahannya masih sengketa, dan baru-baru ini ada keputusan dari Mahkamah Agung (MA), alhasil pembangunan pun baru dimulai" ujarnya.
Padahal seharusnya sekarang sudah hampir selesai, bila secara proyek multi years. "Harapannya, di Balikpapan Timur juga segera dibangun rumah sakit, tapi ternyata belum ada juga lahannya," bebernya.
Selanjutnya, kata dia, terkait penanganan banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal.
"Fraksi-fraksi menyampaikan bahwa kualitas pembangunan dan waktunya itu kurang memenuhi harapan rakyat semua," tuturnya.
Menurut Budi, salah satu yang terpenting adalah fungsinya. Apakah itu bisa benar-benar mengatasi banjir yang ada di daerah situ, karena bunyinya normalisasi DAS Ampal.
Sementara terkait agenda rekomendasi, Budi menjelaskan bahwa hal yang baru dilakukan yang sebelumnya diagendakan Pansus LKPJ Wali Kota.
"Tetapi masukan fraksi, diharapkan Pansus LKPJ 2023 Wali Kota dibentuk untuk memperdalam laporan tersebut," tegasnya.
Editor : M.Ghofar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2024