Kaltim dukung hilirisasi industri sawit nasional

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendukung penuh program hilirisasi industri sawit nasional yang bertujuan untuk membesarkan sektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu andalan perekonomian Indonesia.

"Program hilirisasi ini sangat penting untuk meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial dari industri sawit, baik bagi petani, pengusaha, maupun masyarakat luas. Kami siap mendukung kebijakan dan program pemerintah pusat dalam hal ini," kata Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ahmad Muzakkir di Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa.

 

Menurut dia, Kaltim memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri hilir kelapa sawit, karena merupakan salah satu provinsi penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia.

 

"Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan Kaltim, dengan luas areal mencapai 1,4 juta hektare, yang terdiri dari perusahaan besar swasta seluas 972.000 hektare dan perkebunan rakyat seluas 373.000 hektare," sebutnya.

 

Dari luasan tersebut, produksi tandan buah segar (TBS) mencapai 19,2 juta ton atau setara dengan 3,8 juta ton crude palm oil (CPO) per tahun.

 

Muzakkir melanjutkan, dengan adanya inovasi teknologi perkebunan kelapa sawit yang telah direkomendasikan oleh Kementerian Pertanian, peluang untuk mendirikan pabrik mini minyak goreng sawit (Pamigo) sangat terbuka, terutama bagi petani swadaya yang memiliki ketersediaan bahan baku TBS dari kebun-kebun rakyat.

 

Melalui APBD Provinsi, pihaknya telah membantu pembangunan kebun-kebun rakyat seluas 12.472 hektare, yang tersebar di tujuh kabupaten/kota, 31 kecamatan, dan 66 desa, dengan melibatkan 206 kelompok tani dan 8.076 kepala keluarga.

 

Tahun 2023 ini Dinas Perkebunan Kaltim memiliki daya serap sekitar 95,16 persen dan berada di urutan keenam nasional dan hampir seluruh program itu terlaksana dengan baik. Semua program yang diusungkan memenuhi target.

"Kita di tahun 2024, di samping rencana perluasan perkembangan komoditi perkebunan juga ada program pembinaan usaha perkebunan," ungkapnya.

 

Selain itu, ada juga kegiatan Dinas Perkebunan terkait pembinaan kemitraan antara petani dan perusahaan. Kemudian, ada terkait penanganan konflik

 

"Kami berharap, kebun-kebun rakyat ini dapat menjadi sumber bahan baku bagi Pamigo yang akan dibangun," ucap Muzakkir.

 

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim Muhammad Samsun menilai hilirisasi subsektor perkebunan di daerah ini mengalami peningkatan dibandingkan belasan tahun lalu, dibuktikan dengan jumlah pabrik pengolahan kelapa sawit yang sudah banyak saat ini.

 

"Dulu, pabrik pengolahan kelapa sawit atau pabrik CPO di Kaltim hanya ada dua unit, yakni di Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara, tapi sekarang jumlahnya sudah mencapai 99 unit yang tersebar di semua kabupaten," ujarnya.

 

Dengan penambahan pabrik CPO yang banyak ini, lanjutnya, hal ini berdampak pada harga TBS yang ikut naik karena adanya persaingan sehat.

 

DPRD Kaltim mengapresiasi upaya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengembangkan industri hilir kelapa sawit di Kaltim.

 

"Kami juga mendukung program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah pusat, karena ini akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat," tuturnya.