Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Paser Ikhwan Antasari meminta pemerintah kabupaten memaksimalkan guru pengajar pengganti (Jarti) untuk mengisi kekurangan kebutuhan guru di Kabupaten Paser.
"Kita saat ini kekurangan guru, sedangkan pengangkatan honorer tidak dimungkinkan. Jadi, jarti itu harus dimaksimalkan," kata Antasari, di Tanah Grogot, Paser, Sabtu (2/12).
Kekurangan guru, menurut Antasari menjadi salah satu masalah bidang pendidikan belum terselesaikan hingga saat ini.
Dia meminta pemerintah daerah menaruh perhatian khusus terkait kekurangan guru itu karena sangat berpotensi menghambat pendidikan anak sekolah.
"Masalah kekurangan guru sudah sejak lama menjadi masalah, yang belum menemukan titik penyelesaian," ujarnya.
Baca juga: DPRD Paser gelar RDP bahas nasib guru honorer
Pemerintah daerah, lanjutnya, diminta memaksimalkan fungsi Jarti untuk sementara waktu mengisi kekosongan guru, menyusul kehadiran guru dari pengangkatan melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Istilah jarti hanya ada di Kabupaten Paser. Itu dapat menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan guru," ujar dia.
Sementara, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser, Suwito mengatakan kebutuhan guru di Kabupaten Paser hingga 2023 mencapai 1800 orang.
Jumlah itu dapat berubah disesuaikan dengan jumlah guru pensiun, mutasi dan meninggal dunia.
"Kebutuhan guru di Kabupaten Paser mencapai 1800an dan formasi PPPK yang kami berikan Surat Keputusan (SK) pada 2024 berjumlah 550 orang," katanya. (Adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023
"Kita saat ini kekurangan guru, sedangkan pengangkatan honorer tidak dimungkinkan. Jadi, jarti itu harus dimaksimalkan," kata Antasari, di Tanah Grogot, Paser, Sabtu (2/12).
Kekurangan guru, menurut Antasari menjadi salah satu masalah bidang pendidikan belum terselesaikan hingga saat ini.
Dia meminta pemerintah daerah menaruh perhatian khusus terkait kekurangan guru itu karena sangat berpotensi menghambat pendidikan anak sekolah.
"Masalah kekurangan guru sudah sejak lama menjadi masalah, yang belum menemukan titik penyelesaian," ujarnya.
Baca juga: DPRD Paser gelar RDP bahas nasib guru honorer
Pemerintah daerah, lanjutnya, diminta memaksimalkan fungsi Jarti untuk sementara waktu mengisi kekosongan guru, menyusul kehadiran guru dari pengangkatan melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Istilah jarti hanya ada di Kabupaten Paser. Itu dapat menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan guru," ujar dia.
Sementara, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser, Suwito mengatakan kebutuhan guru di Kabupaten Paser hingga 2023 mencapai 1800 orang.
Jumlah itu dapat berubah disesuaikan dengan jumlah guru pensiun, mutasi dan meninggal dunia.
"Kebutuhan guru di Kabupaten Paser mencapai 1800an dan formasi PPPK yang kami berikan Surat Keputusan (SK) pada 2024 berjumlah 550 orang," katanya. (Adv)
Editor : Imam Santoso
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2023